Rakor dan Evaluasi Percepatan Penurunan Stunting di Batola Tahun 2022, Ini Pesan Sekda

Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala (Batola) menggelar rakor dan evaluasi percepatan penurunan stunting di Batola tahun 2022. Membuka sekaligus menyampaikan materi Sekretaris Daerah Batola H. Zulkipli Yadi Noor, Rabu (14/12).

Berlangsung di aula selidah kantor sekretariat daerah Batola di Marabahan. Acara ini menghadirkan seluruh Camat, Kepala Puskesmas, Kepala Kantor Urusan Agama masing-masing Kecamatan dan para Kepala Desa, juga leading sektor pada kegiatan ini Kepala Dinas Kesehatan Batola dr. Azizah Sri Widari.

Dalam sambutannya, Sekda yang akrab disapa Zulkipli ini menyampaikan tindakan intervensi gizi spesifik sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penanganan stunting, mengamanatkan adanya fokus kegiatan pada masing-masing Desa lokus stunting 2022.

“Bersama tim TPPS Kabupaten dan Kecamatanserta lokus stunting melakukan intervensi gizi spesifik dab intervensi gizi sensitif, ” ungkap Zulkipli.

Sebut Sekda, intervensi gizi spesifik yang sudah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini dinas kesehatan adalah program pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dan balita ( Permata Bunda). Selain juga dengan pencegahan infeksi, penyakit menular, dan kesehatan lingkungan.

“Namun intervensi gizi spesifik hanya berpengaruh 30% untuk penanganan stunting, ” jelas mantan kepala Bapelitbang Batola ini.

Karena itulah menurut sekda intervensi gizi sensitif juga tak kalah penting harus dilakukan. Pasalnya menurut Sekda intervensi gizi sensitif berpengaruh sebanyak 70% dalam penurunan stunting.

“Intervensi gizi sensitif seperti tersedianya air minum bersih, sanitasi dan penggunaan jamban sehat, kebersihan lingkungan dan pola asuh anak serta tak kalah penting penyiapan kualitas kehidupan berkeluarga bagi calon pengantin, ” jelas Sekda.

Tambah Sekda, rapat koordinasi dan evaluasi percepatan penurunan stunting ini penting dilakukan untuk melihat hasil intervensi pencegahan dan penurunan stunting. Apakah telah dilakukan bersama-sama antar SKPD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non pemerintah dan masyarakat dari Kabupaten sampai Desa.