Insentif Belum Cair, Relawan COVID-19 Manggarai Barat Mogok Kerja
Minggu, 04 Oktober 2020 - 02:35 WIB
(Baca juga: Tangis Haru Tenaga Kesehatan Jatim Hantar Jenazah Rekannya )
Sementara saat ini mereka mengaku, berpatokan pada SK No. 79 b KEP/HK/IV/2020, tentang pengangkatan tenaga potensial kesehatan paramedis dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat .
Di SK lama mereka diberitahu, bahwa insentif bagi relawan Rp150 ribu/hari. Namun insentif tersebut baru diterima bulan April dan bulan Mei. Sedangkan dari Juni hingga September belum diterima sama sekali.
Dirinya berharap, terkait nominal insentif, harus sesuai pemberitahuan awal yang disampaikan kordinator dari dinas kesehatan yang merekrut mereka. Juga terkait hak mereka harus dibayarkan segera.
Atas hal tersebut, beberapa warga Labuan Bajo pun kawatir jika persoalan ini berlarut-larut, karena bisa berdampak terhadap penyebaran virus di masyarakat Labuan Bajo , serta menganggu perenokomian masyarakat yang sedang terpuruk.
(Baca juga: Umat Konghucu Gelar Sembahyang Zhong Qiu di Depan Pintu Tergembok )
Matheus Siagian seorang warga Labuan Bajo, dan berprofesi sebagai pengusaha sangat menyayangkan kejadian ini. "Saya khawatir jika persoalan para relawan ini tidak diselesaikan, maka akan menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19 di Labuan Bajo," ungkapnya.
"Sebagai pengusaha perhotelan dan restauran yang lagi terpuruk ini bisa terancam gulung tikar. Mereka ( relawan ) ini adalah garda terdepan untuk membantu negara ini menangani COVID-19, jadi tolong pemerintah untuk memperhatikan mereka ini," ujar Mateheus.
Sementara itu tim Gugus Tugas COVID-19 Manggarai Barat , melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Yohanes Johan mengatakan, untuk relawan 12 orang termasuk satu orang sopir, menyangkut gaji mereka dua bulan pertama itu bersumber dari biaya tidak tetap (BTT) dari gugus tugas.
"Sedangkan untuk gaji selama empat bulan merujuk pada dana BTT yang semakin minim. Bahkan saya sudah mengajukan anggaran yang nominal sama seperti pemberitahuan sebelumnya. Namun dikarenakan begitu banyak rasionalisasi anggaran dari keuangan, makanya saya ajukan di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggarananggaran) perubahan," tuturnya.
Sementara saat ini mereka mengaku, berpatokan pada SK No. 79 b KEP/HK/IV/2020, tentang pengangkatan tenaga potensial kesehatan paramedis dalam upaya percepatan penanganan COVID-19 di Kabupaten Manggarai Barat .
Di SK lama mereka diberitahu, bahwa insentif bagi relawan Rp150 ribu/hari. Namun insentif tersebut baru diterima bulan April dan bulan Mei. Sedangkan dari Juni hingga September belum diterima sama sekali.
Dirinya berharap, terkait nominal insentif, harus sesuai pemberitahuan awal yang disampaikan kordinator dari dinas kesehatan yang merekrut mereka. Juga terkait hak mereka harus dibayarkan segera.
Atas hal tersebut, beberapa warga Labuan Bajo pun kawatir jika persoalan ini berlarut-larut, karena bisa berdampak terhadap penyebaran virus di masyarakat Labuan Bajo , serta menganggu perenokomian masyarakat yang sedang terpuruk.
(Baca juga: Umat Konghucu Gelar Sembahyang Zhong Qiu di Depan Pintu Tergembok )
Matheus Siagian seorang warga Labuan Bajo, dan berprofesi sebagai pengusaha sangat menyayangkan kejadian ini. "Saya khawatir jika persoalan para relawan ini tidak diselesaikan, maka akan menyebabkan terjadinya penyebaran COVID-19 di Labuan Bajo," ungkapnya.
"Sebagai pengusaha perhotelan dan restauran yang lagi terpuruk ini bisa terancam gulung tikar. Mereka ( relawan ) ini adalah garda terdepan untuk membantu negara ini menangani COVID-19, jadi tolong pemerintah untuk memperhatikan mereka ini," ujar Mateheus.
Sementara itu tim Gugus Tugas COVID-19 Manggarai Barat , melalui Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes) Dinas Kesehatan Manggarai Barat, Yohanes Johan mengatakan, untuk relawan 12 orang termasuk satu orang sopir, menyangkut gaji mereka dua bulan pertama itu bersumber dari biaya tidak tetap (BTT) dari gugus tugas.
"Sedangkan untuk gaji selama empat bulan merujuk pada dana BTT yang semakin minim. Bahkan saya sudah mengajukan anggaran yang nominal sama seperti pemberitahuan sebelumnya. Namun dikarenakan begitu banyak rasionalisasi anggaran dari keuangan, makanya saya ajukan di DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggarananggaran) perubahan," tuturnya.
tulis komentar anda