Rukmini-Suhadak resmi pimpin Probolinggo
Selasa, 28 Januari 2014 - 19:05 WIB
Rukmini-Suhadak resmi pimpin Probolinggo
A
A
A
Sindonews.com - Politik dinasti di Probolinggo kian mengakar. Setelah Bupati Probolinggo Tantri Hasan Aminuddin, kini giliran Wali Kota Probolinggo Rukmini, yang mengambil alih dan melanjutkan kepemimpinan suaminya, Buchori.
Rukmini yang dilantik Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Gedung Islamic Centre, Kota Probolinggo, merupakan perempuan keempat di Jatim yang menjadi kepala daerah. Mantan anggota Komisi VIII DPR-RI yang didampingi Wakil Wali Kota Suhadak ini akan memimpin Kota Probolinggo hingga Tahun 2019.
Transformasi kepemimpinan ini tidak akan banyak merombak kebijakan yang selama 10 tahun telah dijalankan Wali Kota Buchori. Sebagai generasi penerus, Wali Kota Rukmini akan melanjutkan program dan kebijakan suaminya yang selama ini konsen terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"Program prioritas adalah penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Kami akan memberdayakan UKM yang banyak menyerap tenaga kerja. Bantuan modal dan pelatihan yang selama ini sudah berjalan akan terus ditingkatkan," kata Wali Kota Rukmini, seusai pelantikan, Selasa (28/1/2014).
Menurut dia, pemberian bantuan modal dengan suku bunga ringan ini akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, kerja awal yang akan dilakukannya adalah mengonsolidasi jajarannya untuk merencanakan dan merealisasikan program-program prorakyat.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengingatkan agar Wali Kota Rukmini segera merealisasikan janjinya selama masa kampanye. Realisasi ini, sebagai bentuk keberlanjutan program pembangunan yang telah dijalankan wali kota sebelumnya.
"Saya hanya mengingatkan, janji kampanye ini harus ditepati. Visi misi yang disampaikan kepada DPRD harus ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu tiga bulan mendatang," kata Soekarwo.
Secara umum, lanjut Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, program pembangunan di Kota Probolinggo dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah cukup bagus dalam upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kekuatan dari sektor perdagangan dan jasa harus diimbangi dengan peningkatan pelatihan terhadap para pelaku usaha itu.
"Tingginya angka kematian ibu melahirkan pascanifas dan kematian bayi pada masa mendatang harus diturunkan dengan meningkatkan peran Puskesmas dan RSUD. Sehingga pelayanan bidang kesehatan ini akan menjadi lebih baik lagi," terangnya.
Lebih jauh, dia berpesan, keberlangsungan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila pasangan wali kota dan wakil wali kota ini tidak terjadi konflik kepentingan yang bersumber dari persoalan uang. Karena, berdasarkan fakta di banyak daerah, perselisihan antara dua pimpinan ini terjadi hanya berselang beberapa bulan sejak mereka dilantik.
"Wali kota adalah pemegang otoritas keuangan daerah. Hubungan dua pimpinan ini bisa retak dan tidak rukun, karena persoalan keuangan. Karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, wali kota dan wakil wali kota harus bekerja sama dengan baik," pesannya.
Untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, Pakde Karwo meminta agar Rukmini merangkul semua elemen masyarakat, termasuk para rival politiknya, pada masa pemilihan wali kota Agustus 2013 lalu.
Rukmini yang dilantik Gubernur Jawa Timur (Jatim) Soekarwo di Gedung Islamic Centre, Kota Probolinggo, merupakan perempuan keempat di Jatim yang menjadi kepala daerah. Mantan anggota Komisi VIII DPR-RI yang didampingi Wakil Wali Kota Suhadak ini akan memimpin Kota Probolinggo hingga Tahun 2019.
Transformasi kepemimpinan ini tidak akan banyak merombak kebijakan yang selama 10 tahun telah dijalankan Wali Kota Buchori. Sebagai generasi penerus, Wali Kota Rukmini akan melanjutkan program dan kebijakan suaminya yang selama ini konsen terhadap pengentasan kemiskinan dan pengangguran.
"Program prioritas adalah penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Kami akan memberdayakan UKM yang banyak menyerap tenaga kerja. Bantuan modal dan pelatihan yang selama ini sudah berjalan akan terus ditingkatkan," kata Wali Kota Rukmini, seusai pelantikan, Selasa (28/1/2014).
Menurut dia, pemberian bantuan modal dengan suku bunga ringan ini akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Karena itu, kerja awal yang akan dilakukannya adalah mengonsolidasi jajarannya untuk merencanakan dan merealisasikan program-program prorakyat.
Sementara itu, Gubernur Jatim Soekarwo mengingatkan agar Wali Kota Rukmini segera merealisasikan janjinya selama masa kampanye. Realisasi ini, sebagai bentuk keberlanjutan program pembangunan yang telah dijalankan wali kota sebelumnya.
"Saya hanya mengingatkan, janji kampanye ini harus ditepati. Visi misi yang disampaikan kepada DPRD harus ditindaklanjuti dengan membuat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dalam waktu tiga bulan mendatang," kata Soekarwo.
Secara umum, lanjut Pakde Karwo, panggilan akrab Soekarwo, program pembangunan di Kota Probolinggo dalam kurun waktu 10 tahun terakhir sudah cukup bagus dalam upaya mengangkat kesejahteraan masyarakat. Kekuatan dari sektor perdagangan dan jasa harus diimbangi dengan peningkatan pelatihan terhadap para pelaku usaha itu.
"Tingginya angka kematian ibu melahirkan pascanifas dan kematian bayi pada masa mendatang harus diturunkan dengan meningkatkan peran Puskesmas dan RSUD. Sehingga pelayanan bidang kesehatan ini akan menjadi lebih baik lagi," terangnya.
Lebih jauh, dia berpesan, keberlangsungan pembangunan akan berjalan dengan baik apabila pasangan wali kota dan wakil wali kota ini tidak terjadi konflik kepentingan yang bersumber dari persoalan uang. Karena, berdasarkan fakta di banyak daerah, perselisihan antara dua pimpinan ini terjadi hanya berselang beberapa bulan sejak mereka dilantik.
"Wali kota adalah pemegang otoritas keuangan daerah. Hubungan dua pimpinan ini bisa retak dan tidak rukun, karena persoalan keuangan. Karena itu, dalam menjalankan pemerintahan, wali kota dan wakil wali kota harus bekerja sama dengan baik," pesannya.
Untuk mewujudkan pembangunan secara menyeluruh, Pakde Karwo meminta agar Rukmini merangkul semua elemen masyarakat, termasuk para rival politiknya, pada masa pemilihan wali kota Agustus 2013 lalu.
(san)
