COVID-19 Masih Ganas, Fraksi PKS DPRD Jabar Desak Pemprov Siapkan Bansos
Minggu, 24 Januari 2021 - 06:25 WIB
Haru juga menekankan, saat ini, Pemprov Jabar harus fokus pada program pemulihan ekonomi yang berhubungan langsung dengan penguatan penanggulangan dampak kesehatan, ketahanan pangan, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil menengah yang terdampak langsung pandemi COVID-19 .
"Rekomendasi keenam dari kami, yakni agar Pemprov Jabar memanfaatkan perintah refocusing dan realokasi APBD 2021 tidak hanya untuk pengadaan vaksin, namun juga untuk penanggulangan kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah," paparnya.
Dalam rekomendasi ke tujuh, Fraksi PKS DPRD Jabar meminta peran rumah sakit umum daerah (RSUD) dan intansi kesehatan milik Pemprov Jabar dilibatkan dalam proses vaksinasi COVID-19 .
"Rekomendasi ke delapan, Pemprov Jabar harus melibatkan tokoh publik secara lebih luas dalam upaya menyukseskan program vaksinasi , khususnya yang eksis secara informal di masyarakat," jelasnya.
Rekomendasi ke sembilan, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mengkritisi kosongnya jabatan kepala dinas kesehatan. Menurut Haru, Gubernur Jabar harus segera melakukan penunjukan langsung untuk jabatan tersebut. "Pemprov Jabar dalam hal ini gubernur, harus melakukan penunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang definitif," katanya.
Adapun rekomendasi terakhir, pihaknya meminta Pemprov Jabar melaksanakan program perlindungan masyarakat dari pandemi COVID-19 sesuai Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
"Saya berharap, perda ini bukan hanya bicara soal sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin, melainkan menjadi bagian instrumen untuk menanggulangi COVID-19 secara lebih sistemik dan holistik," katanya.
"Rekomendasi keenam dari kami, yakni agar Pemprov Jabar memanfaatkan perintah refocusing dan realokasi APBD 2021 tidak hanya untuk pengadaan vaksin, namun juga untuk penanggulangan kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah," paparnya.
Dalam rekomendasi ke tujuh, Fraksi PKS DPRD Jabar meminta peran rumah sakit umum daerah (RSUD) dan intansi kesehatan milik Pemprov Jabar dilibatkan dalam proses vaksinasi COVID-19 .
"Rekomendasi ke delapan, Pemprov Jabar harus melibatkan tokoh publik secara lebih luas dalam upaya menyukseskan program vaksinasi , khususnya yang eksis secara informal di masyarakat," jelasnya.
Baca Juga
Rekomendasi ke sembilan, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mengkritisi kosongnya jabatan kepala dinas kesehatan. Menurut Haru, Gubernur Jabar harus segera melakukan penunjukan langsung untuk jabatan tersebut. "Pemprov Jabar dalam hal ini gubernur, harus melakukan penunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang definitif," katanya.
Adapun rekomendasi terakhir, pihaknya meminta Pemprov Jabar melaksanakan program perlindungan masyarakat dari pandemi COVID-19 sesuai Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
"Saya berharap, perda ini bukan hanya bicara soal sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin, melainkan menjadi bagian instrumen untuk menanggulangi COVID-19 secara lebih sistemik dan holistik," katanya.
Baca Juga
tulis komentar anda