Imbas Pandemi COVID-19, APBD 2021 Blitar Turun Ratusan Miliar
Kamis, 07 Januari 2021 - 13:48 WIB
ilustrasi
BLITAR - Kekuatan APBD 2021 Kabupaten Blitar turun ratusan miliar dibanding tahun 2020. Dari sebelumnya Rp 2,5 Triliun, saat ini turun menjadi Rp 2,2 Triliun. "APBD turun banyak. Ratusan miliar. Dulu Rp 2,5 Triliun, sekarang Rp 2,2 Triliun," ujar Kepala BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Blitar Khusna Lindarti kepada wartawan.
Dari angka Rp 2,2 triliun tersebut, 50 persen lebih akan terserap untuk belanja tidak langsung atau belanja operasi. Yakni gaji pegawai di lingkungan Pemkab Blitar yang jumlahnya belasan ribu. Dana selebihnya dialokasikan untuk belanja modal dan jasa atau belanja langsung. Termasuk juga untuk penanganan COVID-19 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
(Baca juga: Wagub Emil Tinjau Kesiapan Tempat Isolasi Pasien COVID-19 di Asrama Haji dan BPSDM Jatim )
"Dulu istilahnya belanja langsung (belanja modal dan jasa)," kata Khusna Lindarti. Terkait dengan turunya kekuatan APBD 2021, Khusna berdalih karena adanya faktor penurunan pendapatan dari pusat. Penurunan pendapatan tersebut merupakan imbas dari pandemi COVID-19. "Memang karena ada COVID, pendapatan diturunkan dari pusat," papar Khusna Lindarti menjelaskan.
Khusna Lindarti juga mengatakan, pada APBD 2020 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 113 miliar. Dibanding Silpa APBD 2019 sebesar Rp 276 miliar, Silpa APBD 2020 lebih rendah.
"Tapi ini belum audit. Masih berdasarkan buku," tambah Khusna Lindarti. Silpa yang terjadi di masa pandemi COVID-19 tersebut, dinilai bukan berasal dari penyerapan anggaran yang rendah. Bukan karena kegiatan yang tidak berjalan. Melainkan adanya pendapatan yang berlebih.
(Baca juga: Lamongan-Blitar-Ngawi Dinyatakan Berstatus Zona Merah COVID-19 )
Khusna menjelaskan, penyerapan rata rata pos anggaran di APBD tahun 2020 berada di atas 90 persen lebih. Belanja langsung saja, kata dia terserap 93 persen. Penyerapan APBD secara keseluruhan mencapai 95,8 persen.
"Justru pandemi pada saat refokusing dipilih kegiatan yang betul betul urgen," jelas Khusna Lindarti. Karena belum diketahui secara utuh, yakni apakah Silpa Rp 113 miliar bersumber dari anggaran spesifik atau bebas, Khusna belum bisa menjelaskan penggunaanya.
Jika anggaran spesifik, kata Khusna otomatis kembali ke asalnya. Artinya tidak bisa digunakan untuk pos anggaran lain. Misalnya DAK (Dana Alokasi Khusus). Kemudian BLUD rumah sakit. Khusna menambahkan, di APBD 2021 ada anggaran Rp 36 miliar dari Silpa APBD 2020. "Yang pasti yang bebas sudah dipasang di APBD 2021 sebesar Rp 36 miliar. Total yang bebas masih dihitung," pungkas Khusna Lindarti.
Dari angka Rp 2,2 triliun tersebut, 50 persen lebih akan terserap untuk belanja tidak langsung atau belanja operasi. Yakni gaji pegawai di lingkungan Pemkab Blitar yang jumlahnya belasan ribu. Dana selebihnya dialokasikan untuk belanja modal dan jasa atau belanja langsung. Termasuk juga untuk penanganan COVID-19 di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
(Baca juga: Wagub Emil Tinjau Kesiapan Tempat Isolasi Pasien COVID-19 di Asrama Haji dan BPSDM Jatim )
"Dulu istilahnya belanja langsung (belanja modal dan jasa)," kata Khusna Lindarti. Terkait dengan turunya kekuatan APBD 2021, Khusna berdalih karena adanya faktor penurunan pendapatan dari pusat. Penurunan pendapatan tersebut merupakan imbas dari pandemi COVID-19. "Memang karena ada COVID, pendapatan diturunkan dari pusat," papar Khusna Lindarti menjelaskan.
Khusna Lindarti juga mengatakan, pada APBD 2020 terdapat sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) sebesar Rp 113 miliar. Dibanding Silpa APBD 2019 sebesar Rp 276 miliar, Silpa APBD 2020 lebih rendah.
"Tapi ini belum audit. Masih berdasarkan buku," tambah Khusna Lindarti. Silpa yang terjadi di masa pandemi COVID-19 tersebut, dinilai bukan berasal dari penyerapan anggaran yang rendah. Bukan karena kegiatan yang tidak berjalan. Melainkan adanya pendapatan yang berlebih.
(Baca juga: Lamongan-Blitar-Ngawi Dinyatakan Berstatus Zona Merah COVID-19 )
Khusna menjelaskan, penyerapan rata rata pos anggaran di APBD tahun 2020 berada di atas 90 persen lebih. Belanja langsung saja, kata dia terserap 93 persen. Penyerapan APBD secara keseluruhan mencapai 95,8 persen.
"Justru pandemi pada saat refokusing dipilih kegiatan yang betul betul urgen," jelas Khusna Lindarti. Karena belum diketahui secara utuh, yakni apakah Silpa Rp 113 miliar bersumber dari anggaran spesifik atau bebas, Khusna belum bisa menjelaskan penggunaanya.
Jika anggaran spesifik, kata Khusna otomatis kembali ke asalnya. Artinya tidak bisa digunakan untuk pos anggaran lain. Misalnya DAK (Dana Alokasi Khusus). Kemudian BLUD rumah sakit. Khusna menambahkan, di APBD 2021 ada anggaran Rp 36 miliar dari Silpa APBD 2020. "Yang pasti yang bebas sudah dipasang di APBD 2021 sebesar Rp 36 miliar. Total yang bebas masih dihitung," pungkas Khusna Lindarti.
(msd)
Lihat Juga :
tulis komentar anda