Bangun Koneksi Jalur Sumatera untuk Indonesia Maju
Jum'at, 31 Juli 2020 - 06:00 WIB
Lambatnya distribusi barang, ujar dia, berpengaruh terhadap lambatnya perputaran produk. Perputaran uang atau cash flow cenderung lambat. Tak heran, walaupun sumber daya alam melimpah, kontribusi 10 provinsi di Sumatera terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional hanya 22,21% pada tahun 2015.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di sebagian provinsi di Sumatera pada 2019 di bawah 5%. Provinsi Jambi tercatat sebesar 4,40% (yoy), Provinsi Bengkulu 4,96%, Provinsi Riau 4,89%, dan Provinsi Aceh 4,15%.
Sedangkan provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, di antaranya Provinsi Sumatera Barat 5,13% dan Provinsi Lampung 5,27%.
Menurut Budi, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera yang memiliki populasi penduduk sekitar 55 juta jiwa ini.
Rencana pemerintah membangun Jalan Tol Trans Sumatera, adalah keputusan tepat. Mega proyek ini diharapkan bisa memutus kebuntuan akan solusi mahalnya biaya distribusi.
"Tol Trans Sumatera ini sangat kami butuhkan, karena akan memudahkan distribusi produk dan barang. Tentu, akses antar provinsi dari Lampung, Jambi, Bengkulu, Medan, Pekanbaru, Palembang bisa lebih mudah," tutur pengusaha yang juga menjabat sebagai Ketua Hipmi Kota Jambi ini.
Menurut dia, ruas Tol Trans Sumatera yang kini beroperasi, telah memberi dampak signifikan bagi ekonomi kawasan. Mobilitas masyarakat lebih cepat dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya.
Akses dari Palembang ke Jakarta, bisa ditempuh kurang dari 5 jam. Berbeda saat belum ada tol, membutuhkan waktu lebih dari 12 jam.
Dia berharap, proyek JTTS bisa segera terealisasi. Setidaknya dimulai dengan membangun konektivitas antarprovinsi di Sumatera. Apalagi bila akses tol itu saling terhubung dengan pusat industri di Sumatera.
Harapan serupa juga disampaikan Ketua Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies (Asita) Provinsi Sumatera Selatan Anton Wahyudi.
Menurut dia, sektor pariwisata akan sangat diuntungkan dengan adanya JTTS. Pertukaran wisatawan domestik antar provinsi akan meningkat.
"Sekarang kami sudah merasakan dampak positif tol Palembang-Lampung. Sebelum pandemi COVID-19, hampir setiap weekand, masyarakat melakukan perjalanan wisata antar provinsi. Karena jarak tempuh Palembang ke Lampung hanya 3 jam. Ini sangat bagus untuk pengembangan pariwisata kedua provinsi," kata Anton.
Selama ini, karena keterbatasan infrastruktur, wisatawan domestik hanya berkutat di wilayahnya saja. Padahal, semua provinsi punya karakteristik masing-masing.
Antara Lampung dan Palembang dua daerah yang berbeda. Lampung memiliki pantai yang eksotik. Sedangkan Palembang, adalah kota metropolitan dengan banyak sungai.
Perbedaan karakteristik ini, menurut Anton adalah potensi ekonomi yang terpendam. Belum lagi provinsi lainnya seperti Bengkulu, Sumatera Barat, Aceh, dan lainnya. Anton yakin, perputaran wisatawan domestik di Sumatera akan sangat tinggi, bila jalur antar provinsi telah terhubung tol.
Perencanaan Tata Ruang
Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono mengatakan, ketersediaan infrastruktur jalan tol adalah solusi untuk menekan tingginya harga barang, akibat besarnya komponen biaya transportasi.
Di Indonesia, komponen biaya transportasi terhadap harga produk cukup mendominasi. Apalagi untuk barang antar pulau. Saat ini, komponen transportasi atas harga barang pengaruhnya mencapai 50 hingga 60%. Padahal, idealnya maksimum 30%. Akibatnya, harga jual barang cenderung mahal.
"Jalan Tol Trans Sumatera ini akan menekan biaya transportasi atas barang atau produk lainnya. Namun dengan beberapa catatan. Diantaranya tarif tol yang sesuai dan terkoneksi dengan simpul-simpul industri, logistik, pusat pemasaran, sentra pertanian di Sumatera," kata Sony.
JTTS, kata dia, akan efektif dan termanfaatkan maksimal apabila dimulai dengan perencanaan tata ruang yang matang. Artinya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian tata ruang, membangun pusat industri atau bisnis tak jauh dari pintu tol.
