Luncurkan Peta Jalan Kemandirian Pesantren, Menag: Sumber Daya Kuat dan Berkelanjutan
Selasa, 04 Mei 2021 - 19:41 WIB
Menurut Gus Yaqut, parameter pesantren mandiri setidaknya dikuatkan dengan adanya usaha yang profesional guna mendukung operasional pesantren dan unit pendidikan belajar mengajar secara terarah dan sistematis.
Harapannya, kehadiran pesantren berdampak secara lebih luas dan mampu menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan serta pengangguran. "Potensi pesantren dengan karakter kemandirian, daya juang dan kewirausahaan menjadi faktor penting dalam kesuksesan pemberdayaan ekonomi, karena pesantren itu satu komunitas besar," tegas Menag.
Menurut Gus Yaqut, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sinergi di antara para pelakunya, yakni pemerintah, akademisi, pesantren, dan komunitas. Hal lain yang juga patut disertakan dalam memperkuat kemandiran pesantren ke depan adalah dukungan teknologi. Dengan kolaborasi aktif ini, diharapkan pengembangan pesantren menuju kemandirian ekonomi umat bisa lebih cepat terwujud.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, setidaknya ada berbagai rangkaian Program Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang dilakukan dalam empat tahun ke depan.
Pertama, pada tahun 2021 Kemenag fokus pada Pesantrenpreneur. Dimulai dengan penyusunan, uji publik, dan peluncuran Peta Jalan Kemandirian Pesantren, peluncuran Pesantrenpreneur, pembuatan Dashboard Data Ekonomi Pesantren, dan Pilot Program 100 Pesantren.
Kedua, pada tahun 2022, Kemenag menargetkan terbentuknya BUMPes dan Santripreneur. Rangkaian programnya adalah peluncuran 100 BUM-Pes, Launching Gerakan Santripreneur, Launching Platform Digital Ekonomi Pesantren dan Replikasi 500 Pesantren.
Ketiga, pada tahun 2023, pembuatan Pesantren Community Economic Hub yang ditandai dengan Launching Pesantren Community Economic Hub, Launching Communities of Practice dan Replikasi 1500 Pesantren Keempat, pada tahun 2024 adalah tahun Kemandirian Pesantren Berkelanjutan.
Formatnya dengan mereplikasi Model Kemandirian Pesantren pada 1.500 pesantren. "Kita berharap peta jalan ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, utama kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pihak swasta dan kalangan pesantren sendiri," terangnya.
Harapannya, kehadiran pesantren berdampak secara lebih luas dan mampu menjadi bagian dari solusi pengentasan kemiskinan serta pengangguran. "Potensi pesantren dengan karakter kemandirian, daya juang dan kewirausahaan menjadi faktor penting dalam kesuksesan pemberdayaan ekonomi, karena pesantren itu satu komunitas besar," tegas Menag.
Menurut Gus Yaqut, untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan sinergi di antara para pelakunya, yakni pemerintah, akademisi, pesantren, dan komunitas. Hal lain yang juga patut disertakan dalam memperkuat kemandiran pesantren ke depan adalah dukungan teknologi. Dengan kolaborasi aktif ini, diharapkan pengembangan pesantren menuju kemandirian ekonomi umat bisa lebih cepat terwujud.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Muhammad Ali Ramdhani mengatakan, setidaknya ada berbagai rangkaian Program Peta Jalan Kemandirian Pesantren yang dilakukan dalam empat tahun ke depan.
Pertama, pada tahun 2021 Kemenag fokus pada Pesantrenpreneur. Dimulai dengan penyusunan, uji publik, dan peluncuran Peta Jalan Kemandirian Pesantren, peluncuran Pesantrenpreneur, pembuatan Dashboard Data Ekonomi Pesantren, dan Pilot Program 100 Pesantren.
Kedua, pada tahun 2022, Kemenag menargetkan terbentuknya BUMPes dan Santripreneur. Rangkaian programnya adalah peluncuran 100 BUM-Pes, Launching Gerakan Santripreneur, Launching Platform Digital Ekonomi Pesantren dan Replikasi 500 Pesantren.
Ketiga, pada tahun 2023, pembuatan Pesantren Community Economic Hub yang ditandai dengan Launching Pesantren Community Economic Hub, Launching Communities of Practice dan Replikasi 1500 Pesantren Keempat, pada tahun 2024 adalah tahun Kemandirian Pesantren Berkelanjutan.
Formatnya dengan mereplikasi Model Kemandirian Pesantren pada 1.500 pesantren. "Kita berharap peta jalan ini mendapatkan dukungan dari banyak pihak, utama kementerian, lembaga, BUMN, BUMD, pihak swasta dan kalangan pesantren sendiri," terangnya.
(shf)
tulis komentar anda