Enam Kecamatan Masuk Kawasan Kumuh, Ini yang Dilakukan Sleman
Kamis, 27 September 2018 - 12:45 WIB
Enam Kecamatan Masuk Kawasan Kumuh, Ini yang Dilakukan Sleman
A
A
A
SLEMAN - Enam dari 17 kecamatan di Kabupaten Sleman masuk dalam kawasan kumuh. Masing-masing Kecamatan Depok, Mlati, Gamping, Ngemplak, Ngaglik, dan Godean.
Dari enam kecamatan tersebut ada 45 lokasi dan terbagi dalam tiga prioritas kawasan permukiman kumuh, yaitu prioritas tinggi (19 lokasi), prioritas sedang (25 lokasi), dan prioritas rendah (1 lokasi) dengan luasan mencapai 162,23 hektare.
Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Sleman guna mengatasi dan menekan kawasan kumuh tersebut. Satu di antaranya melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku). Sebagai implementasinya Pemkab Sleman memberikan pelatihan kepada camat, kepala desa dan badan kewaspadaan masyarakat (BKM) di Sleman tentang pengentasan pemukiman kumuh, Kamis (27/9/2018).
Kepala Seksi Perumahan Formal DPUPKP Sleman Muhamad Nurrochmawardi mengatakan secara umum untuk penataan pemukiman kumuh sudah menunjukkan perkembangan positif. Tercatat dari 45 lokasi, 29 atau 70% lokasi di antaranya sudah tertanggani. Sehingga tinggal 16 atau 30% lokasi yang memerlukan penanganan lebih intensif lagi.
"Pengentasan Pemukiman Kumuh di Sleman sudah efektif dan stakeholder penataan pemukiman kumuh sudah satu bahasa. Ke depannya 2019, 16 lokasi kumuh yang tersisa akan kita intervensi,” kata Muhammad Nuurochwardi.
Selain itu, surat ketetapan (SK) tentang Kawasan Pemukiman Kumuh yang sudah diterapkan akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Termasuk akan dilakukan pembuatan dan penetapan peraturan bupati (Perbup) untuk melakukan intervensi pencegahan di lokasi rentan kumuh.
"Diharapkan para kepada desa yang sudah dikukuhkan sebagai relawan untuk lebih merapatkan barisan karena masih akan banyak diskusi dan evaluasi terkait program Pengentasan Pemukiman Kumuh," katanya.
Direktoral Jendral Cipta Karya DIY Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Tri Rahayu menghimbau kepada para peserta pelatihanan untuk menularkan ilmu yang didapat kepada warga, utamanya mereka yang tinggal di sepanjang sungai.
Dari enam kecamatan tersebut ada 45 lokasi dan terbagi dalam tiga prioritas kawasan permukiman kumuh, yaitu prioritas tinggi (19 lokasi), prioritas sedang (25 lokasi), dan prioritas rendah (1 lokasi) dengan luasan mencapai 162,23 hektare.
Untuk itu berbagai upaya terus dilakukan Pemkab Sleman guna mengatasi dan menekan kawasan kumuh tersebut. Satu di antaranya melalui program kota tanpa kumuh (Kotaku). Sebagai implementasinya Pemkab Sleman memberikan pelatihan kepada camat, kepala desa dan badan kewaspadaan masyarakat (BKM) di Sleman tentang pengentasan pemukiman kumuh, Kamis (27/9/2018).
Kepala Seksi Perumahan Formal DPUPKP Sleman Muhamad Nurrochmawardi mengatakan secara umum untuk penataan pemukiman kumuh sudah menunjukkan perkembangan positif. Tercatat dari 45 lokasi, 29 atau 70% lokasi di antaranya sudah tertanggani. Sehingga tinggal 16 atau 30% lokasi yang memerlukan penanganan lebih intensif lagi.
"Pengentasan Pemukiman Kumuh di Sleman sudah efektif dan stakeholder penataan pemukiman kumuh sudah satu bahasa. Ke depannya 2019, 16 lokasi kumuh yang tersisa akan kita intervensi,” kata Muhammad Nuurochwardi.
Selain itu, surat ketetapan (SK) tentang Kawasan Pemukiman Kumuh yang sudah diterapkan akan terus diperbaiki dan disempurnakan. Termasuk akan dilakukan pembuatan dan penetapan peraturan bupati (Perbup) untuk melakukan intervensi pencegahan di lokasi rentan kumuh.
"Diharapkan para kepada desa yang sudah dikukuhkan sebagai relawan untuk lebih merapatkan barisan karena masih akan banyak diskusi dan evaluasi terkait program Pengentasan Pemukiman Kumuh," katanya.
Direktoral Jendral Cipta Karya DIY Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Pemukiman Tri Rahayu menghimbau kepada para peserta pelatihanan untuk menularkan ilmu yang didapat kepada warga, utamanya mereka yang tinggal di sepanjang sungai.
(amm)
