Demo tak ditangapi, ribuan petani beringas
Demo tak ditangapi, ribuan petani beringas
A
A
A
Sindonews.com – Aksi unjuk rasa yang dilakukan ribuan petani dari berbagai daerah di Kabupaten Ciamis diwarnai kericuhan. Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Pasundan (SPP) mendatangi Gedung DPRD Ciamis dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Ciamis.
Kedatangan petani ke DPRD Ciamis untuk mengawal jalanya rapat panitia khusus (Pansus) yang sedang membahas penyelesaian sengketa tanah.
Sementara di Kantor BPN Ciamis, masa menuntut profesionalisme kinerja BPN, berkaitan munculnya hasil pendataan tanah sengketa yang dilakukan BPN Ciamis yang diduga sarat manipulasi. Kedatangan massa di kantor BPN Ciamis, sempat diwarnai kericuhan.
Sejumlah masa terpancing emosi, saat meminta perwakilan BPN Ciamis memberikan penjelasan dihadapan massa. Namun, tidak satupun pejabat BPN Ciamis yang bersedia.
Sejumlah masa melakukan pelemparan, saat massa memaksa masuk ke dalam gedung untuk mencari salah seorang yang dianggap sebagai oknum BPN, Ciamis. Akibatnya, kaca bagian depan Kantor BPN Ciamis pun pecah. Namun, keributan berhasil dilerai, setelah kordinator aksi dan polisi mencoba menenangkan masa.
Sebelumnya, di Gedung DPRD Ciamis ribuan petani bertahan menduduki halaman gedung DPRD Ciamis, sementara sejumlah perwakilan SPP mengikuti jalanya penyelesaian Pansus sengketa tanah.
Perwakilan mereka juga melakukan audiensi dengan perwakilan Pemkab Ciamis, yang dihadiri Asistren Daerah I Pemkab Ciamis Durachman dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis Mahmud.
Deputi SPP Ciamis Imam Bambang menyampaikan, SPP meminta Bupati Ciamis Engkon Komara segera mencabut rekomendasi atas perpanjangan HGU PT Maloya. Menurut Imam, surat rekomendasi tersebut dibuat tidak melalui mekanisme yang benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Sejak tahun 2001 tanah tersebut telah tercatat sebagai tanah yang disengketakan. Tapi, kenapa surat rekomendasi bisa keluar. Kami menduga bupati tidak beritahukan kondisi yang sebenarnya,” kata Imam, Senin (11/3/2013).
Imam mendesak, Pemkab Ciamis secara proaktif memeriksa tanah yang ditelantarkan di wilayah Ciamis. Hal itu perlu dilakukan, karena hasil pendataan yang dilakukan BPN Ciamis yang diduga sarat manipulasi.
Salah satunya, tanah yang berada di Tambaksari bekas garapan Bukit Jonggol Asri ternyata telah dikeluarkan rekomendasi untuk diberikan kepada pihak ketiga. Padahal, lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat.
“BPN teah memanipulasi data, orang yang menggarap 100 bata ditulis hanya 10 bata. Sementara, mereka yang faktanya tidak menggarap lahan di sana, ternyata malah dicatat menggarap seluas dua hektare tanah,” beber Imam.
Imam juga menyingung, soal adanya laporan yang menuding SPP akan melakukan penebangan ilegal di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis pada 24 Februari, bertepatan dengan Pemilukada.
Asda I Bidang Pemerintaha Pemkab Ciamis Durachman menyampaikan, pihaknya akan segera menyampaikan persolan tersebut kepada Bupati Ciamis.
“Dalam waktu dekat, hasil laporan akan segera disampaikan. Sementara terkait pengaktifan tim terpadu jika dinilai berjalan tidak sesuai keinginan akan dipertimbangkan kembali,” pungkas Durachman.
Kedatangan petani ke DPRD Ciamis untuk mengawal jalanya rapat panitia khusus (Pansus) yang sedang membahas penyelesaian sengketa tanah.
Sementara di Kantor BPN Ciamis, masa menuntut profesionalisme kinerja BPN, berkaitan munculnya hasil pendataan tanah sengketa yang dilakukan BPN Ciamis yang diduga sarat manipulasi. Kedatangan massa di kantor BPN Ciamis, sempat diwarnai kericuhan.
Sejumlah masa terpancing emosi, saat meminta perwakilan BPN Ciamis memberikan penjelasan dihadapan massa. Namun, tidak satupun pejabat BPN Ciamis yang bersedia.
Sejumlah masa melakukan pelemparan, saat massa memaksa masuk ke dalam gedung untuk mencari salah seorang yang dianggap sebagai oknum BPN, Ciamis. Akibatnya, kaca bagian depan Kantor BPN Ciamis pun pecah. Namun, keributan berhasil dilerai, setelah kordinator aksi dan polisi mencoba menenangkan masa.
Sebelumnya, di Gedung DPRD Ciamis ribuan petani bertahan menduduki halaman gedung DPRD Ciamis, sementara sejumlah perwakilan SPP mengikuti jalanya penyelesaian Pansus sengketa tanah.
Perwakilan mereka juga melakukan audiensi dengan perwakilan Pemkab Ciamis, yang dihadiri Asistren Daerah I Pemkab Ciamis Durachman dan Inspektur Inspektorat Kabupaten Ciamis Mahmud.
Deputi SPP Ciamis Imam Bambang menyampaikan, SPP meminta Bupati Ciamis Engkon Komara segera mencabut rekomendasi atas perpanjangan HGU PT Maloya. Menurut Imam, surat rekomendasi tersebut dibuat tidak melalui mekanisme yang benar dan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
“Sejak tahun 2001 tanah tersebut telah tercatat sebagai tanah yang disengketakan. Tapi, kenapa surat rekomendasi bisa keluar. Kami menduga bupati tidak beritahukan kondisi yang sebenarnya,” kata Imam, Senin (11/3/2013).
Imam mendesak, Pemkab Ciamis secara proaktif memeriksa tanah yang ditelantarkan di wilayah Ciamis. Hal itu perlu dilakukan, karena hasil pendataan yang dilakukan BPN Ciamis yang diduga sarat manipulasi.
Salah satunya, tanah yang berada di Tambaksari bekas garapan Bukit Jonggol Asri ternyata telah dikeluarkan rekomendasi untuk diberikan kepada pihak ketiga. Padahal, lahan tersebut telah digarap oleh masyarakat.
“BPN teah memanipulasi data, orang yang menggarap 100 bata ditulis hanya 10 bata. Sementara, mereka yang faktanya tidak menggarap lahan di sana, ternyata malah dicatat menggarap seluas dua hektare tanah,” beber Imam.
Imam juga menyingung, soal adanya laporan yang menuding SPP akan melakukan penebangan ilegal di wilayah Tasikmalaya dan Ciamis pada 24 Februari, bertepatan dengan Pemilukada.
Asda I Bidang Pemerintaha Pemkab Ciamis Durachman menyampaikan, pihaknya akan segera menyampaikan persolan tersebut kepada Bupati Ciamis.
“Dalam waktu dekat, hasil laporan akan segera disampaikan. Sementara terkait pengaktifan tim terpadu jika dinilai berjalan tidak sesuai keinginan akan dipertimbangkan kembali,” pungkas Durachman.
(ysw)
Explore More