Patuhi Protokol Kesehatan, Kunci Sukses Pilkada
Jum'at, 24 Juli 2020 - 11:18 WIB
Patuhi Protokol Kesehatan, Kunci Sukses Pilkada
PONTIANAK - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyatakan kunci sukses pilkada adalah pengendalian aktivitas masyarakat agar patuhi protokol kesehatan. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan "Rapat Persiapan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan Pengarahan Kepada Gugus Tugas Covid-19 Di Kalimantan Barat yang dilaksanakan di Hotel Haston Pontianak (19/7/20)
Kuncinya, kata Mendagri, adalah pengendalian aktivitas masyarakat agar mereka patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Misalnya, semua wajib menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan lainnya seperti jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ini, tugas semua elemen masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Semua harus bergerak membangun kesadaran patuh terhadap protokol kesehatan.
Pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 ini, berbeda dari pemilihan sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Karena itu protokol kesehatan harus dipatuhi dengan konsisten. Para kontestan pemilihan, termasuk tim sukses dan pendukungnya, mesti patuhi protokol kesehatan untuk mencegah potensi penularan virus. Misalnya, dalam tahapan kampanye, jangan ada arak-arakan atau konvoi yang berpotensi menciptakan kerumunan massa.
“Pada kesempatan ini memang saya Safari, bukan mau popularitas atau apa punya maksud lain, Saya mau mengejar masalah Pilkada ini. Karena Pilkada ini salah satu penanggung jawab utama di tingkat Pemerintah adalah Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah sekaligus juga pembina politik. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada,” katanya.
Karena ada wabah Covid-19, lanjut Mendagri, Pilkada yang sedianya akan digelar pada bulan September, diundur. Dan sesuai kesepakatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilihan, sisa tahapan Pilkada yang tertunda dilanjutkan. Direncanakan pada bulan Desember, pemungutan suara akan digelar. Tapi karena Pilkada digelar di tengah pandemi, maka protokol kesehatan wajib diterapkan dan dipatuhi. Setiap tahapan yang berpotensi mengundang massa di batasi. Dan diterapkan protokol kesehatan dengan ketat.
“Pada saat pendaftaran atau proses pendaftaran atau penelitian dan penetapan calon sampai pengundian, itu saya sudah sampaikan kepada KPU, jangan ditoleransi, adanya arak-arakan, konvoi rame-rame dengan pakaian adat, rame-rame ke KPU atau KPUD. Ini dibatasi, mungkin lasangan calon nya saja dengan pendamping 2 orang, yang lainnya nobar saja di tempat posko masing-masing nonton virtual di media,” katanya.
Sebab kata Mendagri, kalau ramai-ramai atau ada konvoi, akan menjadi media penularan. Kemudian pada saat tahapan kampanye nanti. Ini juga rawan potensi penularan. Dirinya sudah menyampaikan ke penyelenggara, agar tidak boleh ada arak-arakan, atau konvoi-konvoian saat kampanye nanti .
“Saya minta KPU dan Bawaslu tegas saja batasi dan cegah seluruh potensi kerumunan, pertemuan dalam ruangan dan luar ruangan tak boleh lebih dari 50 orang. Tak boleh ada arak-arakan dan tak ada konvoi-konvoian,” tegas Mendagri.
Mendagri juga mendorong saat sosialisasi, terutama di tahapan kampanye, pasangan calon yang bertanding lebih memilih alat peraga yang ada hubungannya dengan pencegahan Covid-19. Misalnya alat peraga atau penarik untuk pemilih, bukan lagi kaos, tapi berupa masker atau hand sanitizer. Dengan begitu, semua pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada, ikut berkontribusi mencegah potensi penularan Covid-19.
Kuncinya, kata Mendagri, adalah pengendalian aktivitas masyarakat agar mereka patuhi protokol kesehatan yang ditetapkan. Misalnya, semua wajib menggunakan masker dan mentaati protokol kesehatan lainnya seperti jaga jarak, rajin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Ini, tugas semua elemen masyarakat untuk menumbuhkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Semua harus bergerak membangun kesadaran patuh terhadap protokol kesehatan.
Pemilihan kepala daerah serentak Tahun 2020 ini, berbeda dari pemilihan sebelumnya, karena digelar di tengah pandemi Covid-19. Karena itu protokol kesehatan harus dipatuhi dengan konsisten. Para kontestan pemilihan, termasuk tim sukses dan pendukungnya, mesti patuhi protokol kesehatan untuk mencegah potensi penularan virus. Misalnya, dalam tahapan kampanye, jangan ada arak-arakan atau konvoi yang berpotensi menciptakan kerumunan massa.
“Pada kesempatan ini memang saya Safari, bukan mau popularitas atau apa punya maksud lain, Saya mau mengejar masalah Pilkada ini. Karena Pilkada ini salah satu penanggung jawab utama di tingkat Pemerintah adalah Kemendagri sebagai pembina pemerintahan daerah sekaligus juga pembina politik. Ada 270 daerah yang melaksanakan Pilkada,” katanya.
Karena ada wabah Covid-19, lanjut Mendagri, Pilkada yang sedianya akan digelar pada bulan September, diundur. Dan sesuai kesepakatan antara pemerintah, DPR dan penyelenggara pemilihan, sisa tahapan Pilkada yang tertunda dilanjutkan. Direncanakan pada bulan Desember, pemungutan suara akan digelar. Tapi karena Pilkada digelar di tengah pandemi, maka protokol kesehatan wajib diterapkan dan dipatuhi. Setiap tahapan yang berpotensi mengundang massa di batasi. Dan diterapkan protokol kesehatan dengan ketat.
“Pada saat pendaftaran atau proses pendaftaran atau penelitian dan penetapan calon sampai pengundian, itu saya sudah sampaikan kepada KPU, jangan ditoleransi, adanya arak-arakan, konvoi rame-rame dengan pakaian adat, rame-rame ke KPU atau KPUD. Ini dibatasi, mungkin lasangan calon nya saja dengan pendamping 2 orang, yang lainnya nobar saja di tempat posko masing-masing nonton virtual di media,” katanya.
Sebab kata Mendagri, kalau ramai-ramai atau ada konvoi, akan menjadi media penularan. Kemudian pada saat tahapan kampanye nanti. Ini juga rawan potensi penularan. Dirinya sudah menyampaikan ke penyelenggara, agar tidak boleh ada arak-arakan, atau konvoi-konvoian saat kampanye nanti .
“Saya minta KPU dan Bawaslu tegas saja batasi dan cegah seluruh potensi kerumunan, pertemuan dalam ruangan dan luar ruangan tak boleh lebih dari 50 orang. Tak boleh ada arak-arakan dan tak ada konvoi-konvoian,” tegas Mendagri.
Mendagri juga mendorong saat sosialisasi, terutama di tahapan kampanye, pasangan calon yang bertanding lebih memilih alat peraga yang ada hubungannya dengan pencegahan Covid-19. Misalnya alat peraga atau penarik untuk pemilih, bukan lagi kaos, tapi berupa masker atau hand sanitizer. Dengan begitu, semua pasangan calon yang bertarung dalam Pilkada, ikut berkontribusi mencegah potensi penularan Covid-19.
tulis komentar anda