Ribuan PJU di Kota Cirebon belum menyala
Jum'at, 02 Agustus 2013 - 14:57 WIB
Ribuan PJU di Kota Cirebon belum menyala
A
A
A
Sindonews.com - Dinas Perhubungan Informasi Komunikasi (Dishubinkom) Kota Cirebon, tak menampik dari sekitar 3.400 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah kota belum semua menyala.
Kepala Dishubinkom Kota Cirebon M Taufan Bharata beralasan, anggaran untuk JPU masih kurang. Namun, dia menjamin untuk PJU di jalur pantura dipastikan menyala.
Saat ini, dana perawatan PJU di Kota Cirebon, dari APBD Kota Cirebon hanya Rp269 juta/tahun. Padahal, biaya perawatan PJU minimal Rp200ribu/tahun.
“Biaya perawatan PJU masih kurang. Jika dikalikan dengan jumlah PJU, minimalnya butuh dana Rp600juta/tahun,” ujar Taufan, kepada wartawan, Jumat (2/7/2013).
Pihaknya berjanji, akan mengupayakan peningkatan dana perawatan PJU tahun ini agar semuanya bisa menyala. Sementara ini, prioritas PJU yang menyala terutama yang berada di jalur pantura, wilayah Kota Cirebon.
Untuk ini, pihaknya membentuk dua kelompok yang masing-masing terdiri dari sembilan orang guna melakukan pengecekan PJU di jalur tersebut. Dia menyebutkan, PJU yang belum menyala sejauh ini kebanyakan berada di kawasan yang sulit dimasuki kendaraan operasional pemeliharaan PJU. “PJU di jalan protokol, jalur utama, dan gang, rata-rata menyala,” tukasnya.
Menurut dia, PJU kerapkali terkena dampak alam yang memungkinkannya mati sehari setelah dipasang dan tidak ditemui masalah pada awalnya. Pihaknya pun meminta masyarakat melaporkan langsung kondisi setiap PJU yang ditemuinya kepada Dishubinkom untuk kemudian segera ditindaklanjuti.
Dia meyakinkan, PJU harus menyala, karena ada pungutan terhadap warga berupa Pajak PJU (PPJU). Karena itu, PJU yang tak menyala dianggap merugikan, sehingga membuat pendapatan pajak tak optimal.
Terpisah, Manager PT PLN Area Cirebon Abdul Muklis membenarkan pemasangan PJU merupakan wewenang dari Pemda melalui dinas terkait. PLN hanya memungut pajak PJU (PPJU) saja sekitar 7-8 persen, dimana hasil pajaknya langsung diberikan PLN kepada pemda setiap bulannya.
“PJU sendiri tanggungjawab pemda, kami hanya memungut pajak PJU,” terang dia.
Sementara itu, pihaknya menjamin pasokan listrik selama Ramadan dan Lebaran aman. Karenanya, warga tak perlu khawatir yang dibuktikan dengan jarangnya mati listrik. Namun begitu, pihaknya menyiagakan sekitar 450 petugas dan 45 kendaraan untuk mengantisipasi gangguan.
Kepala Dishubinkom Kota Cirebon M Taufan Bharata beralasan, anggaran untuk JPU masih kurang. Namun, dia menjamin untuk PJU di jalur pantura dipastikan menyala.
Saat ini, dana perawatan PJU di Kota Cirebon, dari APBD Kota Cirebon hanya Rp269 juta/tahun. Padahal, biaya perawatan PJU minimal Rp200ribu/tahun.
“Biaya perawatan PJU masih kurang. Jika dikalikan dengan jumlah PJU, minimalnya butuh dana Rp600juta/tahun,” ujar Taufan, kepada wartawan, Jumat (2/7/2013).
Pihaknya berjanji, akan mengupayakan peningkatan dana perawatan PJU tahun ini agar semuanya bisa menyala. Sementara ini, prioritas PJU yang menyala terutama yang berada di jalur pantura, wilayah Kota Cirebon.
Untuk ini, pihaknya membentuk dua kelompok yang masing-masing terdiri dari sembilan orang guna melakukan pengecekan PJU di jalur tersebut. Dia menyebutkan, PJU yang belum menyala sejauh ini kebanyakan berada di kawasan yang sulit dimasuki kendaraan operasional pemeliharaan PJU. “PJU di jalan protokol, jalur utama, dan gang, rata-rata menyala,” tukasnya.
Menurut dia, PJU kerapkali terkena dampak alam yang memungkinkannya mati sehari setelah dipasang dan tidak ditemui masalah pada awalnya. Pihaknya pun meminta masyarakat melaporkan langsung kondisi setiap PJU yang ditemuinya kepada Dishubinkom untuk kemudian segera ditindaklanjuti.
Dia meyakinkan, PJU harus menyala, karena ada pungutan terhadap warga berupa Pajak PJU (PPJU). Karena itu, PJU yang tak menyala dianggap merugikan, sehingga membuat pendapatan pajak tak optimal.
Terpisah, Manager PT PLN Area Cirebon Abdul Muklis membenarkan pemasangan PJU merupakan wewenang dari Pemda melalui dinas terkait. PLN hanya memungut pajak PJU (PPJU) saja sekitar 7-8 persen, dimana hasil pajaknya langsung diberikan PLN kepada pemda setiap bulannya.
“PJU sendiri tanggungjawab pemda, kami hanya memungut pajak PJU,” terang dia.
Sementara itu, pihaknya menjamin pasokan listrik selama Ramadan dan Lebaran aman. Karenanya, warga tak perlu khawatir yang dibuktikan dengan jarangnya mati listrik. Namun begitu, pihaknya menyiagakan sekitar 450 petugas dan 45 kendaraan untuk mengantisipasi gangguan.
(san)