"Mumpung industri di Sumatera belum banyak, belum besar, jalan tol harus diintegrasikan dengan kawasan industri atau pemasaran. Karena kalau hanya membangun jalan tol saja, tanpa ada penyesuaian tata ruang, tidak akan efektif," jelas dia.
Berbeda dengan kondisi di pulau Jawa, tata ruang telah terbangun. Sehingga pembangunan tol lebih mempertimbangkan ketersediaan lahan. Akibatnya, ada beberapa tol yang kurang diminati.
Menurut Sony, pembangunan tol yang terhubung dengan pusat bisnis, dipastikan akan memberi daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena, menurut dia, salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah biaya transportasi yang mahal.
Selain solusi tata ruang, pembangunan tol Sumatera juga mestinya dibangun berdasarkan sinergi kuat antara investor, operator, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting agar tol yang telah dibangun memberi manfaat luas bagi semua kalangan. Skema ini juga penting untuk menekan tarif tol.
Dia mencontohkan, tarif tol dari Jakarta ke Surabaya dianggap masih cukup membebani. Dia mencontohkan, perjalanan satu truk bisa menghabiskan uang lebih dari Rp1 juta. Idealnya biaya tol untuk rute tersebut tak lebih dari Rp600.000. Sehingga tidak sedikit angkutan barang memilih menggunakan jalan arteri.
Namun, kata dia, mahalnya tarif tol tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada investor. Karena, biaya investasi pembangunan tol sangat mahal. Terlebih, pembangunan JTTS menghadapi tantangan kondisi kontur tanah basah dan ekstrem. Di sisi lain, investor membutuhkan pengembalian keuntungan secepatnya.
Oleh karenanya, kata dia, perlu dibuat skema sinergi dan subsidi. Subsidi, kata Sony, tidak dalam bentuk pengurangan tarif tol, tetapi bagaimana upaya pemerintah daerah mendorong masyarakatnya memanfaatkan tol secara maksimal. Misalnya, memperbaiki jalan yang terhubung dengan pintu tol atau mengundang investor berinvestasi di daerah tersebut.
"Pemerintah daerah harus membuat program sedemikian rupa, agar kegiatan ekonominya bisa mendorong naiknya volume kendaraan menggunakan tol," tutup Sony.
Data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi di sebagian provinsi di Sumatera pada 2019 di bawah 5%. Provinsi Jambi tercatat sebesar 4,40% (yoy), Provinsi Bengkulu 4,96%, Provinsi Riau 4,89%, dan Provinsi Aceh 4,15%.
Sedangkan provinsi yang mencatat pertumbuhan ekonomi di atas 5%, di antaranya Provinsi Sumatera Barat 5,13% dan Provinsi Lampung 5,27%.
Menurut Budi, ketersediaan infrastruktur jalan yang memadai diyakini akan mempercepat pertumbuhan ekonomi Sumatera yang memiliki populasi penduduk sekitar 55 juta jiwa ini.
Rencana pemerintah membangun Jalan Tol Trans Sumatera, adalah keputusan tepat. Mega proyek ini diharapkan bisa memutus kebuntuan akan solusi mahalnya biaya distribusi.
"Tol Trans Sumatera ini sangat kami butuhkan, karena akan memudahkan distribusi produk dan barang. Tentu, akses antar provinsi dari Lampung, Jambi, Bengkulu, Medan, Pekanbaru, Palembang bisa lebih mudah," tutur pengusaha yang juga menjabat sebagai Ketua Hipmi Kota Jambi ini.
Menurut dia, ruas Tol Trans Sumatera yang kini beroperasi, telah memberi dampak signifikan bagi ekonomi kawasan. Mobilitas masyarakat lebih cepat dari Jawa ke Sumatera atau sebaliknya.
Akses dari Palembang ke Jakarta, bisa ditempuh kurang dari 5 jam. Berbeda saat belum ada tol, membutuhkan waktu lebih dari 12 jam.
Dia berharap, proyek JTTS bisa segera terealisasi. Setidaknya dimulai dengan membangun konektivitas antarprovinsi di Sumatera. Apalagi bila akses tol itu saling terhubung dengan pusat industri di Sumatera.
Harapan serupa juga disampaikan Ketua Association of The Indonesia Tour and Travel Agencies (Asita) Provinsi Sumatera Selatan Anton Wahyudi.
Menurut dia, sektor pariwisata akan sangat diuntungkan dengan adanya JTTS. Pertukaran wisatawan domestik antar provinsi akan meningkat.
