Belum Difungsikan, Proyek Kolam Air Senilai Rp140 Juta di Laikang Rusak
Kamis, 15 April 2021 - 18:15 WIB
Anggota DPRD Bulukumba meninjau proyek kolam penyediaan air minum bagi Warga Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang baru-baru ini. Foto: Istimewa
BULUKUMBA - Anggota DPRD Bulukumba menemukan adanya proyek terbengkalai, yang rusak sebelum difungsikan. Proyek tersebut yakni kolam penyediaan air minum bagi warga Kelurahan Laikang, Kecamatan Kajang.
Temuan ini setelah anggota DPRD Bulukumba dari daerah pemilihan (dapil) IV yang melakukan reses dalam rangka menghadapi masa sidang pertama.
"Contoh di Laikang, pembuatan kolam penampungan air tidak difungsikan karena bocor kolam padahal belum dipakai," kata anggota DPRD Bulukumba , Muh Tamrin baru-baru ini.
Kolam ini diketahui dibangun dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020 senilai Rp140 juta.
Tamrin juga mendapat informasi bahwa upah pekerja kolam air belum dibayarkan sebesar Rp10 juta. "Saya tidak tahu berapa jumlah pekerja tapi dari info di lapangan masih ada Rp10 juta belum dibayar," ungkap Tamrin.
Ke depan kata Tamrin, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempertanyakan alasan proyek tersebut tidak difungsikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Asdar Bennu mengaku baru mendengar informasi adanya proyek yang tak difungsikan tersebut..
"Iya terima kasih infonya, saya akan cari tahu dulu. Kita akan tindaklanjuti termasuk mengkonfirmasi ke pihak ketiganya," katanya.
Temuan ini setelah anggota DPRD Bulukumba dari daerah pemilihan (dapil) IV yang melakukan reses dalam rangka menghadapi masa sidang pertama.
"Contoh di Laikang, pembuatan kolam penampungan air tidak difungsikan karena bocor kolam padahal belum dipakai," kata anggota DPRD Bulukumba , Muh Tamrin baru-baru ini.
Kolam ini diketahui dibangun dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) tahun 2020 senilai Rp140 juta.
Tamrin juga mendapat informasi bahwa upah pekerja kolam air belum dibayarkan sebesar Rp10 juta. "Saya tidak tahu berapa jumlah pekerja tapi dari info di lapangan masih ada Rp10 juta belum dibayar," ungkap Tamrin.
Ke depan kata Tamrin, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mempertanyakan alasan proyek tersebut tidak difungsikan.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Asdar Bennu mengaku baru mendengar informasi adanya proyek yang tak difungsikan tersebut..
"Iya terima kasih infonya, saya akan cari tahu dulu. Kita akan tindaklanjuti termasuk mengkonfirmasi ke pihak ketiganya," katanya.
(luq)
tulis komentar anda