COVID-19 Masih Ganas, Fraksi PKS DPRD Jabar Desak Pemprov Siapkan Bansos

BANDUNG - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Barat, menerbitkan 10 rekomendasi yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar, dalam penanganan pandemi COVID-19 .



Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar, Haru Suandharu menyatakan, dalam salah satu rekomendasi, pihaknya mendesak Pemprov Jabar segera menyediakan anggaran bantuan sosial (bansos) bagi warga terdampak COVID-19 , termasuk dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

"Kami berharap, besaran bansos yang diberikan memadai serta proses pembagiannya mudah, efisien, tepat sasaran, dan tidak menyebabkan warga penerima berkumpul," tegas Haru, Sabtu (23/1/2021).



Haru juga memaparkan sembilan rekomendasi lainnya untuk Pemprov Jabar dalam penanganan COVID-19 tersebut. Rekomendasi selanjutnya, lanjut Haru, Pemprov Jabar harus melaksanakan pencegahan penularan COVID-19 secara optimal. Bila perlu, kata Haru, berlakukan WFH (work from home) bagi industri tertentu.

"Rekomendasi ketiga, yakni mendorong peningkatan kemampuan TLI (tes lacak isolasi) sesuai standar WHO dalam usaha pencegahan penularan COVID-19 ," katanya.



Selanjutnya, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mendorong pemerintah untuk menjamin ketersediaan APD (alat pelindung diri), vitamin, maupun obat-obatan dalam mendukung tenaga medis maupun pasien COVID-19 .

"Selain ketersediaan APD , di rekomendasi kelima, kami meminta Pemprov Jabar meninjau ulang program pemulihan ekonomi yang berorientasi pada semangat "meroketkan" ekonomi," tegas Haru lagi.

Haru juga menekankan, saat ini, Pemprov Jabar harus fokus pada program pemulihan ekonomi yang berhubungan langsung dengan penguatan penanggulangan dampak kesehatan, ketahanan pangan, daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil menengah yang terdampak langsung pandemi COVID-19 .



"Rekomendasi keenam dari kami, yakni agar Pemprov Jabar memanfaatkan perintah refocusing dan realokasi APBD 2021 tidak hanya untuk pengadaan vaksin, namun juga untuk penanggulangan kesehatan, ketahanan pangan, peningkatan daya beli masyarakat, serta ketahanan ekonomi masyarakat kecil dan menengah," paparnya.

Dalam rekomendasi ke tujuh, Fraksi PKS DPRD Jabar meminta peran rumah sakit umum daerah (RSUD) dan intansi kesehatan milik Pemprov Jabar dilibatkan dalam proses vaksinasi COVID-19 .

"Rekomendasi ke delapan, Pemprov Jabar harus melibatkan tokoh publik secara lebih luas dalam upaya menyukseskan program vaksinasi , khususnya yang eksis secara informal di masyarakat," jelasnya.



Rekomendasi ke sembilan, Fraksi PKS DPRD Jabar juga mengkritisi kosongnya jabatan kepala dinas kesehatan. Menurut Haru, Gubernur Jabar harus segera melakukan penunjukan langsung untuk jabatan tersebut. "Pemprov Jabar dalam hal ini gubernur, harus melakukan penunjukkan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat yang definitif," katanya.

Adapun rekomendasi terakhir, pihaknya meminta Pemprov Jabar melaksanakan program perlindungan masyarakat dari pandemi COVID-19 sesuai Perubahan Peraturan Daerah (Perda) No. 13/2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.

"Saya berharap, perda ini bukan hanya bicara soal sanksi bagi masyarakat yang tidak disiplin, melainkan menjadi bagian instrumen untuk menanggulangi COVID-19 secara lebih sistemik dan holistik," katanya.



Lebih lanjut Haru mengatakan, pihaknya menilai, langkah yang diambil Pemprov Jabar dalam penanganan pandemi COVID-19 sudah cukup baik. "Kami mengeluarkan rekomendasi bagi Pemprov Jabar, agar dalam mengambil kebijakan dalam situasi pandemi, melihat secara utuh situasi di masyarakat saat ini," ujar Haru.

Haru juga mengatakan, Fraksi PKS DPRD Jabar dan PKS Jabar memberikan apresiasinya kepada seluruh petugas medis yang telah menangani pasien COVID-19 dalam kurun waktu hampir satu tahun ini. "Tercatat, per 21 Januari kemarin, sebanyak 939.948 kasus positif COVID-19 di Indonesia dan 117.570 untuk wilayah Jawa Barat," imbuh Haru.



Menurut Haru, langkah Pemprov Jabar yang berinisiatif membangun rumah sakit darurat COVID-19 di Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat (Secapa AD) di Kota Bandung juga patut diapresiasi.

"Sehingga, diharapkan, lonjakan kasus yang terjadi akan cepat tertangani. PKS juga sangat mendukung atas dijalankannya program vaksinasi COVID-19 yang dimulai Kamis (14/01/2021) lalu," katanya.

Haru juga menekankan, pihaknya mengimbau masyarakat, agar tak takut dan khawatir dengan program pemberian vaksin tersebut. "Kami mendukung vaksin untuk rakyat yang aman, terkendali dan halal," tandas Haru.