DPRD Minta Satpol PP Tertibkan Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih
Jum'at, 05 Juli 2019 - 22:44 WIB
DPRD Minta Satpol PP Tertibkan Pencari Suaka di Trotoar Kebon Sirih
A
A
A
JAKARTA - DPRD DKI Jakarta memianta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) dan Satpol PP melakukan koordinasi dengan Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi terkait penertiban para pencari suaka yang mendiami trotoar Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Bila dibiarkan maka akan kian banyak pencari suaka yang tinggal di trotoar tersebut.
"Saya berharap imigrasi turun meninjau lapangan. Tapi saya juga berharap Kesbangpol dan Satpol PP DKI koordinasi sama imigrasi, harus melakukan apa," ungkap Wakil ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani saat dihubungi SINDOnews pada Jumat (5/7/2019).
Yani menuturkan, jika hal ini dibiarkan akan makin banyak para pencari suaka yang bermukim di sekitar trotoar, tepatnya depan gedung Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat."Satpol PP harus segera tertibkan. Maksud saya begini, enggak boleh banyak orang disitu kan biasanya perwakilan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, semestinya para pencari suka mendapatkan uang saku, jika UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) menganggap mereka sebagai korban perang atau korban dari intimidasi negara."Saya yakin yang mereka lakukan saat ini adalah, mereka diakui menjadi pengungsi resmi agar bisa mendapatkan fasilitas dari UNHCR," ucapnya.
"Saya berharap imigrasi turun meninjau lapangan. Tapi saya juga berharap Kesbangpol dan Satpol PP DKI koordinasi sama imigrasi, harus melakukan apa," ungkap Wakil ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, William Yani saat dihubungi SINDOnews pada Jumat (5/7/2019).
Yani menuturkan, jika hal ini dibiarkan akan makin banyak para pencari suaka yang bermukim di sekitar trotoar, tepatnya depan gedung Menara Ravindo, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat."Satpol PP harus segera tertibkan. Maksud saya begini, enggak boleh banyak orang disitu kan biasanya perwakilan," ujarnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta ini menambahkan, semestinya para pencari suka mendapatkan uang saku, jika UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees) menganggap mereka sebagai korban perang atau korban dari intimidasi negara."Saya yakin yang mereka lakukan saat ini adalah, mereka diakui menjadi pengungsi resmi agar bisa mendapatkan fasilitas dari UNHCR," ucapnya.
(whb)
