Jelang Pilkada Surabaya, Polemik Surat Ijo Muncul Lagi dan Tetap Berbelit
Selasa, 27 Oktober 2020 - 07:34 WIB
Para pemilik surat ijo melakukan aksi demonstrasi ke Balai Kota Surabaya. Foto/SINDOnews/Aan Haryono
SURABAYA - Surat ijo kembali muncul di permukaan menjelang pelaksanaan pesta demokrasi. Selama ini, polemik surat ijo selalu menjadi komoditas politik yang kuat.
Pasalnya, sebagian besar warga Surabaya status kepemilikan tanahnya masih memegang surat ijo. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun selama ini masih jalan di tempat dalam menyikapi persoalan surat ijo. Mereka masih berupaya menyelesaikan permasalahan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau biasa disebut surat ijo.
Mereka masih takut dengan landasan hukum yang dipakai untuk melepas persil tersebut.
Pedoman mereka selama ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diganti dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Namun, saat berkonsultasi ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri bahwa pelepasan itu tidak boleh tanpa ganti rugi. “Maka itu tidak bisa diatur dalam Perda. Karena Perda kan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, upaya lain yang dilakukan pemkot dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI, Kepala BPK RI, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Kepala Kejaksaan Agung RI, dan Kepala Kejati Jatim, pada tanggal 19 Oktober 2020 perihal permohonan pendapat hukum.
Pasalnya, sebagian besar warga Surabaya status kepemilikan tanahnya masih memegang surat ijo. Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya pun selama ini masih jalan di tempat dalam menyikapi persoalan surat ijo. Mereka masih berupaya menyelesaikan permasalahan Izin Pemakaian Tanah (IPT) atau biasa disebut surat ijo.
Mereka masih takut dengan landasan hukum yang dipakai untuk melepas persil tersebut.
Pedoman mereka selama ini Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang diganti dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020.
Namun, saat berkonsultasi ke Kementerian Keuangan dan Kemendagri bahwa pelepasan itu tidak boleh tanpa ganti rugi. “Maka itu tidak bisa diatur dalam Perda. Karena Perda kan tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ungkapnya.
Tak hanya itu, upaya lain yang dilakukan pemkot dalam menyelesaikan permasalahan ini adalah dengan mengirimkan surat kepada Presiden RI, Kepala BPK RI, Kepala Perwakilan BPK Jatim, Kepala Kejaksaan Agung RI, dan Kepala Kejati Jatim, pada tanggal 19 Oktober 2020 perihal permohonan pendapat hukum.
(vit)
Lihat Juga :
tulis komentar anda