Bermodal Besar, Kader PMII Diminta Ambil Peran di Ranah Politik-Ilmu Pengetahuan

"Pertama ketika NU memutuskan Indonesia sebagai Darussalam. Kalau tidak ada fatwa teologis ini kira-kira peperangan antarumat Islam di Indonesia tidak akan selesai, kemerdekaan tidak akan terpenuhi waktu itu," katanya.

Kedua adalah di saat perdebatan terkait dengan bentuk negara. Atas usulan dari KH Wahid Hasyim disepakati bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila, bukan berdasarkan agama.

"Kalau tidak ada unsur NU disitu kita bisa membayangkan negara ini belum tentu berdiri 17 Agustus 1945," tegasnya lagi.

Ketiga, di tengah pemberontakan yang dilakukan oleh DI TII, NU memberikan gelar ulil amri addaruri bisauqah pada Presiden Soekarno dan berhasil meredam pemberontakan yang mengatasnamakan agama.

Penanda keempat adalah saat krisis kepemimpin yang dipimpin rezim orde baru, walaupun NU sebagai salah satu organisasi yang didzholimi dan tidak diberikan akses kepada negara.

Baca juga: Ekonomi Berangsur Pulih, Bisnis Kue Kering Kembali Menggeliat Jelang Lebaran

"Namun atas insiatif KH Ahmad Sidik dan KH Abdurahman Wahid, NU malah menyatakan sebagai organisasi yang pertama kali menerima Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Brimob Pukul Mundur Konvoi Ratusan Massa Bermotor yang Lempari Kantor Graha Persib

Oleh karena itu, Huda kembali mengajak kader PMII untuk mengambil peran dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia, baik dalam ranah politik maupun ilmu pengetahuan.