Mulai Bermunculan Kampanye Anti Vaksin, Bagaimana Cara Meredamnya?
Minggu, 17 Januari 2021 - 13:09 WIB
Upaya memberikan kekebalan, juga diperlukan upaya secara kompak. Karena pada dasarnya terdapat perhitungan secara matematika terkait berapa orang yang harus dikebalkan agar suatu komunitas dapat terlindungi atau yang biasa dikenal dengan istilah herd immunity.
Adanya gerakan anti vaksin, katanya, dapat mengurangi jumlah orang yang berhasil dikebalkan sehingga berdampak pada kegagalan upaya pengebalan masyarakat. “Sebenarnya boleh seseorang itu menolak melakukan vaksin, selama jumlahnya kurang dari jumlah maksimal orang yang tidak tervaksin,” tambahnya.
Pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak mengajak orang lain untuk turut menolak melakukan vaksinasi. Dia mengungkapkan bahwa kampanye anti vaksin adalah kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.
“Secara individu, seseorang berhak menolak tetapi yang terpenting jangan sampai seseorang itu juga mengajak orang lain untuk menolak vaksin karena itu dapat membahayakan kepentingan umum,” tegasnya.
Sosiolog Unair Prof. Dr. Musta’in Mashud menjelaskan, adanya informasi yang berbeda-beda dari para ahli dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait COVID-19 menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya. Selain itu, banyaknya isu, rumor dan informasi yang secara liar beredar melalui media sosial juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 semakin rendah.
“Masyarakat yang sejak awal kurang paham, ragu dan tidak percaya, apabila terus menerus memperoleh informasi yang tidak terkonfirmasi kebenarannya, maka akan semakin menolak vaksin COVID-19. Terlebih lagi belum ada Undang-Undang yang mewajibkan penggunaan vaksin itu,” jelasnya.
Pandemi COVID-19 ini, katanya, bukan hanya ancaman personal, tetapi mengancam kelompok, komunal dan masyarakat. Makanya ketika terdapat salah satu dari sejumlah orang yang menolak divaksin, maka akan membahayakan beberapa orang. Hal tersebut dikarenakan COVID-19 adalah penyakit yang proses penularannya melalui interaksi dan proses sosial.
Adanya gerakan anti vaksin, katanya, dapat mengurangi jumlah orang yang berhasil dikebalkan sehingga berdampak pada kegagalan upaya pengebalan masyarakat. “Sebenarnya boleh seseorang itu menolak melakukan vaksin, selama jumlahnya kurang dari jumlah maksimal orang yang tidak tervaksin,” tambahnya.
Pihaknya menghimbau masyarakat agar tidak mengajak orang lain untuk turut menolak melakukan vaksinasi. Dia mengungkapkan bahwa kampanye anti vaksin adalah kegiatan yang tidak seharusnya dilakukan.
“Secara individu, seseorang berhak menolak tetapi yang terpenting jangan sampai seseorang itu juga mengajak orang lain untuk menolak vaksin karena itu dapat membahayakan kepentingan umum,” tegasnya.
Sosiolog Unair Prof. Dr. Musta’in Mashud menjelaskan, adanya informasi yang berbeda-beda dari para ahli dan kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait COVID-19 menyebabkan masyarakat menjadi tidak percaya. Selain itu, banyaknya isu, rumor dan informasi yang secara liar beredar melalui media sosial juga menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksin COVID-19 semakin rendah.
“Masyarakat yang sejak awal kurang paham, ragu dan tidak percaya, apabila terus menerus memperoleh informasi yang tidak terkonfirmasi kebenarannya, maka akan semakin menolak vaksin COVID-19. Terlebih lagi belum ada Undang-Undang yang mewajibkan penggunaan vaksin itu,” jelasnya.
Pandemi COVID-19 ini, katanya, bukan hanya ancaman personal, tetapi mengancam kelompok, komunal dan masyarakat. Makanya ketika terdapat salah satu dari sejumlah orang yang menolak divaksin, maka akan membahayakan beberapa orang. Hal tersebut dikarenakan COVID-19 adalah penyakit yang proses penularannya melalui interaksi dan proses sosial.
(msd)
tulis komentar anda