Pengamat Kebijakan Publik Dorong Pemerintah Optimalkan LRT Palembang

PALEMBANG - Pengamat Kebijakan Publik Bambang Haryo Soekartono mendorong pemerintah memaksimalkan Light Rail Transit (LRT) Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Bambang merasa ironis saat berkunjung dan melihat langsung kondisi Lintas Rel Terpadu atau LRT Palembang yang kurang dimanfaatkan secara optimal.

LRT Pelembang yang dibiayai dengan utang sangat besar senilai Rp10,9 triliun sampai dengan saat ini masih kurang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Terbukti pendapatan LRT saat ini baru sebesar Rp15 miliar setahun, padahal biaya operasional LRT untuk listriknya saja adalah Rp7,5 miliar perbulan atau Rp90 miliar setahun.

"Dan masih ada biaya-biaya lain yg akhirnya LRT Palembang harus di subsidi APBN sekitar Rp300 miliar pertahun di 2018 dan Rp160 miliar di 2022 dan tahun-tahun sebelumnya rata rata antara Rp200-300 miliar yang semuanya menggunakan uang rakyat seluruh Indonesia dari anggaran APBN," ujar Bambang.

Anggota DPR RI periode 2014-2019 Komisi VI dan V ini menambahkan saat dirinya melewati salah satu Stasiun Bumi Sriwijaya, banyak masyarakat yang mengeluh tangga eskalator tidak jalan.

Demikian juga lift mati sehingga banyak ibu-ibu yang turun tangga mengalami kesulitan dan akses intermoda darat lanjutan (BRT) saat itu juga tidak ada.

"Masyarakat banyak mengeluh terkait fasilitas saat saya melewati Stadion Bumi Sriwijaya, tak hanya itu akses intermoda darat lanjutan atau BRT juga tidak ada," tutur pria yang pernah mendapatkan penghargaan sebagai Anggota DPR RI ter Aspiratif 2019 ini.

Selain itu lanjut Bambang, dirinya juga melihat ada beberapa fungsi keselamatan misalnya pagar penumpang penunggu kereta api dengan rel kereta api tidak ada pembatasnya.

"Ini sangat membahayakan para calon penumpang kereta api pada saat akan tiba karena mereka bisa jatuh ke rel kereta dan dikhawatirkan bisa tersengat listrik bertegangan tinggi karena di samping rel kereta api terpasang peringatan 'Awas Listrik Tegangan Tinggi," kata Alumnus ITS Surabaya ini.

Bambang Haro yang juga merupakan Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat menceritakan perbedaan keamananan dengan Jepang saat dirinya berada di negara tersebut dan memanfaatkan angkutan kereta api.

Di sana batas calon penumpang menunggu kereta api dengan rel terdapat pagar pelindung agar penunggu kereta api lebih aman dan tidak terjatuh.

Politisi senior Partai Gerindra ini berharap kereta LRT Palembang yang sudah beroperasi lebih dari 3 tahun ini bisa betul-betul dimanfaatkan oleh masyarakat Palembang.

“Ini adalah tugas dari Kementerian Perhubungan bersama Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengusahakan lebih keras lagi agar kereta LRT tersebut bisa dimanfaatkan atau digunakan dengan baik oleh masyarakat Palembang," katanya.

Sehingga subsidi APBN tidak secara terus menerus di gelontorkan untuk operasional LRT, apalagi nantinya harus dibebani dengan kewajiban pengembalian hutang investasi yg sangat besar saat grece period habis.

"Maka beban pengelola LRT akan semakin berat dan lagi-lagi rakyat seluruh Indonesia menjadi korban untuk mensubsidi biaya operasional kereta api tersebut” tegasnya.

Kementerian Perhubungan, kata Bambang Haryo, juga bisa mendorong pengelola LRT agar melengkapi keselamatan untuk penumpang terutama pagar pembatas yang sampai saat ini belum ada.

Baca: Pria Asal Pamekasan Ini Resmi Jabat Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim.

Termasuk mengembalikan semua fasilitas kenyamanan lift dan eskalor yang rusak serta melengkapi konektivitas angkutan darat lanjutan secara cukup agar bisa digunakan masyarakat secara maksimal.

"Kementerian Perhubungan yang membangun LRT harus mempunyai target biaya operasional LRT bisa diselesaikan sendiri oleh pengelola yang tidak menggantungkan subsidi rakyat seluruh Indonesia lagi," pungkasnya.