"Sekarang kami sudah merasakan dampak positif tol Palembang-Lampung. Sebelum pandemi COVID-19, hampir setiap weekand, masyarakat melakukan perjalanan wisata antar provinsi. Karena jarak tempuh Palembang ke Lampung hanya 3 jam. Ini sangat bagus untuk pengembangan pariwisata kedua provinsi," kata Anton.
Selama ini, karena keterbatasan infrastruktur, wisatawan domestik hanya berkutat di wilayahnya saja. Padahal, semua provinsi punya karakteristik masing-masing.
Antara Lampung dan Palembang dua daerah yang berbeda. Lampung memiliki pantai yang eksotik. Sedangkan Palembang, adalah kota metropolitan dengan banyak sungai.
Perbedaan karakteristik ini, menurut Anton adalah potensi ekonomi yang terpendam. Belum lagi provinsi lainnya seperti Bengkulu, Sumatera Barat, Aceh, dan lainnya. Anton yakin, perputaran wisatawan domestik di Sumatera akan sangat tinggi, bila jalur antar provinsi telah terhubung tol.
Perencanaan Tata Ruang
Pengamat Transportasi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Sony Sulaksono mengatakan, ketersediaan infrastruktur jalan tol adalah solusi untuk menekan tingginya harga barang, akibat besarnya komponen biaya transportasi.
Di Indonesia, komponen biaya transportasi terhadap harga produk cukup mendominasi. Apalagi untuk barang antar pulau. Saat ini, komponen transportasi atas harga barang pengaruhnya mencapai 50 hingga 60%. Padahal, idealnya maksimum 30%. Akibatnya, harga jual barang cenderung mahal.
"Jalan Tol Trans Sumatera ini akan menekan biaya transportasi atas barang atau produk lainnya. Namun dengan beberapa catatan. Diantaranya tarif tol yang sesuai dan terkoneksi dengan simpul-simpul industri, logistik, pusat pemasaran, sentra pertanian di Sumatera," kata Sony.
JTTS, kata dia, akan efektif dan termanfaatkan maksimal apabila dimulai dengan perencanaan tata ruang yang matang. Artinya, pemerintah daerah harus melakukan penyesuaian tata ruang, membangun pusat industri atau bisnis tak jauh dari pintu tol.
"Mumpung industri di Sumatera belum banyak, belum besar, jalan tol harus diintegrasikan dengan kawasan industri atau pemasaran. Karena kalau hanya membangun jalan tol saja, tanpa ada penyesuaian tata ruang, tidak akan efektif," jelas dia.
Berbeda dengan kondisi di pulau Jawa, tata ruang telah terbangun. Sehingga pembangunan tol lebih mempertimbangkan ketersediaan lahan. Akibatnya, ada beberapa tol yang kurang diminati.
Menurut Sony, pembangunan tol yang terhubung dengan pusat bisnis, dipastikan akan memberi daya dorong terhadap pertumbuhan ekonomi. Karena, menurut dia, salah satu hambatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah biaya transportasi yang mahal.
Selain solusi tata ruang, pembangunan tol Sumatera juga mestinya dibangun berdasarkan sinergi kuat antara investor, operator, dan pemerintah daerah. Sinergi ini penting agar tol yang telah dibangun memberi manfaat luas bagi semua kalangan. Skema ini juga penting untuk menekan tarif tol.
Dia mencontohkan, tarif tol dari Jakarta ke Surabaya dianggap masih cukup membebani. Dia mencontohkan, perjalanan satu truk bisa menghabiskan uang lebih dari Rp1 juta. Idealnya biaya tol untuk rute tersebut tak lebih dari Rp600.000. Sehingga tidak sedikit angkutan barang memilih menggunakan jalan arteri.
Namun, kata dia, mahalnya tarif tol tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada investor. Karena, biaya investasi pembangunan tol sangat mahal. Terlebih, pembangunan JTTS menghadapi tantangan kondisi kontur tanah basah dan ekstrem. Di sisi lain, investor membutuhkan pengembalian keuntungan secepatnya.
Oleh karenanya, kata dia, perlu dibuat skema sinergi dan subsidi. Subsidi, kata Sony, tidak dalam bentuk pengurangan tarif tol, tetapi bagaimana upaya pemerintah daerah mendorong masyarakatnya memanfaatkan tol secara maksimal. Misalnya, memperbaiki jalan yang terhubung dengan pintu tol atau mengundang investor berinvestasi di daerah tersebut.
"Pemerintah daerah harus membuat program sedemikian rupa, agar kegiatan ekonominya bisa mendorong naiknya volume kendaraan menggunakan tol," tutup Sony.
tulis komentar anda