Pengamat Kebijakan Publik Dorong Pemerintah Optimalkan LRT Palembang
Jum'at, 23 Desember 2022 - 08:47 WIB
loading...
Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah memaksimalkan Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel). (Ist)
A
A
A
PALEMBANG - Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah memaksimalkan Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).
Bambang merasa ironis saat berkunjung dan melihat langsung kondisi Lintas Rel Terpadu atau LRT Palembang yang kurang dimanfaatkan secara optimal.
LRT Pelembang yang dibiayai dengan utang sangat besar senilai Rp10,9 triliun sampai dengan saat ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Terbukti pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp15 miliar setahun, padahal biaya operasional LRT untuk listriknya saja adalah Rp7,5 miliar perbulan atau Rp90 miliar setahun.
"Dan masih ada biaya-biaya lain yg akhirnya LRT Palembang harus di subsidi APBN sekitar Rp300 miliar pertahun di 2018 dan Rp160 miliar di 2022 dan tahun-tahun sebelumnya rata rata antara Rp200-300 miliar yang semuanya menggunakan uang rakyat seluruh Indonesia dari anggaran APBN," ujar Bambang.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 Komisi VI dan V ini menambahkan saat dirinya melewati salah satu Stasiun Bumi Sriwijaya, banyak masyarakat yang mengeluh tangga eskalator tidak jalan.
Demikian juga lift mati sehingga banyak ibu-ibu yang turun tangga mengalami kesulitan dan akses intermoda darat lanjutan (BRT) saat itu juga tidak ada.
Bambang merasa ironis saat berkunjung dan melihat langsung kondisi Lintas Rel Terpadu atau LRT Palembang yang kurang dimanfaatkan secara optimal.
LRT Pelembang yang dibiayai dengan utang sangat besar senilai Rp10,9 triliun sampai dengan saat ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.
Terbukti pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp15 miliar setahun, padahal biaya operasional LRT untuk listriknya saja adalah Rp7,5 miliar perbulan atau Rp90 miliar setahun.
"Dan masih ada biaya-biaya lain yg akhirnya LRT Palembang harus di subsidi APBN sekitar Rp300 miliar pertahun di 2018 dan Rp160 miliar di 2022 dan tahun-tahun sebelumnya rata rata antara Rp200-300 miliar yang semuanya menggunakan uang rakyat seluruh Indonesia dari anggaran APBN," ujar Bambang.
Anggota DPR RI periode 2014-2019 Komisi VI dan V ini menambahkan saat dirinya melewati salah satu Stasiun Bumi Sriwijaya, banyak masyarakat yang mengeluh tangga eskalator tidak jalan.
Demikian juga lift mati sehingga banyak ibu-ibu yang turun tangga mengalami kesulitan dan akses intermoda darat lanjutan (BRT) saat itu juga tidak ada.
Lihat Juga :
