Kejati Dalami Dugaan Rekayasa Surat Damai Kasus Asusila Anak di Parepare
Minggu, 12 Juli 2020 - 20:03 WIB
loading...
ilustrasi asusila. Foto: SINDOnews
A
A
A
PAREPARE - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel bakal mendalami dugaan rekayasa surat damai kasus asusila anak di Kota Parepare. Surat damai tersebut sebelumnya sempat dipersoalkan ibu korban asusila.
"Akan diteliti untuk kebenarannya. Apakah surat perdamaian yang didapatkan dalam persidangan perkara betul atau tidak dibuat secara benar. Jika itu dipalsukan, yang berbuat harus melalui proses hukum," ucap Wakil Kepala Kejati Sulsel, Risal Nurul Fitri, baru-baru ini.
Baca juga: Kasus Asusila Anak, 2 Remaja di Parepare Divonis 5 Bulan Bui
Sebelumnya, Kajari Parepare, Amir Syarifuddin menunjukkan surat perdamaian antara pelaku dan korban di sela aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kota Parepare (AMP) di kantor Kejari Parepare beberapa waktu lalu.
Amir mengatakan, antara pelaku dan korban telah berdamai dan ditandatangani oleh pelaku dan korban.
"Semua sudah berdamai, jadi untuk apa lagi kita persoalkan perkara ini. Tinggal tunggu prosesnya karena ini bukan aduan, perdamaian tidak mempengaruhi proses sampai ada putusan untuk kepastian hukumnya," papar Amir.
Baca juga: Pelaku Asusila di Parepare Divonis 5 Bulan, Mahasiswa Demo di Kejaksaan
Sementara itu, H yang merupakan ibu korban mengatakan, dalam surat perdamaian yang ditandatanganinya untuk dua pelaku, tidak ada nilai nominal sebesar Rp10 juta sebagai kompensasi atau ganti rugi yang tercantum, seperti yang tertera pada surat damai yang diterima Kejari.
"Kami memaafkan dua pelaku karena kasihan dengan orang tuanya yang terus mendatangi kami, sampai hendak mencium kaki kami. Selain karena tidak turut menyetubuhi anak kami. Tapi kami tidak menerima uang apapun, karena kami bukan menjual anak," papar H.
Terpisah, Penasihat Hukum (PH) para tersangka, Samiruddin mengatakan, pihaknya ikut menyesalkan tindakan Kejari Parepare, yang memunculkan surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang dibuat pihaknya kepada mahasiswa.
Baca juga: Sempat Buron, Pelaku Asusila Anak di Parepare Akhirnya Diringkus
"Itu salah kirim. Kemarin jaksa yang minta untuk ditambah (nominal kompensasi). Baru mau diklarifikasi isi suratnya dan harusnya disampaikan pada kedua pihak. Tapi kenapa muncul di publik, makanya saya kaget. Itu saya sesalkan jaksa kenapa dikeluarkan," ungkapnya.
Samiruddin memastikan, jika surat damai antara korban dan pelaku yang bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan, adalah yang ada pada korban dan pelaku. Bukan yang ada di kejaksaan.
Samiruddin menegaskan, surat perdamaian itupun belum digunakan karena hanya dua pelaku yang mendapat dari korban, yakni pelaku dewasa.
Baca juga: P2TP2A Sulsel Atensi Penanganan Kasus Asusila Anak di Parepare
"Sidang untuk pelaku dewasa belum digelar," tandasnya.
Samiruddin menambahkan, perdamaian antara korban dan pelaku, memang ada. Dan untuk bukti surat yang benar, yang ada dengan korban dan pelaku.
"Dan saat sidang dua pelaku anak, tidak ada kami ajukan surat damai, karena memang tidak ada perdamaian," tandasnya.
Baca juga: Kasus Asusila Anak di Bawah Umur, Mahasiswa Parepare Demo di 3 Lembaga Hukum
"Akan diteliti untuk kebenarannya. Apakah surat perdamaian yang didapatkan dalam persidangan perkara betul atau tidak dibuat secara benar. Jika itu dipalsukan, yang berbuat harus melalui proses hukum," ucap Wakil Kepala Kejati Sulsel, Risal Nurul Fitri, baru-baru ini.
Baca juga: Kasus Asusila Anak, 2 Remaja di Parepare Divonis 5 Bulan Bui
Sebelumnya, Kajari Parepare, Amir Syarifuddin menunjukkan surat perdamaian antara pelaku dan korban di sela aksi unjuk rasa Aliansi Mahasiswa Kota Parepare (AMP) di kantor Kejari Parepare beberapa waktu lalu.
Amir mengatakan, antara pelaku dan korban telah berdamai dan ditandatangani oleh pelaku dan korban.
"Semua sudah berdamai, jadi untuk apa lagi kita persoalkan perkara ini. Tinggal tunggu prosesnya karena ini bukan aduan, perdamaian tidak mempengaruhi proses sampai ada putusan untuk kepastian hukumnya," papar Amir.
Baca juga: Pelaku Asusila di Parepare Divonis 5 Bulan, Mahasiswa Demo di Kejaksaan
Sementara itu, H yang merupakan ibu korban mengatakan, dalam surat perdamaian yang ditandatanganinya untuk dua pelaku, tidak ada nilai nominal sebesar Rp10 juta sebagai kompensasi atau ganti rugi yang tercantum, seperti yang tertera pada surat damai yang diterima Kejari.
"Kami memaafkan dua pelaku karena kasihan dengan orang tuanya yang terus mendatangi kami, sampai hendak mencium kaki kami. Selain karena tidak turut menyetubuhi anak kami. Tapi kami tidak menerima uang apapun, karena kami bukan menjual anak," papar H.
Terpisah, Penasihat Hukum (PH) para tersangka, Samiruddin mengatakan, pihaknya ikut menyesalkan tindakan Kejari Parepare, yang memunculkan surat pernyataan kesepakatan perdamaian yang dibuat pihaknya kepada mahasiswa.
Baca juga: Sempat Buron, Pelaku Asusila Anak di Parepare Akhirnya Diringkus
"Itu salah kirim. Kemarin jaksa yang minta untuk ditambah (nominal kompensasi). Baru mau diklarifikasi isi suratnya dan harusnya disampaikan pada kedua pihak. Tapi kenapa muncul di publik, makanya saya kaget. Itu saya sesalkan jaksa kenapa dikeluarkan," ungkapnya.
Samiruddin memastikan, jika surat damai antara korban dan pelaku yang bisa dijadikan barang bukti dalam persidangan, adalah yang ada pada korban dan pelaku. Bukan yang ada di kejaksaan.
Samiruddin menegaskan, surat perdamaian itupun belum digunakan karena hanya dua pelaku yang mendapat dari korban, yakni pelaku dewasa.
Baca juga: P2TP2A Sulsel Atensi Penanganan Kasus Asusila Anak di Parepare
"Sidang untuk pelaku dewasa belum digelar," tandasnya.
Samiruddin menambahkan, perdamaian antara korban dan pelaku, memang ada. Dan untuk bukti surat yang benar, yang ada dengan korban dan pelaku.
"Dan saat sidang dua pelaku anak, tidak ada kami ajukan surat damai, karena memang tidak ada perdamaian," tandasnya.
Baca juga: Kasus Asusila Anak di Bawah Umur, Mahasiswa Parepare Demo di 3 Lembaga Hukum
(luq)
Lihat Juga :
