Djarot Klaim Komunikasi Eksekutif dan Legislatif Kian Mencair
Rabu, 22 Juni 2016 - 23:09 WIB
Djarot Klaim Komunikasi Eksekutif dan Legislatif Kian Mencair
A
A
A
JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mengaku, komunikasi eksekutif dengan legislatif sudah mulai membaik. Dia berharap, komunikasi bisa semakin baik di perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) DKI Jakarta ke-489.
"Alhamdulillah, kalau dengan DPRD DKI, kami (Pemprov DKI) sudah sama-sama paham. Memahami irama apa yang ingin dikerjakan Pemprov DKI. Komunikasi sudah baik," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).
Mantan Wali Kota Blitar itu memaklumi, jika masih ada anggota dewan yang tidak puas terkait komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Dia berjanji, Pemprov DKI terbuka untuk dikritik dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau ada beberapa yang kurang puas itu wajar. Sebagai mekanisme check and balances. Tapi kami minta harus betul-betul objektif, akurat dan kami juga enggak antikritik," ujarnya.
Djarot mengaku, dirinya berasal dari partai politik (parpol) sehingga hubungan antara anggota dewan lebih cair. Seperti yang diketahui ratusan anggota dewan ini dipilih oleh rakyat dari berbagai macam parpol.
"Masing-masing lembaga mempunyai tujuan yang sama, hanya fungsinya beda. Kami eksekutif dan mereka legislatif. Kalau saya orang partai, jadi hubungan saya dengan legislatif juga lebih cair," terangnya.
Seperti yang diketahui ada banyak hal yang membuat hubungan eksekutif dan legislatif kerap kali memanas. Salah satunya saat ricuh Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI 2015.
Baik eksekutif dan legislatif memiliki argumennya masing-masing. Hasilnya APBD 2015 diketok dengan Peraturan Gubernur (Pergub) bukan dengan Peraturan Daerah (Perda).
"Alhamdulillah, kalau dengan DPRD DKI, kami (Pemprov DKI) sudah sama-sama paham. Memahami irama apa yang ingin dikerjakan Pemprov DKI. Komunikasi sudah baik," kata Djarot di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (22/6/2016).
Mantan Wali Kota Blitar itu memaklumi, jika masih ada anggota dewan yang tidak puas terkait komunikasi antara eksekutif dan legislatif. Dia berjanji, Pemprov DKI terbuka untuk dikritik dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Kalau ada beberapa yang kurang puas itu wajar. Sebagai mekanisme check and balances. Tapi kami minta harus betul-betul objektif, akurat dan kami juga enggak antikritik," ujarnya.
Djarot mengaku, dirinya berasal dari partai politik (parpol) sehingga hubungan antara anggota dewan lebih cair. Seperti yang diketahui ratusan anggota dewan ini dipilih oleh rakyat dari berbagai macam parpol.
"Masing-masing lembaga mempunyai tujuan yang sama, hanya fungsinya beda. Kami eksekutif dan mereka legislatif. Kalau saya orang partai, jadi hubungan saya dengan legislatif juga lebih cair," terangnya.
Seperti yang diketahui ada banyak hal yang membuat hubungan eksekutif dan legislatif kerap kali memanas. Salah satunya saat ricuh Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah (APBD) DKI 2015.
Baik eksekutif dan legislatif memiliki argumennya masing-masing. Hasilnya APBD 2015 diketok dengan Peraturan Gubernur (Pergub) bukan dengan Peraturan Daerah (Perda).
(mhd)
