Konflik di Tanah Papua, Barisan Merah Putih Beri Dukungan ke Pemerintah
Sabtu, 20 Februari 2021 - 09:51 WIB
Ia pun meminta setiap tokoh di Papua , tidak menyampaikan pendapat ataupun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua . "Kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat dengan hal ini. Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan menjeneralisir bahwa pernyataan anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua ," tegasnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat Papua punya hak yang mengikat. "Kita sama-sama punya tanggung jawab menjaga kedamaian wilayah adat kami," katanya.
Jack Puraro menegaskan, bahwa tujuh poin tetsebut adalah suara rakyat Papua yang ingin damai diatas tanah Papua . "Kami sangat mendukung pernyataan ini, karena pernytaan ini adalah untuk semua warga Papua yang ingin hidup damai," katanya.
Ditegaskannya, negara harus tegas terhadap kelompok pengacau yang terus melakukan aksi teror terhadap masyarakat. "Mereka harus ditindak tegas, jangan biarkan kelompok-kelompok ini menghancurkan kedamaian di Papua ,"ucapnya.
Jan Christian Arebo dalam kesempatan itu meminta pihak-pihak yang bermain politik di luar Papua , yang ingin menghancurkan masa depan Papua, untuk tidak lagi melakukan itu. Papua harus aman dan damai, jangan lagi terus memprovokasi yang dampaknya menjadi bumerang di Papua . "Saya katakan stop bermanufer politik di luar Papua , untuk hancurkan kedamaian Papua ,"katanya.
Dirinya juga menyoroti pihak-pihak yang mempersoalkan DOB dibeberapa wilayah di Papua . "Tidak usah bermanufer politik lagi soal DOB, karena semua daerah itu yang akan dimekarkan sudah ada timnya, sudah ada Panja atau Pansusnya, jadi tidak usah mempermasalahkan lagi," tegasnya.
Sementara Yonas Nusi mengatakan, Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi Khusus Papua terpisah dari APBD perlu dilakukan, agar dapat mengawal dana Otsus hingga ke rakyat. "Ini penting karena akan mengawal dana terstruktur, dengan baik dari Istana ke kampung-kampung," ucapya lagi.
Selain itu, Max Abner Ohee menambahkan ia meminta pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingannya agar berhenti. "TNI dan Polri silahkan data mereka, dan menegakkan hukum agar mereka berhenti," ucapnya.
Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat Papua punya hak yang mengikat. "Kita sama-sama punya tanggung jawab menjaga kedamaian wilayah adat kami," katanya.
Jack Puraro menegaskan, bahwa tujuh poin tetsebut adalah suara rakyat Papua yang ingin damai diatas tanah Papua . "Kami sangat mendukung pernyataan ini, karena pernytaan ini adalah untuk semua warga Papua yang ingin hidup damai," katanya.
Baca Juga
Ditegaskannya, negara harus tegas terhadap kelompok pengacau yang terus melakukan aksi teror terhadap masyarakat. "Mereka harus ditindak tegas, jangan biarkan kelompok-kelompok ini menghancurkan kedamaian di Papua ,"ucapnya.
Jan Christian Arebo dalam kesempatan itu meminta pihak-pihak yang bermain politik di luar Papua , yang ingin menghancurkan masa depan Papua, untuk tidak lagi melakukan itu. Papua harus aman dan damai, jangan lagi terus memprovokasi yang dampaknya menjadi bumerang di Papua . "Saya katakan stop bermanufer politik di luar Papua , untuk hancurkan kedamaian Papua ,"katanya.
Dirinya juga menyoroti pihak-pihak yang mempersoalkan DOB dibeberapa wilayah di Papua . "Tidak usah bermanufer politik lagi soal DOB, karena semua daerah itu yang akan dimekarkan sudah ada timnya, sudah ada Panja atau Pansusnya, jadi tidak usah mempermasalahkan lagi," tegasnya.
Sementara Yonas Nusi mengatakan, Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi Khusus Papua terpisah dari APBD perlu dilakukan, agar dapat mengawal dana Otsus hingga ke rakyat. "Ini penting karena akan mengawal dana terstruktur, dengan baik dari Istana ke kampung-kampung," ucapya lagi.
Selain itu, Max Abner Ohee menambahkan ia meminta pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingannya agar berhenti. "TNI dan Polri silahkan data mereka, dan menegakkan hukum agar mereka berhenti," ucapnya.
tulis komentar anda