KPU Blitar Beri Lampu Hijau Paslon Bawa Contekan Saat Debat Publik
Selasa, 03 November 2020 - 05:08 WIB
KPU Kabupaten Blitar menginginkan debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Blitar 2020 ke depan, lebih dinamis. Foto/Ilustrasi
BLITAR - KPU Kabupaten Blitar menginginkan debat publik pasangan calon bupati dan calon wakil bupati Blitar 2020 ke depan, lebih dinamis. Karenanya KPU Kabupaten Blitar tidak menghalangi masing-masing paslon membawa alat peraga atau contekan.
"Saya khawatir kalau kita kaku, tidak boleh membawa apa-apa, malah tidak terjadi dialog. Dialektikanya tidak muncul," ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar , Hadi Santoso kepada SINDOnews.com, Senin (2/11/2020). (Baca juga: Pengacara Anggota Moge yang Aniaya Intel Kodim: Keributan Akibat Pengadangan )
Dalam debat publik pertama lalu, paslon Rini Syarifah-Rachmad Santoso yang diusung koalisi PKB, PAN dan PKS terlihat membawa contekan. Untuk menjawab pertanyaan moderator maupun rivalnya, yakni paslon petahana Rijanto-Marhenis Urip Widodo, Cabup Rini terlihat beberapa kali membaca contekannya.
Sejumlah pihak menyoroti hal itu. Menurut Hadi, membawa alat peraga atau contekan tidak apa-apa. "Tidak apa-apa. Tidak diatur. Maksdnya tidak ada larangan si A, si B dan si C membawa alat peraga (contekan)," kata Hadi. Ditegaskan Hadi, tidak masalah paslon membawa contekan ke atas panggung debat.
Ia mencontohkan debat publik Pilgub DKI Jakarta. Di mana paslon juga dibolehkan membawa alat peraga atau contekan. Begitu juga dalam debat Pilpres. Kalau dilarang, Hadi khawatir debat publik malah akan semakin tidak dinamis. (Baca juga: Miris, Guru SD di OKU Selatan Tertangkap Saat Transaksi Sabu )
Terutama di Kabupaten Blitar , yang terjadi proses debat publik akan banyak berhenti di tengah jalan. Apalagi jika ada salah satu paslon yang lemah dalam public speaking. Hadi khawatir, pelarangan membawa contekan akan memunculkan persepsi hendak menghabisi atau mempermalukan paslon tersebut. "Khawatirnya malah muncul persepsi hendak menghabisi," kata Hadi.
Secara umum, hasil evaluasi debat publik pertama, bagi Hadi cukup memuaskan. Kalaupun ada kekurangan hanya masalah tekhnis. Yakni langit langit ruangan debat yang menurutnya kurang tinggi. Akibatnya penerangan terasa menyilaukan sekaligus menganggu konsentrasi.
"Apakah akan ganti ruangan pada debat kedua nanti, masih kita pertimbangkan," papar Hadi. Dalam debat kedua yang mengangkat tema soal lingkungan hidup dan kesehatan nanti, KPU Kabupaten Blitar juga akan menerapkan konsep seperti debat pertama. Yakni model tanya jawab dengan pertanyaan yang ditempatkan dalam amplop tertutup. (Baca juga: Selasa Dini Hari Maluku Diguncang Gempa Bermagnitudo 5.2 )
Hanya saja, media yang menyiarkan secara langsung acara debat akan berganti. "Begitu juga moderator juga ganti. Yang tidak hanya pemateri. Karena tidak muncul," terang Hadi. Untuk memeriahkan acara debat publik, KPU Kabupaten Blitar juga akan menginstuksikan seluruh PPK untuk menggelar acara nonton bareng. Begitu juga kepada masing masing tim pemenangan paslon, juga diminta menggelar nobar.
Menurut Hadi, pada debat publik yang pertama nobar di seluruh PPK tidak jadi digelar karena ada surat keberatan dari Bawaslu dan aparat keamanan. Bawaslu berdalih karena nobar memakai fasilitas negara. Padahal saat itu kata Hadi telah disiapkan kurang lebih 300 titik nobar. Pada debat yang kedua nanti, KPU Kabupaten Blitar akan bersikukuh menggelar nobar.
