Tanggap Darurat Jabon Terganjal Dana
Tanggap Darurat Jabon Terganjal Dana
A
A
A
SIDOARJO - Korban angin puting beliung Dusun Bangunsari, Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon tampaknya harus banyak bersabar.
Pasalnya Pemkab Sidoarjo tidak mempunyai dana khusus penanganan bencana alam. Pemkab Sidoarjo hanya mengandalkan dana tak terduga dalam APBD 2015 sebesar Rp3 miliar. Kondisi inilah membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak bisa langsung melakukan perbaikan 65 rumah warga yang diterjang puting beliung.
Untuk saat ini BPBD hanya bisa memberikan bantuan awal berupa bahan makanan dan pakaian. Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Hadi Subiyanto mengatakan harusnya pemkab mengalokasikan dana khusus untuk penanganan bencana. Bukan hanya mengandalkan dana tak terduga yang sifatnya umum.
Politikus asal Golkar itu menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan agar ada dana khusus bencana. Kenyataannya, dalam APBD 2015 belum juga dialokasikan. ”Kalau terjadi bencana masih menunggu dana tak terduga atau tanggap darurat,” ujarnya.
Ironisnya lagi, ketika ada sekolah rusak dan bencana lainnya menggunakan dana hasil pengumpulan lelang bandeng. Itu pun prosesnya tidak bisa cepat karena harus menunggu keputusan bupati. Untuk mengantisipasi itu, harusnya ada dana on call yang sewaktu-waktu bisa cepat digunakan.
Dana tersebut bisa ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Anggota DPRD Sidoarjo dua periode tersebut menambahkan ketika ada bencana alam seperti puting beliung di Jabon, BPBD hanya mengharapkan dana tanggap darurat.
Hal ini menyebabkan perbaikan rumah warga yang rusak belum bisa dilakukan. Padahal untuk menunggu dana tanggap darurat prosesnya cukup lama. Bahkan, dana bisa cair lebih dari seminggu. Demikian pula ketika ada bangunan sekolah yang ambruk seperti di Desa Sidokepung, Buduran beberapa waktu lalu menggunakan dana hasil lelang bandeng.
Demikian pula, SDN Sawotratap, kemudian SDN Balongbendo juga menggunakan dana hasil lelang bandeng. Dana tersebut merupakan hasil dari lelang bandeng yang pesertanya swasta. Dana yang informasinya terkumpul sekitar Rp 3 miliar dikelola oleh pemkab.
Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito mengakui jika tidak ada dana khusus untuk penanganan bencana. Sebenarnya pihaknya sudah menganggarkan di APBD, namun oleh Pemprov Jatim tidak diperbolehkan. ”Aturannya tidak diperbolehkan,” ucapnya.
Ketika ada bencana alam seperti di Jabon, pihaknya menggunakan dana tak terduga yang ada di DPPKA. Dana tersebut akan cair jika sudah ada persetujuan bupati. Namun untuk tahap awal penanganan bencana, tim dari BPBD bakal membantu warga. Selain itu juga memberi bantuan sosial seperti sembako. ”Untuk perbaikan rumah yang rusak masih menunggu dana tak terduga,” kata Dwijo.
Seperti diberitakan, kawasan Dusun Bangusari, Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon diterjang angin puting beliung Minggu (12/4) petang. Akibat musibah ini sebanyak 65 rumah warga mengalami kerusakan dari kategori sedang hingga berat.
Lima rumah rata dengan tanah. Tak ada korban jiwa namun lima orang warga menderita luka karena tertimpa bangunan.
Abdul rouf
Pasalnya Pemkab Sidoarjo tidak mempunyai dana khusus penanganan bencana alam. Pemkab Sidoarjo hanya mengandalkan dana tak terduga dalam APBD 2015 sebesar Rp3 miliar. Kondisi inilah membuat Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) tidak bisa langsung melakukan perbaikan 65 rumah warga yang diterjang puting beliung.
Untuk saat ini BPBD hanya bisa memberikan bantuan awal berupa bahan makanan dan pakaian. Anggota Komisi D DPRD Sidoarjo Hadi Subiyanto mengatakan harusnya pemkab mengalokasikan dana khusus untuk penanganan bencana. Bukan hanya mengandalkan dana tak terduga yang sifatnya umum.
Politikus asal Golkar itu menjelaskan, pihaknya sudah mengusulkan agar ada dana khusus bencana. Kenyataannya, dalam APBD 2015 belum juga dialokasikan. ”Kalau terjadi bencana masih menunggu dana tak terduga atau tanggap darurat,” ujarnya.
Ironisnya lagi, ketika ada sekolah rusak dan bencana lainnya menggunakan dana hasil pengumpulan lelang bandeng. Itu pun prosesnya tidak bisa cepat karena harus menunggu keputusan bupati. Untuk mengantisipasi itu, harusnya ada dana on call yang sewaktu-waktu bisa cepat digunakan.
Dana tersebut bisa ditempatkan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) atau Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA). Anggota DPRD Sidoarjo dua periode tersebut menambahkan ketika ada bencana alam seperti puting beliung di Jabon, BPBD hanya mengharapkan dana tanggap darurat.
Hal ini menyebabkan perbaikan rumah warga yang rusak belum bisa dilakukan. Padahal untuk menunggu dana tanggap darurat prosesnya cukup lama. Bahkan, dana bisa cair lebih dari seminggu. Demikian pula ketika ada bangunan sekolah yang ambruk seperti di Desa Sidokepung, Buduran beberapa waktu lalu menggunakan dana hasil lelang bandeng.
Demikian pula, SDN Sawotratap, kemudian SDN Balongbendo juga menggunakan dana hasil lelang bandeng. Dana tersebut merupakan hasil dari lelang bandeng yang pesertanya swasta. Dana yang informasinya terkumpul sekitar Rp 3 miliar dikelola oleh pemkab.
Kepala BPBD Sidoarjo Dwijo Prawito mengakui jika tidak ada dana khusus untuk penanganan bencana. Sebenarnya pihaknya sudah menganggarkan di APBD, namun oleh Pemprov Jatim tidak diperbolehkan. ”Aturannya tidak diperbolehkan,” ucapnya.
Ketika ada bencana alam seperti di Jabon, pihaknya menggunakan dana tak terduga yang ada di DPPKA. Dana tersebut akan cair jika sudah ada persetujuan bupati. Namun untuk tahap awal penanganan bencana, tim dari BPBD bakal membantu warga. Selain itu juga memberi bantuan sosial seperti sembako. ”Untuk perbaikan rumah yang rusak masih menunggu dana tak terduga,” kata Dwijo.
Seperti diberitakan, kawasan Dusun Bangusari, Desa Kalisogo, Kecamatan Jabon diterjang angin puting beliung Minggu (12/4) petang. Akibat musibah ini sebanyak 65 rumah warga mengalami kerusakan dari kategori sedang hingga berat.
Lima rumah rata dengan tanah. Tak ada korban jiwa namun lima orang warga menderita luka karena tertimpa bangunan.
Abdul rouf
(ftr)
Explore More