Bermodal Besar, Kader PMII Diminta Ambil Peran di Ranah Politik-Ilmu Pengetahuan

BANDUNG - Seluruh kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ( PMII ) didorong mengambil petani penting, baik dalam ranah politik maupun ilmu pengetahuan demi kemajuan bangsa Indonesia.

Dorongan tersebut disampaikan Anggota Komisi X DPR RI, Syaiful Huda Syaiful Huda dalam kegiatan Buka Bersama Ikatan Keluarga Alumni (IKA) PMII Jawa Barat dengan tema "Refleksi 61 Tahun PMII" di Grill Garden Hotel Papandayan Kota Bandung, Sabtu, 24 April 2021 malam, kemarin.

Huda menjelaskan bahwa ajaran ahlussunah waljama'ah annahdiyah yang dipegang oleh Nahdlatul Ulama (NU) dan PMII menjadi modal yang paling utama, yakni nahnu ashabul haq, alhaqqul diniy wal haqqul wathoniy yang bermakna kita pemegang kebenaran, kebenaran agama, dan kebenaran bertanah air.

"Kebenaran agama yang kita yakini sejalan dengan nasionalisme yang kita yakini kebenarannya juga. Sebagaimana yang didoktrinkan khadaratus syaikh KH Hasyim Asy'ari yang menyatakan bahwa agama dan nasionalisme tidak bertentangan," tegas Huda.

"Nasionalisme adalah serbuk bagi proses penyemaian ke-Islaman yang sesungguhnya," sambungnya.

Oleh karenanya, lanjut Huda, kader NU dan PMII harus bangga karena keduanya memiliki saham yang besar dalam sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Bahkan, Huda menegaskan bahwa eksistensi dan masa depan Indonesia tergantung peran kader PMII.

"Saham NU dan PMII lebih besar dibanding dengan saham elemen politik yang lain. Karena itu, kita akan lawan siapapun elemen politik yang tidak memberikan ruang atau mengeliminir kekuatan politik PMII," katanya.

"Saat ini dan kedepan negara dan bangsa ini sangat membutuhkan peran kader PMII," imbuh Huda.

Dalam kesempatan itu, Huda juga menjelaskan empat momentum sejarah kiprah NU yang memberikan sumbangsih besar pada sistem bernegara di Indonesia.

"Pertama ketika NU memutuskan Indonesia sebagai Darussalam. Kalau tidak ada fatwa teologis ini kira-kira peperangan antarumat Islam di Indonesia tidak akan selesai, kemerdekaan tidak akan terpenuhi waktu itu," katanya.

Kedua adalah di saat perdebatan terkait dengan bentuk negara. Atas usulan dari KH Wahid Hasyim disepakati bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan pancasila, bukan berdasarkan agama.

"Kalau tidak ada unsur NU disitu kita bisa membayangkan negara ini belum tentu berdiri 17 Agustus 1945," tegasnya lagi.

Ketiga, di tengah pemberontakan yang dilakukan oleh DI TII, NU memberikan gelar ulil amri addaruri bisauqah pada Presiden Soekarno dan berhasil meredam pemberontakan yang mengatasnamakan agama.

Penanda keempat adalah saat krisis kepemimpin yang dipimpin rezim orde baru, walaupun NU sebagai salah satu organisasi yang didzholimi dan tidak diberikan akses kepada negara.

Baca juga: Ekonomi Berangsur Pulih, Bisnis Kue Kering Kembali Menggeliat Jelang Lebaran

"Namun atas insiatif KH Ahmad Sidik dan KH Abdurahman Wahid, NU malah menyatakan sebagai organisasi yang pertama kali menerima Pancasila dan Negara Kesatuan Republik Indonesia," jelasnya.

Baca juga: Brimob Pukul Mundur Konvoi Ratusan Massa Bermotor yang Lempari Kantor Graha Persib

Oleh karena itu, Huda kembali mengajak kader PMII untuk mengambil peran dalam mendorong kemajuan bangsa Indonesia, baik dalam ranah politik maupun ilmu pengetahuan.