Bupati Anas Terima Anugerah Dana Rakca

SURABAYA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi menerima Anugerah Dana Rakca dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penghargaan diserahkan Presiden Joko Widodo kepada Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Istana Bogor, Rabu (6/12/2017).

Anugerah Dana Rakca diberikan Kemenkeu pada daerah dengan kinerja pengelolaan keuangan terbaik. Selain itu, kinerja peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat menjadi pertimbangan utama. Hanya tiga kabupaten yang mendapat anugerah itu. Untuk provinsi, tiga yang mendapatkannya, yaitu Jawa Timur (Jatim), Sumatera Barat (Sumbar), dan Sumatera Selatan (Sumsel).

"Terima kasih Pak Jokowi dan Ibu Menteri Keuangan. Ternyata yang dilakukan Banyuwangi dipotret dan diapresiasi pemerintah pusat," kata Anas saat dihubungi.

Penghargaan ini, lanjut dia, merupakan kebanggaan sekaligus pemicu semangat untuk terus mengembangkan daerah dalam rangka menyukseskan Nawacita Presiden Joko Widodo. Dia juga berterima kasih ke Gubernur Jatim Soekarwo dan Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf yang selama ini terus membantu pengembangan Banyuwangi.

"Kami berupaya mendorong pengelolaan keuangan yang akuntabel, mulai perencanaan, penganggaran, tata kelola, audit hingga evaluasi yang terintegrasi dengan memanfaatkan teknologi informasi," ujarnya.

Menurutnya, dengan sistem ini, semua terintegrasi online. Bahkan dirinya juga mendorong ke pengelolaan keuangan desa melalui e-village budgeting dan e-monitoring system. Penyusunan laporan keuangan Banyuwangi, imbuh Anas, telah menggunakan sistem berbasis aktual, bahkan termasuk yang pertama di Indonesia menerapkan sistem tersebut sejak 2014. "Pengelolaan keuangan yang baik tidak semata-mata untuk kepentingan administratif memenuhi hukum keuangan negara. Tapi harus berdampak ke ekonomi masyarakat," jelasnya.

Anas menambahkan, peningkatan ekonomi terlihat dari peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banyuwangi dari Rp32,46 triliun pada 2010 menjadi Rp66,34 triliun pada 2016. Pendapatan per kapita warga juga melonjak dari Rp20,8 juta per orang per tahun menjadi Rp41,46 juta per orang per tahun. "Dari sisi pelayanan publik, ada program Smart Kampung yang menjadikan desa sebagai garda terdepan. Ada Mal Pelayanan Publik yang telah mengintegrasikan 142 jenis dokumen/izin di satu tempat, sehingga warga dimudahkan," papar Anas.

Sebelumnya, Kementerian PAN-RB juga memberikan penilaian A dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) untuk Banyuwangi, yang menempatkan kabupaten itu sebagai satu-satunya yang mendapatkan nilai A se-Indonesia.