Distribusi dan Regulasi Subsidi Menjadi Fokus Perbincangan Disuksi FGD di Bandung

BANDUNG - Permasalahan kelangkaan pupuk yang dihadapi para petani, tingginya impor pangan khususnya beras, serta kondisi pertanian dan pangan global menjadi pusat diskusi dalam acara Focus Group Discussion (FGD).

Diskusi itu dengan tema “Keberlanjutan Usaha Pertanian: Ketersediaan Pupuk dan Dukungan Input Agro” yang diselenggarakan oleh Nagara Institute di Grand Dafam Braga Hotel, Bandung, pada Kamis (25/1/2024).

FGD ini merupakan bagian dari riset mendalam yang dilakukan oleh Nagara Institute terkait ketersediaan pupuk dalam produksi hasil pertanian.



Direktur Eksekutif Nagara Institute Akbar Faizal menyatakan bahwa tujuan FGD ini adalah untuk mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi sektor pertanian, terutama yang berkaitan dengan pupuk.

”Pupuk merupakan salah satu input penting dalam pertanian, selain tenaga kerja dan teknologi. Pupuk memiliki peran krusial dalam menentukan produktivitas lahan pertanian, terutama pada lahan yang mengalami degradasi dan kekurangan zat hara," ungkap Akbar.

Akbar menyoroti isu terkait penyediaan dan akses pupuk yang inklusif bagi petani yang masih menjadi perhatian utama di masyarakat. Ia menilai bahwa kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan pemerintah masih menimbulkan masalah dalam eksekusi dan implementasinya.

”Issues seperti penentuan jumlah subsidi yang masih di bawah angka yang dicatatkan dalam E-RDKK, serta justifikasi terhadap penentuan komoditas dan kelompok petani sasaran subsidi, perlu diperhatikan dalam pembahasan kebijakan karena memiliki dampak yang luas,” tambahnya.



Akbar menekankan bahwa isu ini sangat krusial, terutama mengingat keluhan berulang dari petani terkait kelangkaan pupuk, impor pangan yang tinggi, dan situasi global pertanian dan pangan yang dipengaruhi gangguan produksi, restriksi ekspor, dan subsidi pertanian dari negara-negara besar.

Dalam konteks ekonomi politik Indonesia, isu ini telah menjadi topik debat pada debat perdana
calon presiden Pilpres 2024 dan debat kedua calon wakil presiden.

Menurut Akbar Faizal, momentum yang baik ini harus dimanfaatkan untuk memberikan solusi konkret terhadap permasalahan ketersediaan pupuk, mendukung kedaulatan pangan, dan mencapai Indonesia Emas 2045.

Para pakar yang ikut serta dalam FGD menyoroti efektivitas subsidi pupuk yang rawan terhadap penyelewengan. Ketua HKTI Jawa Barat, Nu’man Abdulhakim, mempertanyakan apakah kebijakan tambahan subsidi pupuk sesuai dengan kebutuhan petani.

Ronnie S Natawidjaja dari Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) menyarankan agar agen-agen pupuk atau sarana produksi pertanian dapat membantu mendata kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah, mengingat mereka memiliki data yang lebih akurat.

Dr. Rini Handayani dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran mengemukakan bahwa pemerintah seharusnya memprioritaskan penggunaan pupuk organik sebagai kebijakan yang ramah lingkungan dan mendukung kemandirian petani.

Sementara itu, perwakilan petani, Surya, menyuarakan keluhan terkait fluktuasi harga jual produk pertanian yang merugikan petani.

Ia berharap ada kebijakan yang dapat menjamin harga konsumen dan penyerapan produk pertanian, sehingga para petani dapat mencapai kesejahteraan.