Pemprov Gorontalo Ajak Investor Atasi Stunting dan Kemiskinan Ekstrem
loading...
Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato. Foto/IST
A
A
A
GORONTALO - Pemerintah Provinsi Gorontalo mengapresiasi kehadiran PT Biomasa Jaya Abadi (BJA) yang beroperasi di Kabupaten Pohuwato. Sebagai produsen wood pellet terintegrasi dengan izin kapasitas produksi terbesar di Indonesia.
Sebab, BJA memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Gorontalo dan pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).
Menurut dia, hingga 2024, BJA bersama mitranya telah menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp47,5 miliar. Pembagian PNBP tersebut adalah 30% untuk pemerintah pusat, 30% untuk Provinsi Gorontalo, dan 40% untuk Kabupaten Pohuwato.
“Masyarakat Pohuwato harus merasa beruntung dengan adanya BJA. Dana bagi hasil yang diterima bisa digunakan untuk kemajuan daerah,” ujar Handoyo dalam Forum Group Discussion bertemaMembangun Gorontalo dengan Menjaga Etika Lingkunganyang digelar Asosiasi Produsen Energi Biomassa (APREBI) di Gorontalo.
Handoyo menyoroti dua persoalan krusial di Gorontalo: kemiskinan dan stunting. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 14,57%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 17.410 jiwa.
Meski persentase ini menurun dari tahun sebelumnya, Gorontalo masih masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia. Di sisi lain, prevalensi stunting di Gorontalo meningkat dari 22% pada 2022 menjadi 26,9% di 2023.
Handoyo menyebutkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, Gorontalo membutuhkan investasi di luar sektor pertanian tradisional.
”Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp1,8 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp500 miliar, kita perlu membuka diri terhadap investasi. Ini adalah bagian dari kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan,” kata Handoyo.
Gorontalo membutuhkan investor membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di Gorontalo hanya 4,5%. Dibutuhkan peningkatan menciptakan 400.000 lapangan kerja baru dari setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi.
Sebab, BJA memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat Gorontalo dan pemerintah daerah. Hal itu diungkapkan Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto dalam keterangannya, Rabu (16/10/2024).
Menurut dia, hingga 2024, BJA bersama mitranya telah menyumbangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp47,5 miliar. Pembagian PNBP tersebut adalah 30% untuk pemerintah pusat, 30% untuk Provinsi Gorontalo, dan 40% untuk Kabupaten Pohuwato.
“Masyarakat Pohuwato harus merasa beruntung dengan adanya BJA. Dana bagi hasil yang diterima bisa digunakan untuk kemajuan daerah,” ujar Handoyo dalam Forum Group Discussion bertemaMembangun Gorontalo dengan Menjaga Etika Lingkunganyang digelar Asosiasi Produsen Energi Biomassa (APREBI) di Gorontalo.
Handoyo menyoroti dua persoalan krusial di Gorontalo: kemiskinan dan stunting. Per Maret 2024, persentase penduduk miskin di Provinsi Gorontalo tercatat sebesar 14,57%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem mencapai 17.410 jiwa.
Meski persentase ini menurun dari tahun sebelumnya, Gorontalo masih masuk dalam 10 provinsi termiskin di Indonesia. Di sisi lain, prevalensi stunting di Gorontalo meningkat dari 22% pada 2022 menjadi 26,9% di 2023.
Handoyo menyebutkan bahwa untuk mengatasi permasalahan ini, Gorontalo membutuhkan investasi di luar sektor pertanian tradisional.
”Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hanya Rp1,8 triliun dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp500 miliar, kita perlu membuka diri terhadap investasi. Ini adalah bagian dari kebijakan untuk menanggulangi kemiskinan,” kata Handoyo.
Gorontalo membutuhkan investor membuka lapangan kerja dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, pertumbuhan ekonomi di Gorontalo hanya 4,5%. Dibutuhkan peningkatan menciptakan 400.000 lapangan kerja baru dari setiap kenaikan 1% pertumbuhan ekonomi.
Explore More