Dukung Pernyataan Jokowi, IAP: Indonesia Butuh Ahli Perencana Inovatif
Selasa, 20 April 2021 - 14:45 WIB
loading...
Ketua umum IAP, Dr.phil. Andy Simarmata
A
A
A
BANDUNG - Ikatan Ahli Perencana (IAP) mendukung penuh pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menekankan konsepsi perencanaan pembangunan kota atau pengembangan wilayah yang inklusif serta berorientasi kepada pelayanan kebutuhan warga dan meningkatkan kualitas hidup warga yang menghuninya.
Ketua umum IAP, Dr.phil. Andy Simarmata menyatakan, sebagai organisasi profesi perencana wilayah kota satu-satunya di Indonesia, IAP mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi terhadap profesi ahli perencana.
Baca juga: Ridwan Kamil-Khofifah Gelar Pertemuan Tak Direncanakan, Sinyal Pilpres 2024?
"Bagi kami, apa yang disampaikan Presiden sangat penting untuk dielaborasi oleh kurang lebih 1.200 anggota bersertifikat dan lebih dari 4.000 anggota biasa yang tersebar di 31 kepengurusan provinsi," tutur Andy dalam keterangan resminya, Selasa (20/4/2021).
Menurut dia, konsepsi baru desain kota Indonesia yang dimulai dengan desain Ibu Kota Baru harus berkonsep smart dan menjadi rujukan dunia. Dia menekankan, kota pintar tidak sekedar fokus kepada digitalisasi fasilitas atau layanan publik.
Namun, kata dia, kota pintar harus mampu mengembangkan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Perangkat digital menurutnya hanya pendukung bagi penciptaan kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup warga.
Baca juga: Antisipasi Warga Nekat Mudik, Polda Jatim Dirikan 20 Pos Terpadu di 20 Titik
"Pernyataan Presiden menjadi penguat panduan praktik profesi perencana wilayah dan kota yang dituntut untuk semakin inovatif dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan," katanya.
Pria yang merupakan satu dari sepuluh
scientific comiittee International Society of City and Regional Planners (Isocarp) itu melanjutkan, urbanisasi, disrupsi teknologi, dan dinamika perubahan global yang cepat juga memberikan tantangan tersendiri di dalam merencanakan kota dan wilayah.
"Tidak ada cara lain untuk mengimbanginya selain mengutamakan keberpihakan pada kekuatan masyarakat lokal di wilayah yang direncanakan, yang kemudian diikuti dengan pertukaran gagasan dan ide pembangunan dengan komunitas global di berbagai disiplin keilmuan," terang Andy.
Andy juga menyatakan, IAP berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjalankan etika profesi perencana Indonesia dalam melakukan praktik keprofesiannya.
Meski begitu, lulusan Universitas Bonn Jerman ini pun meminta pemerintah memperbaiki ekosistem perencanaan agar lebih sehat dalam menjalankan praktik perencanaan kota dan wilayah yang lebih smart sesuai arahan Presiden Jokowi di HUT ke-50 IAP, akhir pekan lalu.
"Kesinambungan perencanaan dari tingkat nasional maupun lokal provinsi, kabupaten/kota tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan koordinasi antarpihak karena sudah tidak relevan untuk mengimbangi dinamika pembangunan saat ini, saatnya prinsip kolaborasi dipraktikan," tegasnya.
"Artinya terdapat satu dapur bersama yang terdiri dari beberapa sektor dalam penentuan perancangan perencanaan pembangunan. Pentingnya kolaborasi adalah untuk menghindarkan kita dari disintegrasi pembangunan," tandas Andy.
Untuk diketahui, saat memberikan sambutan secara virtual pada HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi menyatakan bahwa konsep smart city atau smart home yang belakangan digandrungi masyarakat tidak boleh sekadar fokus pada digitalisasi fasilitas atau layanan publik, namun juga harus mengembangkan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Tujuan perencanaan pembangunan menurutnya bukan sekadar build building atau membangun bangunan, melainkan harus build environment atau membangun lingkungan hidup masyarakat.
