43 Ribu Rumah di Lebak Banten Ternyata Tidak Layak Huni
Senin, 10 Juni 2024 - 21:41 WIB
Dia mengatakan, penangan RTLH menjadi salah satu strategi pemkab Lebak di tahun 2024 untuk meningkatkan kualitas hidup warganya.
Meski demikian, kata Lingga, pengentasan RTLH membutuhkan peran serta dari seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta.
"Untuk pihak perusahaan yang ada di Lebak dan Banten sejauh ini mau berkontribusi untuk ikut membangun rumah masyarakat kurang mampu di Lebak, seperti halnya Gapensi Lebak dan mantan bupati pak Mulyadi Jayabaya yang juga setiap tahun merenovasi RTLH," katanya.
Terpisah Ketua DPRD Lebak M Agil Zukfikar mengatakan, DPRD Lebak akan terus mengawal pengentasan RTLH di Kabupaten Lebak. Karena itu, setiap tahunnya pihaknya terus mendukung anggarkan penanganan RTLH.
"Memang anggarannya terbatas, jadi belum mampu banyak-banyak. Tentunya, yang mendapat bantuan RTLH ini harus benar-benar tepat sasaran. Karenanya, pendataan penerima manfaat bantuan RTLH lebih dimaksimalkan lagi keakuratannya," kata politisi Gerindra ini.
Meski demikian, kata Lingga, pengentasan RTLH membutuhkan peran serta dari seluruh pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pihak swasta.
"Untuk pihak perusahaan yang ada di Lebak dan Banten sejauh ini mau berkontribusi untuk ikut membangun rumah masyarakat kurang mampu di Lebak, seperti halnya Gapensi Lebak dan mantan bupati pak Mulyadi Jayabaya yang juga setiap tahun merenovasi RTLH," katanya.
Terpisah Ketua DPRD Lebak M Agil Zukfikar mengatakan, DPRD Lebak akan terus mengawal pengentasan RTLH di Kabupaten Lebak. Karena itu, setiap tahunnya pihaknya terus mendukung anggarkan penanganan RTLH.
"Memang anggarannya terbatas, jadi belum mampu banyak-banyak. Tentunya, yang mendapat bantuan RTLH ini harus benar-benar tepat sasaran. Karenanya, pendataan penerima manfaat bantuan RTLH lebih dimaksimalkan lagi keakuratannya," kata politisi Gerindra ini.
(shf)
tulis komentar anda