Pengadaan APD Tidak Transparan, Nasib Buruh Jadi Taruhan
Rabu, 29 Juli 2020 - 13:57 WIB
Petugas kesehatan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. (Foto/SINDOnews/Dok)
BOGOR - Pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) pencegahan wabah COVID-19 di pusat krisis Kementerian Kesehatan (Kemenkes) diminta untuk transparan dan tetap mengedepankan produk yang berkualitas dari perusahaan-perusahaan yang berpengalaman dibidangnya.
Apalagi saat ini tenaga medis sangat membutuhkan APD berupa baju hazmat dan barang yang lain terkait penanganan COVID-19.
“Sebelumnya pengadaan APD dan barang lainnya berjalan lancar, transparan dan mudah. Tetapi beberapa bulan ini kok menjadi tidak lancar pengadaan setelah dipusatkan di Pusat Krisis Kemenkes RI, Jadi hati saya bertanya-tanya ada apa ini?," kata mantan Dirut Indofarma Global Medika Ary Gunawan Murtomo dalam keterangan tertulisnya di Bogor, Jawa Barat Rabu (29/7).
Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan keberadaan perusahaan pengadaan alat kesehatan yang sudah memproduksi tapi tak terserap. (BACA JUGA: Muhammadiyah: Nadiem Makarim Minta Maaf Secara Langsung)
“Kasihan perusahaan cash flownya terhambat. Dampaknya nasib buruh juga dipertaruhkan. Karena barang numpuk tidak terserap, padahal kebutuhan APD sangat mendesak sampai butuh jutaan APD, tapi kok penyerapannya terhambat, ada apa ini?," tanyanya.
Menurut Ary, pengadaan APD di Pusat Krisis Kementerian Kesehatan sejak 7 Mei 2020, sampai sekarang hampir dua bulan tidak ada pengadaan lagi, padahal berdasarkan informasi dari BNPB, anggarannya sudah disediakan, terkait COVID-19 ini. “Saya dengar dari BNPB dananya sudah ada. Ini apa takut melaksanakan atau apa saya kurang mengerti,” ujarnya.
Apalagi saat ini tenaga medis sangat membutuhkan APD berupa baju hazmat dan barang yang lain terkait penanganan COVID-19.
“Sebelumnya pengadaan APD dan barang lainnya berjalan lancar, transparan dan mudah. Tetapi beberapa bulan ini kok menjadi tidak lancar pengadaan setelah dipusatkan di Pusat Krisis Kemenkes RI, Jadi hati saya bertanya-tanya ada apa ini?," kata mantan Dirut Indofarma Global Medika Ary Gunawan Murtomo dalam keterangan tertulisnya di Bogor, Jawa Barat Rabu (29/7).
Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan keberadaan perusahaan pengadaan alat kesehatan yang sudah memproduksi tapi tak terserap. (BACA JUGA: Muhammadiyah: Nadiem Makarim Minta Maaf Secara Langsung)
“Kasihan perusahaan cash flownya terhambat. Dampaknya nasib buruh juga dipertaruhkan. Karena barang numpuk tidak terserap, padahal kebutuhan APD sangat mendesak sampai butuh jutaan APD, tapi kok penyerapannya terhambat, ada apa ini?," tanyanya.
Menurut Ary, pengadaan APD di Pusat Krisis Kementerian Kesehatan sejak 7 Mei 2020, sampai sekarang hampir dua bulan tidak ada pengadaan lagi, padahal berdasarkan informasi dari BNPB, anggarannya sudah disediakan, terkait COVID-19 ini. “Saya dengar dari BNPB dananya sudah ada. Ini apa takut melaksanakan atau apa saya kurang mengerti,” ujarnya.
Lihat Juga :