3 Bulan Honor Tidak Dibayar, Puluhan PPK Datangi BTN
Kamis, 25 Januari 2018 - 17:45 WIB
3 Bulan Honor Tidak Dibayar, Puluhan PPK Datangi BTN
A
A
A
KARAWANG - Puluhan Petugas Pemilihan Kecamatan (PPK), petugas pemungutan suara (PPS) beserta unsur sekretariatan mendatangi kantor Bank BTN Cabang Karawang, Jawa Barat, Kamis (25/1/2018). Puluhan PPK yang menjadi nasabah Bank BTN itu melakukan protes lantaran honor PPK dan PPS hingga unsur sekretariatan belum dibagikan tiga bulan terakhir.
Ketua PPK Kecamatan Lemahabang Wadas Elan mengatakan, pihak Bank BTN Karawang dinilai lamban dalam pengurusan andmistrasi honor PPK, PPS dan unsur kesekretariatannya. Pihaknya datang ke BTN untuk mempertanyakan hal tersebut.
"Tiga bulan PPK, PPS dan unsur sekretariatannya belum mendapat honor. Penjelasan dari pihak KPUD Karawang, Bank BTN hingga kini belum selesai membuat buku tabungan dan ATM untuk para PPK, PPS dan unsur sekretariatannya, sehingga honor belum bisa dibagikan," katanya.
Honorarium PPK, PPS dan sekretariatan yg belum dibagikan tiga bulan berimbas pada etos kerja. PPS, yakni petugas pemungutan suara di tingkat desa, kerap mengeluh lantaran honor yang belum dibagikan.
PPS juga kerap menagih honorarium kepada PPK. Hingga saat ini, BTN baru membagikan buku tabungan beserta BTN untuk PPK, PPS dan unsur kesekretariatan di Kecamatan Lemahabang Wadas. Namun ATM yang sudah dibagikan belum teraktivasi dan belum terisi saldo.
"Percuma kami sudah mendapat buku tabungan. ATM nya belum teraktivasi dan belum terisi saldo. Sedangkan yang kami harapkan, honor kami tiga bulan segera dibagikan," katanya.
Sementara itu Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Karawang Gery S Samrodi, membenarkan jika honor ratusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum dibayarkan selama beberapa bulan terakhir.
"Ini karena rekeningnya baru selesai dari pihak BTN, dan kami sedang menghitung pajak perorangannya. Rencananya pembayaran honor dua bulan akan dirapel pada bulan ini," katanya.
Gery mengatakan, proses pembuatan rekening bagi ratusan anggota PPK dan PPS itu mulai dilakukan sejak pertengahan Desember 2017. Tapi hingga kini prosesnya belum selesai.
Pembayaran honor PPK dan PPS tidak dilakukan secara manual, tapi melalui rekening. Karena itu diperlukan seluruh anggota PPK dan PPS harus memiliki rekening BTN. "Di KPU Jabar sudah menggunakan BTN. Jadi di daerah mengikuti," katanya. Sementara itu, dari pihak BTN belum mau memberikan keterangan kepada wartawan.
Ketua PPK Kecamatan Lemahabang Wadas Elan mengatakan, pihak Bank BTN Karawang dinilai lamban dalam pengurusan andmistrasi honor PPK, PPS dan unsur kesekretariatannya. Pihaknya datang ke BTN untuk mempertanyakan hal tersebut.
"Tiga bulan PPK, PPS dan unsur sekretariatannya belum mendapat honor. Penjelasan dari pihak KPUD Karawang, Bank BTN hingga kini belum selesai membuat buku tabungan dan ATM untuk para PPK, PPS dan unsur sekretariatannya, sehingga honor belum bisa dibagikan," katanya.
Honorarium PPK, PPS dan sekretariatan yg belum dibagikan tiga bulan berimbas pada etos kerja. PPS, yakni petugas pemungutan suara di tingkat desa, kerap mengeluh lantaran honor yang belum dibagikan.
PPS juga kerap menagih honorarium kepada PPK. Hingga saat ini, BTN baru membagikan buku tabungan beserta BTN untuk PPK, PPS dan unsur kesekretariatan di Kecamatan Lemahabang Wadas. Namun ATM yang sudah dibagikan belum teraktivasi dan belum terisi saldo.
"Percuma kami sudah mendapat buku tabungan. ATM nya belum teraktivasi dan belum terisi saldo. Sedangkan yang kami harapkan, honor kami tiga bulan segera dibagikan," katanya.
Sementara itu Pelaksana Tugas Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Karawang Gery S Samrodi, membenarkan jika honor ratusan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum dibayarkan selama beberapa bulan terakhir.
"Ini karena rekeningnya baru selesai dari pihak BTN, dan kami sedang menghitung pajak perorangannya. Rencananya pembayaran honor dua bulan akan dirapel pada bulan ini," katanya.
Gery mengatakan, proses pembuatan rekening bagi ratusan anggota PPK dan PPS itu mulai dilakukan sejak pertengahan Desember 2017. Tapi hingga kini prosesnya belum selesai.
Pembayaran honor PPK dan PPS tidak dilakukan secara manual, tapi melalui rekening. Karena itu diperlukan seluruh anggota PPK dan PPS harus memiliki rekening BTN. "Di KPU Jabar sudah menggunakan BTN. Jadi di daerah mengikuti," katanya. Sementara itu, dari pihak BTN belum mau memberikan keterangan kepada wartawan.
(nag)
