Penempelan Stiker Keluarga Miskin di Surabaya Tercatat 79,22 Persen
Selasa, 17 Januari 2023 - 20:13 WIB
loading...
Penempelan stiker keluarga miskin di Surabaya. Foto: Aan/SINDOnews
A
A
A
SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melabeli keluarga miskin dengan stiker. Tercatat, sebanyak 75.069 KK (Kartu Keluarga) atau 219.427 jiwa yang masuk ke dalam data tersebut.
“Nah, yang sudah ditempeli stiker Keluarga Miskin berdasarkan data sampai Senin kemarin (16/1/2023) sebanyak 79,22 persen atau 59.473 KK dari total yang akan ditempel 75.069 KK. Jadi, teman-teman di bawah terus bergerak,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Selasa (17/1/2023).
Dia melanjutkan, penempelan stiker itu dilakukan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari RT-RW, LPMK, KSH, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pihak kelurahan dan kecamatan.
Baca juga: Warga Miskin di Palembang Meningkat 11,34 Persen
Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, apakah warga yang akan ditempelkan stiker itu benar-benar warga miskin atau tidak. Meskipun sebenarnya data itu sudah melalui proses panjang yang diusulkan oleh RT dan RW.
“Bahkan, teman-teman saya juga minta untuk melakukan foto geotag, sehingga nanti ke depannya kita akan bisa memetakan stiker Keluarga Miskin itu terpasang di mana saja, dan warga miskin di Surabaya ada di mana saja. Bisa dibuat seperti peta nanti. Dengan cara ini, diharapkan semua bantuan atau intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan mereka bisa terangkat dari kemiskinan,” bebernya.
Pada saat penempelan stiker ini, banyak hal yang dijumpai petugas di lapangan. Pasalnya, ada warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker itu. Namun banyak pula yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk meminta rumahnya ditempeli stiker itu.
Baca: Gubernur: Waspadai Munculnya Warga Miskin Palsu
Bagi warga yang menolak, Anna memastikan, pihak kelurahan atau kecamatan akan membuat laporan bahwa warga tersebut menolak rumahnya ditempeli stiker Keluarga Miskin. Sehingga secara otomatis dia juga menolak berbagai bantuan atau intervensi dari pemerintah, sehingga di periode selanjutnya diusulkan penghapusan dari Keluarga Miskin.
“Tapi, tidak sedikit juga yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai Keluarga Miskin. Bahkan, mereka juga meminta rumahnya segera ditempeli stiker Keluarga Miskin itu. Jadi, kalau keluarga tersebut memang tidak mampu, maka dia akan sangat bersyukur ditempeli stiker ini,” jelasnya.
Anna juga memastikan, kebijakan Pemkot Surabaya untuk menempeli stiker rumah warga miskin sangat diapresiasi oleh BPS. Pasalnya, ketika QR Code yang ada di stiker itu discan, akan muncul bantuan apa saja yang telah diterima oleh keluarga tersebut.
Baca: Dampak Corona, Warga Miskin di Salatiga Bertambah 1.906 Jiwa
Sehingga, apabila ada survey yang dilakukan oleh BPS, lalu rumah warga miskin itu kebetulan tidak ada orangnya, maka petugas BPS cukup scan barcode di stiker itu, lalu akan muncul bantuan yang diterima oleh keluarga itu.
“Di samping itu, ke depannya semua bantuan dan intervensi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Surabaya, akan berpedoman pada data Keluarga Miskin tersebut. Apalagi sudah ada Surat Edaran Sekda, bahwa semua intervensi harus mengacu data tersebut,” tukasnya.
“Nah, yang sudah ditempeli stiker Keluarga Miskin berdasarkan data sampai Senin kemarin (16/1/2023) sebanyak 79,22 persen atau 59.473 KK dari total yang akan ditempel 75.069 KK. Jadi, teman-teman di bawah terus bergerak,” kata Kepala Dinas Sosial Kota Surabaya, Anna Fajriatin, Selasa (17/1/2023).
Dia melanjutkan, penempelan stiker itu dilakukan oleh semua elemen masyarakat, mulai dari RT-RW, LPMK, KSH, Babinsa dan Bhabinkamtibmas, pihak kelurahan dan kecamatan.
Baca juga: Warga Miskin di Palembang Meningkat 11,34 Persen
Hal ini dilakukan untuk memastikan kembali kebenaran data tersebut, apakah warga yang akan ditempelkan stiker itu benar-benar warga miskin atau tidak. Meskipun sebenarnya data itu sudah melalui proses panjang yang diusulkan oleh RT dan RW.
“Bahkan, teman-teman saya juga minta untuk melakukan foto geotag, sehingga nanti ke depannya kita akan bisa memetakan stiker Keluarga Miskin itu terpasang di mana saja, dan warga miskin di Surabaya ada di mana saja. Bisa dibuat seperti peta nanti. Dengan cara ini, diharapkan semua bantuan atau intervensi yang akan dilakukan oleh pemerintah bisa tepat sasaran dan mereka bisa terangkat dari kemiskinan,” bebernya.
Pada saat penempelan stiker ini, banyak hal yang dijumpai petugas di lapangan. Pasalnya, ada warga yang menolak rumahnya ditempeli stiker itu. Namun banyak pula yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk meminta rumahnya ditempeli stiker itu.
Baca: Gubernur: Waspadai Munculnya Warga Miskin Palsu
Bagi warga yang menolak, Anna memastikan, pihak kelurahan atau kecamatan akan membuat laporan bahwa warga tersebut menolak rumahnya ditempeli stiker Keluarga Miskin. Sehingga secara otomatis dia juga menolak berbagai bantuan atau intervensi dari pemerintah, sehingga di periode selanjutnya diusulkan penghapusan dari Keluarga Miskin.
“Tapi, tidak sedikit juga yang berbondong-bondong ke kantor Dinsos untuk mendaftarkan diri atau keluarganya sebagai Keluarga Miskin. Bahkan, mereka juga meminta rumahnya segera ditempeli stiker Keluarga Miskin itu. Jadi, kalau keluarga tersebut memang tidak mampu, maka dia akan sangat bersyukur ditempeli stiker ini,” jelasnya.
Anna juga memastikan, kebijakan Pemkot Surabaya untuk menempeli stiker rumah warga miskin sangat diapresiasi oleh BPS. Pasalnya, ketika QR Code yang ada di stiker itu discan, akan muncul bantuan apa saja yang telah diterima oleh keluarga tersebut.
Baca: Dampak Corona, Warga Miskin di Salatiga Bertambah 1.906 Jiwa
Sehingga, apabila ada survey yang dilakukan oleh BPS, lalu rumah warga miskin itu kebetulan tidak ada orangnya, maka petugas BPS cukup scan barcode di stiker itu, lalu akan muncul bantuan yang diterima oleh keluarga itu.
“Di samping itu, ke depannya semua bantuan dan intervensi yang sudah dilakukan dan akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi dan Pemkot Surabaya, akan berpedoman pada data Keluarga Miskin tersebut. Apalagi sudah ada Surat Edaran Sekda, bahwa semua intervensi harus mengacu data tersebut,” tukasnya.
(san)
Lihat Juga :
