Kisruh Penerimaan CPNS di Papua, Warga Blokade Sejumlah Kantor di Keerom
Senin, 31 Agustus 2020 - 15:21 WIB
Tak puas dengan kebijakan pemerintah soal penerimaan CPNS, sejumlah warga Arso, Kabupaten Keerom memblokade sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Keerom, dengan timbunan karang, mulai Senin dini hari (31/8/2020). Foto iNews TV/Edy S
KEEROM - Tak puas dengan kebijakan pemerintah soal penerimaan CPNS, sejumlah warga Arso, Kabupaten Keerom memblokade sejumlah kantor pemerintahan di Kabupaten Keerom, dengan timbunan karang, mulai Senin dini hari (31/8/2020).
Berdasarkan pantauan, pintu gerbang dan jalan masuk Kantor Bupati Keerom , kantor DPRD, Kantor Sekda, Kantor Keungan dan Kantor Kesehatan, ditimbun mengunakan karang sejak jam 05.00 WIT. (Baca: Nafsu Pria Bitung Sudah Memuncak, Niat Perkosa Wanita Malah Gagal)
Blokade itu dilakukan menyusul imbauan aksi demo damai oleh Dewan Adat Keerom (DAK) mengenai kebijakan pemerintah setempat terkait penerimaan CPNS dan tenaga honorer K2, insentif tenagah medis yang sudah dua tahun belum dibayarakan.
Imbauan aksi demo damai itu beredar sejak sehari terakhir di media sosial yang ditandatangani oleh Ketua DAK Sarvasius Servo Tuamis yang mengajak warga untuk berkumpul menyuarakan keadilan dan perubahan untuk masyarakat Keerom. (Bisa diklik: Perampok Lukai 2 Pegawai Desa, Bantuan Kemensos Rp135 Juta Raib)
“Kami akan duduki kantor bupati sampai ada jawaban. Bupati janji bertemu tanggal 31 Agustus 2020, sekarang tanggal 31,” kata Panji dalam orasinya.
Sementara itu, pantauan di lapangan sekitar pukul 09.00 WIT, aparat Kepolisian Resor Keerom, TNI dibantu personel Sat Pol PP setempat terlihat bersiaga dan membersihkan material batu karang yang digunakan untuk memblokade jalan masuk lingkungan perkantoran Bupati Keerom.
Berdasarkan pantauan, pintu gerbang dan jalan masuk Kantor Bupati Keerom , kantor DPRD, Kantor Sekda, Kantor Keungan dan Kantor Kesehatan, ditimbun mengunakan karang sejak jam 05.00 WIT. (Baca: Nafsu Pria Bitung Sudah Memuncak, Niat Perkosa Wanita Malah Gagal)
Blokade itu dilakukan menyusul imbauan aksi demo damai oleh Dewan Adat Keerom (DAK) mengenai kebijakan pemerintah setempat terkait penerimaan CPNS dan tenaga honorer K2, insentif tenagah medis yang sudah dua tahun belum dibayarakan.
Imbauan aksi demo damai itu beredar sejak sehari terakhir di media sosial yang ditandatangani oleh Ketua DAK Sarvasius Servo Tuamis yang mengajak warga untuk berkumpul menyuarakan keadilan dan perubahan untuk masyarakat Keerom. (Bisa diklik: Perampok Lukai 2 Pegawai Desa, Bantuan Kemensos Rp135 Juta Raib)
“Kami akan duduki kantor bupati sampai ada jawaban. Bupati janji bertemu tanggal 31 Agustus 2020, sekarang tanggal 31,” kata Panji dalam orasinya.
Sementara itu, pantauan di lapangan sekitar pukul 09.00 WIT, aparat Kepolisian Resor Keerom, TNI dibantu personel Sat Pol PP setempat terlihat bersiaga dan membersihkan material batu karang yang digunakan untuk memblokade jalan masuk lingkungan perkantoran Bupati Keerom.
(sms)
tulis komentar anda