DPR Soroti Tumpang Tindih Regulasi di Pemerintah Daerah
Kamis, 12 Oktober 2023 - 21:48 WIB
Hery Susanto juga menekankan pentingnya mendorong peran aktif partisipasi masyarakat dalam mengelola kota. Sehingga terjadi interaksi yang lebih dinamis dan erat antara warga masyarakat dengan penyedia layanan.
"Sebab, smart city memberikan jaminan untuk membuat semakin banyak kota di seluruh dunia memiliki pengelolaan yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota," tandasnya.
Dia menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik dalam mewujudkan smart city.
"Sudah seharusnya inovasi pelayanan publikdilakukan di seluruh elemen penyelenggaraan pelayanan publik. Smart city dan smart government harus berjalan bersamaaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," tandasnya
Ia pun menyoroti pemda tidak hanya melihat sisi penataan keindahan kota untuk tujuan meningkatkan PAD.
"Sebagai contoh melakukan pengenaan biaya sewa penggunaan bahu jalan yang digunakan oleh penyelenggara utilitas vital.Ini menuntut munculnya cost baru yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya layanan publik menjadi tinggi," sebutnya.
Hery juga menegaskan perlunya penyelarasan terhadap pemahaman norma regulasi yang mengatur penyelenggaraan infrastruktur vital oleh pemda.
"Sebab, smart city memberikan jaminan untuk membuat semakin banyak kota di seluruh dunia memiliki pengelolaan yang cerdas dengan mengimplementasikan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembangunan dan pengelolaan kota," tandasnya.
Dia menekankan pentingnya inovasi pelayanan publik dalam mewujudkan smart city.
"Sudah seharusnya inovasi pelayanan publikdilakukan di seluruh elemen penyelenggaraan pelayanan publik. Smart city dan smart government harus berjalan bersamaaan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik," tandasnya
Ia pun menyoroti pemda tidak hanya melihat sisi penataan keindahan kota untuk tujuan meningkatkan PAD.
"Sebagai contoh melakukan pengenaan biaya sewa penggunaan bahu jalan yang digunakan oleh penyelenggara utilitas vital.Ini menuntut munculnya cost baru yang dapat menyebabkan meningkatnya biaya layanan publik menjadi tinggi," sebutnya.
Hery juga menegaskan perlunya penyelarasan terhadap pemahaman norma regulasi yang mengatur penyelenggaraan infrastruktur vital oleh pemda.
(shf)
tulis komentar anda