Aksi teror di Solo, intelijen dinilai gagal
Jum'at, 31 Agustus 2012 - 14:41 WIB
Aksi teror di Solo, intelijen dinilai gagal
A
A
A
Sindonews.com - Koordinasi intelijen dinilai gagal dalam mengantisipasi aksi meresahkan di Solo, Jawa Tengah. Untuk itulah dia meminta pimpinan Polri dan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) mengevaluasi kinerjanya berdasarkan fakta-fakta tersebut.
“Semenjak kerusuhan antarwarga (kasus Gandekan), kami sudah menemui semua pihak di Solo. Akhirnya di Jakarta saya sampaikan koordinasi intelijen itu tidak jalan. Saya sebagai anggota Komisi I yang membidangi intelijen menyampaikan bahwa operasi intelijen deteksi dini tidak berjalan baik, khususnya di Solo,” kata Anggota Komisi I DPR Tjahyo Kumolo di Solo, Jumat (31/8/2012).
Ia meyakini anggota BIN telah memaparkan informasi penting ke aparat keamanan, namun hal itu tidak cukup kuat untuk memaksa mereka melakukan tindakan lebih lanjut sesuai protapnya. Ini menandakan tingkat koordinasi antarlembaga tersebut berjalan kurang sempurna.
“Itu yang di Solo. Yang lebih luas termasuk kasus Papua, kasus Sampang, kasus Cikeusik,” lanjutnya.
Atas dasar itulah ia meminta pimpinan Polri dan pimpinan BIN melakukan evaluasi sampai tingkat terbawah. Hal itu memungkinkan, mengingat polisi memiliki peta keamanan di Jawa Tengah berikut jaringan-jaringan yang potensial mengacaukannya.
“Kelompoknya siapa? Penyusupannya menggunakan apa? Selongsong peluru darimana dan sebagainya. Ini harus secara cepat diungkap oleh kepolisian, TNI dan didukung aparatur intel yang ada,” tegasnya.
Dia meyakini pula untuk melakukan koordinasi sangat bisa dilakukan. Sebab, Komisi I sudah menyetujui peningkatan anggaran untuk BIN terpadu. Kepolisian juga memiliki perangkat deteksi percakapan di telepon selular serta jaringan komunikasi lainnya. Namun ia menyayangkan aparat selalu kecolongan dan terlambat dalam mengantisipasi kejadian meresahkan.
“Ini sudah menyangkut institusi Polri serta harga diri kehormatan Polri di mata masyarakat. Nama polri dipertaruhkan. Tidak hanya masalah SIM saja, tapi juga masalah keamanan,” pungkasnya.
“Semenjak kerusuhan antarwarga (kasus Gandekan), kami sudah menemui semua pihak di Solo. Akhirnya di Jakarta saya sampaikan koordinasi intelijen itu tidak jalan. Saya sebagai anggota Komisi I yang membidangi intelijen menyampaikan bahwa operasi intelijen deteksi dini tidak berjalan baik, khususnya di Solo,” kata Anggota Komisi I DPR Tjahyo Kumolo di Solo, Jumat (31/8/2012).
Ia meyakini anggota BIN telah memaparkan informasi penting ke aparat keamanan, namun hal itu tidak cukup kuat untuk memaksa mereka melakukan tindakan lebih lanjut sesuai protapnya. Ini menandakan tingkat koordinasi antarlembaga tersebut berjalan kurang sempurna.
“Itu yang di Solo. Yang lebih luas termasuk kasus Papua, kasus Sampang, kasus Cikeusik,” lanjutnya.
Atas dasar itulah ia meminta pimpinan Polri dan pimpinan BIN melakukan evaluasi sampai tingkat terbawah. Hal itu memungkinkan, mengingat polisi memiliki peta keamanan di Jawa Tengah berikut jaringan-jaringan yang potensial mengacaukannya.
“Kelompoknya siapa? Penyusupannya menggunakan apa? Selongsong peluru darimana dan sebagainya. Ini harus secara cepat diungkap oleh kepolisian, TNI dan didukung aparatur intel yang ada,” tegasnya.
Dia meyakini pula untuk melakukan koordinasi sangat bisa dilakukan. Sebab, Komisi I sudah menyetujui peningkatan anggaran untuk BIN terpadu. Kepolisian juga memiliki perangkat deteksi percakapan di telepon selular serta jaringan komunikasi lainnya. Namun ia menyayangkan aparat selalu kecolongan dan terlambat dalam mengantisipasi kejadian meresahkan.
“Ini sudah menyangkut institusi Polri serta harga diri kehormatan Polri di mata masyarakat. Nama polri dipertaruhkan. Tidak hanya masalah SIM saja, tapi juga masalah keamanan,” pungkasnya.
(azh)
