Risma Mulai Siaga Hadapi Pilwali Surabaya
Jum'at, 29 Agustus 2014 - 10:16 WIB
Risma Mulai Siaga Hadapi Pilwali Surabaya
A
A
A
SURABAYA - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini sudah bersiaga menghadapi perhelatan Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Surabaya 2015.
Orang nomor satu di Surabaya itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apalagi, sampai mencatut namanya.
Wali Kota yang diusung dari PDI Perjuangan itu meminta agar PNS Pemkot Surabaya menjauhi praktik KKN. Sejatinya, hal itu disampaikan bukan kali ini saja.
Dalam setiap rapat dan kegiatan dengan SKPD, Risma, panggilan Tri Rismaharini, seringkali mengingatkan bawahannya bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sebagai PNS, tugasnya adalah melayani masyarakat.
"Memasuki tahun 2015 mendatang, 'anginnya' akan jauh lebih besar. Jika ada PNS yang secara sengaja (by design) melakukan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, saya tidak akan beri pembelaan. Ini saya sampaikan ke media, supaya bisa ikut mencegah. Kalau sudah terbukti (KKN), saya tidak bisa nolong. Kalau terjadi, kasihan keluarganya," kata Risma, Jumat (29/8/2014)
Pemkot, kata Risma, telah berupaya maksimal untuk mewujudkan Surabaya sebagai kawasan bebas KKN. Salah satunya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem berbasis elektronik seperti e-government.
Selain itu, lanjut Risma, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan pelayanan publik untuk menutup celah terjadinya praktik KKN. "Kami juga sudah melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jadi simbol tekad pelayanan prima bebas korupsi," ujar mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
Orang nomor satu di Surabaya itu meminta seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tidak melakukan praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Apalagi, sampai mencatut namanya.
Wali Kota yang diusung dari PDI Perjuangan itu meminta agar PNS Pemkot Surabaya menjauhi praktik KKN. Sejatinya, hal itu disampaikan bukan kali ini saja.
Dalam setiap rapat dan kegiatan dengan SKPD, Risma, panggilan Tri Rismaharini, seringkali mengingatkan bawahannya bahwa jabatan adalah amanah dari Tuhan yang harus dilaksanakan sebaik mungkin. Sebagai PNS, tugasnya adalah melayani masyarakat.
"Memasuki tahun 2015 mendatang, 'anginnya' akan jauh lebih besar. Jika ada PNS yang secara sengaja (by design) melakukan penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi, saya tidak akan beri pembelaan. Ini saya sampaikan ke media, supaya bisa ikut mencegah. Kalau sudah terbukti (KKN), saya tidak bisa nolong. Kalau terjadi, kasihan keluarganya," kata Risma, Jumat (29/8/2014)
Pemkot, kata Risma, telah berupaya maksimal untuk mewujudkan Surabaya sebagai kawasan bebas KKN. Salah satunya dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui penerapan sistem berbasis elektronik seperti e-government.
Selain itu, lanjut Risma, Pemkot Surabaya juga mengoptimalkan pelayanan publik untuk menutup celah terjadinya praktik KKN. "Kami juga sudah melakukan penandatanganan pakta integritas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jadi simbol tekad pelayanan prima bebas korupsi," ujar mantan kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota (Bappeko) Surabaya ini.
(zik)
