Kawal Pencairan Bantuan PKH, Dewan Buka Posko Pengaduan
Kamis, 22 April 2021 - 09:07 WIB
Kata Wahab, audit tersebut selanjutnya akan membuktikan seluruh kecurigaan-kecurigaan yang bermunculan. "Jadi audit itu akan buktikan semuanya, apakah kinerja mereka baik-baik saja atau memang tidak baik-baik saja," tandas Wahab.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Kartini mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait pendataan bansos. Dia mencontohkan di Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso, masyarakat mengeluh lantaran tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan padahal masih termasuk keluarga pra sejahtera.
Begitu pula dengan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia yang disetop. Padahal masih ada anak dan cucu yang dianggap masih berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.
Legislator Partai Perindo tersebut menyebutkan di Dinas Sosial ada banyak bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat. Bantuan itu perlu pengawalan dewan agar penyalurannya tepat sasaran.
"Saya selaku anggota Komisi D DPRD Makassar akan mengawal keluhan-keluhan warga terkait bantuan sosial ini, dan itu nanti akan saya sampaikan langsung ke OPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial," kata Kartini, Rabu (21/4/2021).
Kartini mengakui tidak punya kewenangan perihal bansos yang bersumber dari Kementrian Sosial. Sebab, validasi data penerima bantuan langsung dilakuman oleh pemerintah pusat yang diajukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK).
Namun sebagai wakil rakyat, ia memiliki kewajiban untuk mengawasi sistem pendataan yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Diharapkan masyarakat yang menerima bantuan betul-betul berasal dari keluarga pra sejahtera.
"Jadi memang pendataan penerima bantuan sosial selalu dikeluhkan masyarakat. Makanya setiap monev, kita sampaikan ke Dinas Sosial terkait keluhan-keluhan itu," ungkap dia.
Anggota Komisi D DPRD Makassar, Kartini mengaku banyak menerima keluhan masyarakat terkait pendataan bansos. Dia mencontohkan di Kelurahan Kunjung Mae Kecamatan Mariso, masyarakat mengeluh lantaran tidak lagi terdata sebagai penerima bantuan padahal masih termasuk keluarga pra sejahtera.
Begitu pula dengan penerima bantuan yang sudah meninggal dunia yang disetop. Padahal masih ada anak dan cucu yang dianggap masih berhak untuk menerima bantuan dari pemerintah.
Legislator Partai Perindo tersebut menyebutkan di Dinas Sosial ada banyak bantuan sosial yang akan disalurkan kepada masyarakat. Bantuan itu perlu pengawalan dewan agar penyalurannya tepat sasaran.
"Saya selaku anggota Komisi D DPRD Makassar akan mengawal keluhan-keluhan warga terkait bantuan sosial ini, dan itu nanti akan saya sampaikan langsung ke OPD terkait dalam hal ini Dinas Sosial," kata Kartini, Rabu (21/4/2021).
Kartini mengakui tidak punya kewenangan perihal bansos yang bersumber dari Kementrian Sosial. Sebab, validasi data penerima bantuan langsung dilakuman oleh pemerintah pusat yang diajukan melalui data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK).
Namun sebagai wakil rakyat, ia memiliki kewajiban untuk mengawasi sistem pendataan yang dilakukan oleh tenaga kesejahteraan sosial kecamatan (TKSK). Diharapkan masyarakat yang menerima bantuan betul-betul berasal dari keluarga pra sejahtera.
"Jadi memang pendataan penerima bantuan sosial selalu dikeluhkan masyarakat. Makanya setiap monev, kita sampaikan ke Dinas Sosial terkait keluhan-keluhan itu," ungkap dia.
tulis komentar anda