SMPN 4 Ngotot Pungli
SMPN 4 Ngotot Pungli
A
A
A
GRESIK - Anjing mengonggong kafilah berlalu. Pepatah ini tampaknya dipegang kukuh oleh pengelola SMP Negeri 4 Gresik. Kendati banyak diprotes, sekolah ini tetap “memaksa” wali murid membayar iuran pembangunan kamar mandi.
Langkah ini jelas bertentangan dengan rekomendasi dari Komisi D DPRD Gresik yang meminta pungutan itu ditunda sampai ada surat persetujuan dari Bupati Gresik. ”Saya bayar kontan Rp600 ribu dan tidak ditolak. Padahal katanya ditunda sambil menunggu ada surat keputusan bupati,” ujar seorang wali murid kelas VII SMP Negeri 4 Gresik yang menolak namanya disebutkan, kemarin.
Dia mengungkapkan, dirinya membayar iuran itu di ruang tata usaha SMPN 4 Gresik. Setelah mebayar petugas tata usaha kemudian memberikan kuintasi bukti pembayaran. “Selama transparan saya tidak keberatan. Hanya saya masih bertanya-tanya kenapa untuk pembangunan fasilitas, sekolah masih meminta bayaran dari wali murid. Bukannya dari APBD,” katanya.
SMP Negeri 4 Gresik membebankan 284 siswa kelas VII membayar perbaikan kamar mandi, tandon air, dan monitor pembelajaran kelas. Masingmasing siswa dikenakan Rp600 ribu. Hal sama juga terjadi di SMA Negeri 1 Manyar. Pihak sekolah membebankan siswa untuk membeli laptop.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Gresik mengaku belum mendapat laporan. Bahkan, dia berjanji melakukan koordinasi. Sebab hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) dan pihak sekolah ditunda. ”Memang pihak sekolah mengaku tarikan itu bukan termasuk katagori pungli. Namun, disepakati untuk ditunda. Kalau sekarang ada yang mengeluhkan pungli tetap dipaksakan, kami akan menindaklanjutinya,” kata dia.
Atas dasar itu, demi menghindari maraknya pungli sekolah, pihaknya kembali mendesak Dindik menghidupkan kembali posko pungli di masing- masing sekolah. Pasalnya, keberadaan posko ini dinilai belum bekerja maksimal. Karena Dindik harus bertanggung jawab terhadap maraknya kasus pungli ini. ”Kalau memang sudah ada, ya harus diaktifkan, buktinya sampai sekarang tidak ada satu kasus pun yang masuk,” ujar dia.
Dikatakannya, keberadaan posko ini dinilai sangat penting karena tidak semua wali murid berani melaporkan pada anggota dewan. Karena itu, dengan aktifnya posko pungli, kasus semacam itu bisa ditangani langsung oleh Disdik. Apalagi terkadang ada wali murid yang malu melapor.
Kepala Dindik Kabupaten Gresik M Nadlif mengaku pihaknya sudah memiliki posko pungli. Bahkan, posko ini sudah didirikan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. ”Sudah ada posko pungli, baik di Dispendik maupun di masing-masing sekolah,” ujarnya.
Ashadi ik
Langkah ini jelas bertentangan dengan rekomendasi dari Komisi D DPRD Gresik yang meminta pungutan itu ditunda sampai ada surat persetujuan dari Bupati Gresik. ”Saya bayar kontan Rp600 ribu dan tidak ditolak. Padahal katanya ditunda sambil menunggu ada surat keputusan bupati,” ujar seorang wali murid kelas VII SMP Negeri 4 Gresik yang menolak namanya disebutkan, kemarin.
Dia mengungkapkan, dirinya membayar iuran itu di ruang tata usaha SMPN 4 Gresik. Setelah mebayar petugas tata usaha kemudian memberikan kuintasi bukti pembayaran. “Selama transparan saya tidak keberatan. Hanya saya masih bertanya-tanya kenapa untuk pembangunan fasilitas, sekolah masih meminta bayaran dari wali murid. Bukannya dari APBD,” katanya.
SMP Negeri 4 Gresik membebankan 284 siswa kelas VII membayar perbaikan kamar mandi, tandon air, dan monitor pembelajaran kelas. Masingmasing siswa dikenakan Rp600 ribu. Hal sama juga terjadi di SMA Negeri 1 Manyar. Pihak sekolah membebankan siswa untuk membeli laptop.
Menyikapi hal itu, anggota Komisi D DPRD Gresik mengaku belum mendapat laporan. Bahkan, dia berjanji melakukan koordinasi. Sebab hasil koordinasi dengan Dinas Pendidikan (Dindik) dan pihak sekolah ditunda. ”Memang pihak sekolah mengaku tarikan itu bukan termasuk katagori pungli. Namun, disepakati untuk ditunda. Kalau sekarang ada yang mengeluhkan pungli tetap dipaksakan, kami akan menindaklanjutinya,” kata dia.
Atas dasar itu, demi menghindari maraknya pungli sekolah, pihaknya kembali mendesak Dindik menghidupkan kembali posko pungli di masing- masing sekolah. Pasalnya, keberadaan posko ini dinilai belum bekerja maksimal. Karena Dindik harus bertanggung jawab terhadap maraknya kasus pungli ini. ”Kalau memang sudah ada, ya harus diaktifkan, buktinya sampai sekarang tidak ada satu kasus pun yang masuk,” ujar dia.
Dikatakannya, keberadaan posko ini dinilai sangat penting karena tidak semua wali murid berani melaporkan pada anggota dewan. Karena itu, dengan aktifnya posko pungli, kasus semacam itu bisa ditangani langsung oleh Disdik. Apalagi terkadang ada wali murid yang malu melapor.
Kepala Dindik Kabupaten Gresik M Nadlif mengaku pihaknya sudah memiliki posko pungli. Bahkan, posko ini sudah didirikan di seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Gresik. ”Sudah ada posko pungli, baik di Dispendik maupun di masing-masing sekolah,” ujarnya.
Ashadi ik
(ftr)
Explore More