Konflik di Tanah Papua, Barisan Merah Putih Beri Dukungan ke Pemerintah

JAYAPURA - Menyikapi berbagai permasalahan yang terjadi di Papua , khususnya soal otonomi khusus (Otsus), dan pro kontra pemekaran beberapa Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua , komponen Barisan Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mengambil sikap tegas mendukung pemerintah.



Tergabung di dalam komponen tersebut yakni, Yonas Nusi, pimpinan Barisan Merah Putih (BMP) RI; Yanto Eluay, Ketua Presedium Putra-Putri Pejuang Pepera (P5); Jan Christian Arebo, Ketum Pemuda Adat Papua; Max Abner Ohee Ketua BMP Papua ; Nico Mauri, Ketua Dewan Paripurna Daerah (Deparda) Provinsi Papua ; Hendrikus Eben Gebze masyarakat tokoh adat Papua Selatan; Jack Puraro ketua umum Gerakan Pemuda Jayapura; dan Rando Rudamaga dari DPP Forum Masirei.



Barisan Merah Putih adalah komponen masyarakat yang meliputi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan beberapa ketokohan lain dari beberapa wilayah adat di Papua , yang setia mengawal kedaulatan NKRI di Bumi Cenderawasih.

Pada Jumat (19/2/2021) sore, di batas Kota Jayapura, Papua , komponen Barisan Merah Putih ini menggelar pertemuan menyikapi permasalah yang terjadi. Tujuh poin disepakati, dan menjadi pernyataan sikap resmi Barisan Merah Putih kepada pemerintah.



Pertama, Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua berkomitmen menjaga Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia bersama-sama TNI dan Polri dari Sabang sampai Merauke.

Kedua, Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , tetap memberikan dukungan terhadap setiap Keputusan Pemerintah dimana, telah teragendakan pembahasan Revisi UU No. 21/2001 dan tetap menjaga hak-hak dasar Rakyat Papua yang di amanatkan dalam UU dimaksud.

Ketiga, Kami Putra dan Putri Kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , memohon kepada Presiden Joko Widodo, agar dapat membentuk Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi Khusus terpisah dari APBD.



Keempat, Kami Putra dan Putri Komponen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung sepenuhnya kebijakan pemerintah pusat, di mana telah menerima aspirasi masyarakat dari berbagai daerah untuk ada kebijakan pemekaran provinsi dan juga dapat di akomodir pemekaran kabupaten/kota yang sesuai dengan dokumen usulan pemekaran yang telah ada.

Kelima, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , menyerukan kepada seluruh masyarakat Papua di mana saja berada, untuk tidak terhasut dengan berita-berita yang berasal dari oknum atau pihak-pihak yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan anak bangsa, serta memohon kepada pihak Kepolisian Negara Republik lndonesia untuk bertindak tegas melakukan penegakan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keenam, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung sepenuhnya TNI dan Polri untuk mengejar dan menangkap Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata atau KKSB yang telah membuat jatuhnya korban dari pihak sipil maupun TNI Polri.



Ketujuh, Kami Putra dan Putri kompenen Merah Putih Republik Indonesia di Papua , mendukung pihak aparat penegak hukum agar menindak tegas pejabat atau siapapun pelaku atau siapapun yang melakukan tindakan penyalahgunaan dana Otsus yang mengakibatkan kerugian negara yang berimbas pada instabilitas di wilayah Papua .

"Pernyataan sikap ini adalah bukti dukungan penuh kami dan masyarakat Papua , untuk pemerintah atas berbagai langkah yang diambil," kata Yonas Nusi yang membacakan pernyataan itu.

Yanto Eluay menjelaskan, bahwa terlepas pro kontra pemekaran, sebenarnya pemekaran tanah Papua , didasari oleh tujuan pemerintah menyetujui aspirasi masyarakat dengan adanya daerah otonomi baru.

"Ini untuk kesejahteraan masyarakat Papua , dan juga untuk kedamaian masyarakat Papua . Untuk kepentingan masyarakat dan tak ada tujuan lain. Inti dari pemekaran ini untuk mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat," ungkapnya.



Ia pun meminta setiap tokoh di Papua , tidak menyampaikan pendapat ataupun sikap pribadi yang seolah-olah adalah sikap seluruh rakyat Papua . "Kami sangat mengapresiasi pemerintah pusat dengan hal ini. Kepada seluruh tokoh-tokoh saya ingin sampaikan jangan menjeneralisir bahwa pernyataan anda adalah pernyataan seluruh rakyat Papua ," tegasnya.

Ia pun meminta pemerintah pusat tak lagi mengabaikan pemimpin masyarakat hukum adat. Menurutnya pemimpin masyarakat adat Papua punya hak yang mengikat. "Kita sama-sama punya tanggung jawab menjaga kedamaian wilayah adat kami," katanya.

Jack Puraro menegaskan, bahwa tujuh poin tetsebut adalah suara rakyat Papua yang ingin damai diatas tanah Papua . "Kami sangat mendukung pernyataan ini, karena pernytaan ini adalah untuk semua warga Papua yang ingin hidup damai," katanya.



Ditegaskannya, negara harus tegas terhadap kelompok pengacau yang terus melakukan aksi teror terhadap masyarakat. "Mereka harus ditindak tegas, jangan biarkan kelompok-kelompok ini menghancurkan kedamaian di Papua ,"ucapnya.

Jan Christian Arebo dalam kesempatan itu meminta pihak-pihak yang bermain politik di luar Papua , yang ingin menghancurkan masa depan Papua, untuk tidak lagi melakukan itu. Papua harus aman dan damai, jangan lagi terus memprovokasi yang dampaknya menjadi bumerang di Papua . "Saya katakan stop bermanufer politik di luar Papua , untuk hancurkan kedamaian Papua ,"katanya.

Dirinya juga menyoroti pihak-pihak yang mempersoalkan DOB dibeberapa wilayah di Papua . "Tidak usah bermanufer politik lagi soal DOB, karena semua daerah itu yang akan dimekarkan sudah ada timnya, sudah ada Panja atau Pansusnya, jadi tidak usah mempermasalahkan lagi," tegasnya.



Sementara Yonas Nusi mengatakan, Lembaga Independen Pengelola Dana Otonomi Khusus Papua terpisah dari APBD perlu dilakukan, agar dapat mengawal dana Otsus hingga ke rakyat. "Ini penting karena akan mengawal dana terstruktur, dengan baik dari Istana ke kampung-kampung," ucapya lagi.

Selain itu, Max Abner Ohee menambahkan ia meminta pihak-pihak yang memanfaatkan isu-isu Papua untuk kepentingannya agar berhenti. "TNI dan Polri silahkan data mereka, dan menegakkan hukum agar mereka berhenti," ucapnya.

Hal senada juga disampaikan Nico Mauri, ia mengajak semua komponen di Papua ikut mendukung pemerintah dalam membangun Papua . "Apa yang kami lakukan telah sesuai dengan UU kita. Bahwa setiap warga negaa berhak dan wajib memberikan pembelaan terhadap negara, maka ini yang kami lakukan. Kami sangat mengapresiasi apa yang dilakukan pemerintah terhadap Papua , karena apa yang kita rasakan dan kebijakan pemerintag saat ini adalah buah aspirasi dari rakyat,"pungkasnya.