Pimpinan DPRD Mulai Menolak

TULUNGAGUNG - DPRD Kabupaten Tulungagung menyatakan sikap mendukung aksi penolakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Di depan puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Wakil Ketua DPRD yang juga Ketua DPC PKB Tulungagung Adib Makarim, berjanji akan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

Secara lembaga dan pribadi kami mendukung aksi penolakan kenaikan harga BBM. Sebab kebijakan yang diambil pemerintah telah menyengsarakan masyarakat,” ujar Adib. Seperti mendapat suntikan energi, para aktivis yang berasal dari kampus IAIN Tulungagung, STKIP Tulungagung, Universitas Tulungagung, dan STAI Diponegoro sontak bersorak girang.

Adib yang juga mantan aktivis PMII Tulungagung langsung menggarami keterangannya bahwa aksi penolakan harga bensin Rp8.500 per liter dan solar Rp7.500 per liter yang digelar di Tulungagung tidak sendiri. Di sejumlah daerah di tanah air, PMII bersama elemen masyarakat lain, kata Adib, juga melakukan gerakan serupa. “Kalian tidak sendiri. Kalian berdiri bersama rakyat menolak kebijakan yang menyengsarakan,” kata Adib.

Sebelumnya, massa yang berjumlah sekitar 25 orang itu melakukan aksi jalan mundur. Beberapa di antaranya menuntun sepeda motor dengan kondisi tangki kosong. Para aktivis mahasiswa ini menyindir pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mundur dan penuh kebohongan. “Pemerintah Jokowi telah bohong soal kenaikan harga BBM. Program kompensasi yang dijanjikan juga tidak merata. Cabut kebijakan yang menyengsarakan rakyat,” kata Ketua Cabang PMII Tulungagung, Anthony.

Ratusan mahasiswa dari sejumlah elemen kemahasiswaan di Ponorogo, juga menggelar aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga BBM yang diberlakukan pemerintah sejak Selasa (18/11) lalu. Aksi yang dimulai dengan long march dari Bundaran Pasar Legi Ponorogo menuju Gedung DPRD Ponorogo.

Di depan gedung DPRD, elemen IMM, KAMMI, dan PMII, berorasi. Mereka menyatakan kebijakan yang diambil pemerintahan Presiden Joko Widodo menaikkan harga BBM bersubsidi semakin menyengsarakan rakyat.

Di tengah unjuk rasa, muncul gelombang puluhan mahasiswa dari HMI Cabang Ponorogo. Mereka mengusung sebuah keranda yang menjadi simbol matinya hari nurani Presiden Joko Widodo (Jokowi). Sebelum bergabung dengan pengunjuk rasa yang lain, para anggota HMI ini menggelar salat jenazah di depan keranda yang mereka usung.

Setelah itu, sejumlah mahasiswa menggelar aksi teatrikal dengan memakai topeng Jokowi dan seorang lagi tangannya diikat tali yang ditarik-tarik oleh pemakai topeng Jokowi. Tidak puas dengan berorasi, para pengunjuk rasa kemudian mengundang salah satu anggota DPRD setempat agar turut berorasi dan menyatakan dukungan terhadap mahasiswa menolak kenaikan harga BBM.

Tak berselang lama, Ketua DPRD Ponorogo Ali Mufti tampak turut menaiki kendaraan sound system yang dibawa mahasiswa. Ia turut berorasi yang intinya menolak kenaikan harga BBM. Ia pun kemudian menandatangani pernyataan sikap yang disiapkan para mahasiswa. Seusai berunjuk rasa di depan gedung DPRD, para mahasiswa melanjutkan aksi di depan Gedung Kantor Bupati Ponorogo.

Beberapa kali mereka meminta Bupati Ponorogo Amin keluar dari kantornya menemui mahasiswa yang berunjuk rasa, tapi bupati tengah ke luar kota. Mereka juga menuntut DPRD mendukung tindakan menurunkan harga BBM. Unjuk rasa penolakan kenaikan BBM juga terjadi di Bojonegoro. Mahasiswa di Kabupaten Bojonegoro tergabung dalam Aliansi Masyarakat Turunkan Harga Bahan Bakar Minyak (AMTHB) turun ke jalan menolak keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).

Menurut Koordinator AMTHB, Ahmad Fery Muzakki, seharusnya pemerintah bisa mengurangi beban biaya belanja pegawai yang selama ini selalu memberatkan.

Solichan arif/Dili eyato/Muhammad roqib