Distribusi dan Regulasi Subsidi Menjadi Fokus Perbincangan Disuksi FGD di Bandung

Akbar menekankan bahwa isu ini sangat krusial, terutama mengingat keluhan berulang dari petani terkait kelangkaan pupuk, impor pangan yang tinggi, dan situasi global pertanian dan pangan yang dipengaruhi gangguan produksi, restriksi ekspor, dan subsidi pertanian dari negara-negara besar.

Dalam konteks ekonomi politik Indonesia, isu ini telah menjadi topik debat pada debat perdana

calon presiden Pilpres 2024 dan debat kedua calon wakil presiden.

Menurut Akbar Faizal, momentum yang baik ini harus dimanfaatkan untuk memberikan solusi konkret terhadap permasalahan ketersediaan pupuk, mendukung kedaulatan pangan, dan mencapai Indonesia Emas 2045.

Para pakar yang ikut serta dalam FGD menyoroti efektivitas subsidi pupuk yang rawan terhadap penyelewengan. Ketua HKTI Jawa Barat, Nu’man Abdulhakim, mempertanyakan apakah kebijakan tambahan subsidi pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.

Ronnie S Natawidjaja dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menyarankan agar agen-agen pupuk atau sarana produksi pertanian dapat membantu mendata kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah, mengingat mereka memiliki data yang lebih akurat.

Dr. Rini Handayani dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran mengemukakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan pupuk organik sebagai kebijakan yang ramah lingkungan dan mendukung kemandirian petani.

Sementara itu, perwakilan petani, Surya, menyuarakan keluhan terkait fluktuasi harga jual produk pertanian yang merugikan petani.

Ia berharap ada kebijakan yang dapat menjamin harga konsumen dan penyerapan produk pertanian, sehingga para petani dapat mencapai kesejahteraan.