"Nanti akan tetap kita perintahkan KPU Kabupaten Blitar menggelar nobar. Ada yurisprudensinya di Pilpres. Bahkan dianjurkan. Yang penting tetap mengedepankan protokol kesehatan," pungkas Hadi. (Baca juga: Tewas di Dago, Pemuda Ini Diduga Korban Kebrutalan Geng Motor )
"Saya khawatir kalau kita kaku, tidak boleh membawa apa-apa, malah tidak terjadi dialog. Dialektikanya tidak muncul," ujar Ketua KPU Kabupaten Blitar , Hadi Santoso kepada SINDOnews.com, Senin (2/11/2020). (Baca juga: Pengacara Anggota Moge yang Aniaya Intel Kodim: Keributan Akibat Pengadangan )
Dalam debat publik pertama lalu, paslon Rini Syarifah-Rachmad Santoso yang diusung koalisi PKB, PAN dan PKS terlihat membawa contekan. Untuk menjawab pertanyaan moderator maupun rivalnya, yakni paslon petahana Rijanto-Marhenis Urip Widodo, Cabup Rini terlihat beberapa kali membaca contekannya.
Sejumlah pihak menyoroti hal itu. Menurut Hadi, membawa alat peraga atau contekan tidak apa-apa. "Tidak apa-apa. Tidak diatur. Maksdnya tidak ada larangan si A, si B dan si C membawa alat peraga (contekan)," kata Hadi. Ditegaskan Hadi, tidak masalah paslon membawa contekan ke atas panggung debat.
Ia mencontohkan debat publik Pilgub DKI Jakarta. Di mana paslon juga dibolehkan membawa alat peraga atau contekan. Begitu juga dalam debat Pilpres. Kalau dilarang, Hadi khawatir debat publik malah akan semakin tidak dinamis. (Baca juga: Miris, Guru SD di OKU Selatan Tertangkap Saat Transaksi Sabu )
Terutama di Kabupaten Blitar , yang terjadi proses debat publik akan banyak berhenti di tengah jalan. Apalagi jika ada salah satu paslon yang lemah dalam public speaking. Hadi khawatir, pelarangan membawa contekan akan memunculkan persepsi hendak menghabisi atau mempermalukan paslon tersebut. "Khawatirnya malah muncul persepsi hendak menghabisi," kata Hadi.
Secara umum, hasil evaluasi debat publik pertama, bagi Hadi cukup memuaskan. Kalaupun ada kekurangan hanya masalah tekhnis. Yakni langit langit ruangan debat yang menurutnya kurang tinggi. Akibatnya penerangan terasa menyilaukan sekaligus menganggu konsentrasi.
"Apakah akan ganti ruangan pada debat kedua nanti, masih kita pertimbangkan," papar Hadi. Dalam debat kedua yang mengangkat tema soal lingkungan hidup dan kesehatan nanti, KPU Kabupaten Blitar juga akan menerapkan konsep seperti debat pertama. Yakni model tanya jawab dengan pertanyaan yang ditempatkan dalam amplop tertutup. (Baca juga: Selasa Dini Hari Maluku Diguncang Gempa Bermagnitudo 5.2 )
Hanya saja, media yang menyiarkan secara langsung acara debat akan berganti. "Begitu juga moderator juga ganti. Yang tidak hanya pemateri. Karena tidak muncul," terang Hadi. Untuk memeriahkan acara debat publik, KPU Kabupaten Blitar juga akan menginstuksikan seluruh PPK untuk menggelar acara nonton bareng. Begitu juga kepada masing masing tim pemenangan paslon, juga diminta menggelar nobar.
Menurut Hadi, pada debat publik yang pertama nobar di seluruh PPK tidak jadi digelar karena ada surat keberatan dari Bawaslu dan aparat keamanan. Bawaslu berdalih karena nobar memakai fasilitas negara. Padahal saat itu kata Hadi telah disiapkan kurang lebih 300 titik nobar. Pada debat yang kedua nanti, KPU Kabupaten Blitar akan bersikukuh menggelar nobar.
"Nanti akan tetap kita perintahkan KPU Kabupaten Blitar menggelar nobar. Ada yurisprudensinya di Pilpres. Bahkan dianjurkan. Yang penting tetap mengedepankan protokol kesehatan," pungkas Hadi. (Baca juga: Tewas di Dago, Pemuda Ini Diduga Korban Kebrutalan Geng Motor )
(eyt)
tulis komentar anda