Dukung Pernyataan Jokowi, IAP: Indonesia Butuh Ahli Perencana Inovatif
Selasa, 20 April 2021 - 14:45 WIB
scientific comiittee International Society of City and Regional Planners (Isocarp) itu melanjutkan, urbanisasi, disrupsi teknologi, dan dinamika perubahan global yang cepat juga memberikan tantangan tersendiri di dalam merencanakan kota dan wilayah.
"Tidak ada cara lain untuk mengimbanginya selain mengutamakan keberpihakan pada kekuatan masyarakat lokal di wilayah yang direncanakan, yang kemudian diikuti dengan pertukaran gagasan dan ide pembangunan dengan komunitas global di berbagai disiplin keilmuan," terang Andy.
Andy juga menyatakan, IAP berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjalankan etika profesi perencana Indonesia dalam melakukan praktik keprofesiannya.
Meski begitu, lulusan Universitas Bonn Jerman ini pun meminta pemerintah memperbaiki ekosistem perencanaan agar lebih sehat dalam menjalankan praktik perencanaan kota dan wilayah yang lebih smart sesuai arahan Presiden Jokowi di HUT ke-50 IAP, akhir pekan lalu.
"Kesinambungan perencanaan dari tingkat nasional maupun lokal provinsi, kabupaten/kota tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan koordinasi antarpihak karena sudah tidak relevan untuk mengimbangi dinamika pembangunan saat ini, saatnya prinsip kolaborasi dipraktikan," tegasnya.
"Artinya terdapat satu dapur bersama yang terdiri dari beberapa sektor dalam penentuan perancangan perencanaan pembangunan. Pentingnya kolaborasi adalah untuk menghindarkan kita dari disintegrasi pembangunan," tandas Andy.
Untuk diketahui, saat memberikan sambutan secara virtual pada HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi menyatakan bahwa konsep smart city atau smart home yang belakangan digandrungi masyarakat tidak boleh sekadar fokus pada digitalisasi fasilitas atau layanan publik, namun juga harus mengembangkan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Tujuan perencanaan pembangunan menurutnya bukan sekadar build building atau membangun bangunan, melainkan harus build environment atau membangun lingkungan hidup masyarakat.
"Merancang jalan yang aman bagi pejalan kaki, sepeda dan kendaraan bermotor. Merancang kompleks pertokoan yang tidak ekslusif untuk kelas atas saja, tapi harus mix dengan masyarakat kelas bawah," katanya.
"Tidak ada cara lain untuk mengimbanginya selain mengutamakan keberpihakan pada kekuatan masyarakat lokal di wilayah yang direncanakan, yang kemudian diikuti dengan pertukaran gagasan dan ide pembangunan dengan komunitas global di berbagai disiplin keilmuan," terang Andy.
Andy juga menyatakan, IAP berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjalankan etika profesi perencana Indonesia dalam melakukan praktik keprofesiannya.
Meski begitu, lulusan Universitas Bonn Jerman ini pun meminta pemerintah memperbaiki ekosistem perencanaan agar lebih sehat dalam menjalankan praktik perencanaan kota dan wilayah yang lebih smart sesuai arahan Presiden Jokowi di HUT ke-50 IAP, akhir pekan lalu.
"Kesinambungan perencanaan dari tingkat nasional maupun lokal provinsi, kabupaten/kota tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan koordinasi antarpihak karena sudah tidak relevan untuk mengimbangi dinamika pembangunan saat ini, saatnya prinsip kolaborasi dipraktikan," tegasnya.
"Artinya terdapat satu dapur bersama yang terdiri dari beberapa sektor dalam penentuan perancangan perencanaan pembangunan. Pentingnya kolaborasi adalah untuk menghindarkan kita dari disintegrasi pembangunan," tandas Andy.
Untuk diketahui, saat memberikan sambutan secara virtual pada HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi menyatakan bahwa konsep smart city atau smart home yang belakangan digandrungi masyarakat tidak boleh sekadar fokus pada digitalisasi fasilitas atau layanan publik, namun juga harus mengembangkan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Tujuan perencanaan pembangunan menurutnya bukan sekadar build building atau membangun bangunan, melainkan harus build environment atau membangun lingkungan hidup masyarakat.
"Merancang jalan yang aman bagi pejalan kaki, sepeda dan kendaraan bermotor. Merancang kompleks pertokoan yang tidak ekslusif untuk kelas atas saja, tapi harus mix dengan masyarakat kelas bawah," katanya.
(msd)
tulis komentar anda