"Merancang jalan yang aman bagi pejalan kaki, sepeda dan kendaraan bermotor. Merancang kompleks pertokoan yang tidak ekslusif untuk kelas atas saja, tapi harus mix dengan masyarakat kelas bawah," katanya.
Ketua umum IAP, Dr.phil. Andy Simarmata menyatakan, sebagai organisasi profesi perencana wilayah kota satu-satunya di Indonesia, IAP mengapresiasi perhatian Presiden Jokowi terhadap profesi ahli perencana.
Baca juga: Ridwan Kamil-Khofifah Gelar Pertemuan Tak Direncanakan, Sinyal Pilpres 2024?
"Bagi kami, apa yang disampaikan Presiden sangat penting untuk dielaborasi oleh kurang lebih 1.200 anggota bersertifikat dan lebih dari 4.000 anggota biasa yang tersebar di 31 kepengurusan provinsi," tutur Andy dalam keterangan resminya, Selasa (20/4/2021).
Menurut dia, konsepsi baru desain kota Indonesia yang dimulai dengan desain Ibu Kota Baru harus berkonsep smart dan menjadi rujukan dunia. Dia menekankan, kota pintar tidak sekedar fokus kepada digitalisasi fasilitas atau layanan publik.
Namun, kata dia, kota pintar harus mampu mengembangkan lingkungan sosial, budaya dan ekonomi masyarakat lokal. Perangkat digital menurutnya hanya pendukung bagi penciptaan kenyamanan dan peningkatan kualitas hidup warga.
Baca juga: Antisipasi Warga Nekat Mudik, Polda Jatim Dirikan 20 Pos Terpadu di 20 Titik
"Pernyataan Presiden menjadi penguat panduan praktik profesi perencana wilayah dan kota yang dituntut untuk semakin inovatif dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan," katanya.
Pria yang merupakan satu dari sepuluh
scientific comiittee International Society of City and Regional Planners (Isocarp) itu melanjutkan, urbanisasi, disrupsi teknologi, dan dinamika perubahan global yang cepat juga memberikan tantangan tersendiri di dalam merencanakan kota dan wilayah.
"Tidak ada cara lain untuk mengimbanginya selain mengutamakan keberpihakan pada kekuatan masyarakat lokal di wilayah yang direncanakan, yang kemudian diikuti dengan pertukaran gagasan dan ide pembangunan dengan komunitas global di berbagai disiplin keilmuan," terang Andy.
Andy juga menyatakan, IAP berkomitmen untuk terus meningkatkan kompetensi dan menjalankan etika profesi perencana Indonesia dalam melakukan praktik keprofesiannya.
Meski begitu, lulusan Universitas Bonn Jerman ini pun meminta pemerintah memperbaiki ekosistem perencanaan agar lebih sehat dalam menjalankan praktik perencanaan kota dan wilayah yang lebih smart sesuai arahan Presiden Jokowi di HUT ke-50 IAP, akhir pekan lalu.
"Kesinambungan perencanaan dari tingkat nasional maupun lokal provinsi, kabupaten/kota tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan koordinasi antarpihak karena sudah tidak relevan untuk mengimbangi dinamika pembangunan saat ini, saatnya prinsip kolaborasi dipraktikan," tegasnya.
"Artinya terdapat satu dapur bersama yang terdiri dari beberapa sektor dalam penentuan perancangan perencanaan pembangunan. Pentingnya kolaborasi adalah untuk menghindarkan kita dari disintegrasi pembangunan," tandas Andy.
Untuk diketahui, saat memberikan sambutan secara virtual pada HUT ke-50 IAP, Presiden Jokowi menyatakan bahwa konsep smart city atau smart home yang belakangan digandrungi masyarakat tidak boleh sekadar fokus pada digitalisasi fasilitas atau layanan publik, namun juga harus mengembangkan lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat sekitar.
Tujuan perencanaan pembangunan menurutnya bukan sekadar build building atau membangun bangunan, melainkan harus build environment atau membangun lingkungan hidup masyarakat.
"Merancang jalan yang aman bagi pejalan kaki, sepeda dan kendaraan bermotor. Merancang kompleks pertokoan yang tidak ekslusif untuk kelas atas saja, tapi harus mix dengan masyarakat kelas bawah," katanya.
(msd)
Lihat Juga :
