Pemkab Batola bersama Inspektorat Jendral Kemendagri Adakan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
loading...
Pemkab Batola adakan Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri. (Foto: dok Pemkab Batola)
A
A
A
BARITO KUALA - Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melaksanakan Zoom Meeting Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri. Pemkab Batola diwakili langsung oleh Pj Bupati Mujiyat yang juga turut didampingi oleh Sekretaris Daerah Zulkipli Yadi Noor beserta seluruh pimpinan SKPD dalam mengikuti rapat di Galaxy Hotel Banjarmasin pada Sabtu (21/10/2023).
Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana kinerja ini nantinya akan dievalusi pada triwulan keempat di Inspektorat Jendral Kemendagri.
Kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan oleh Sekda Zulkipli Yadi Noor yang sangat mengapresiasi kegiatan ini dikarenakan pemkab dapat mengetahui perihal kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tentu akan lebih cepat dapat diatasi. “Hakikatnya adalah kinerja Pj Bupati merupakan kinerja kami semua, kami disini dengan sepenuh hati melaksanakan program kegiatan yang diamanahkan,” ujar Zulkipli.
Mujiyat juga menyampaikan bahwa Barito Kuala terus berusaha menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang maksimal dalam menangani permasalahan seperti stunting, pngendalian inflasi, dan menekan angka kemiskinan. Menurut data yang telah terkumpul, angka stunting mengalami penurunan sekitar 11.43%, perihal inflasi juga telah ditangani dengan baik, dan pengentasan kemiskinan esktrim melalui pelaksanaan bedah rumah yang telah mencapai ratusan rumah. Mujiyat juga menambahkan kemajuan Barito Kualadalam bidang pertanian yang menjadi lumbung pangan nasional juga salah satu langkah pengendalian inflasi.
Kegiatantersebut berlanjut dengan arahan dan bimbingan dari Narasumber Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri yakni oleh Inspektur Satu sampai Inspektur Empat dan para Auditor Madya. Para narasumber tersebut memberikan masukkan kepada Pemerintah Barito Kuala tentang data yang telah dikirimkan sebelumnya kepada narasumber. Agar nantinya saat pertanggung jawaban LPJ, Pj Bupati dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
“selama 8 bulan bekerja, ada 12 penghargaan yang sudah diterima oleh Barito Kuala. Artinya dalam satu bulan ada lebih dari satu penghargaan yang diterima berarti kinerja barito kuala sudah baik,” ujar Mujiyat.
Ia pun berharap agar setiap data-data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah dapat selaras dan terhubung dengan baik agar dapat diharmonisasikan bersama oleh penyelengara pemerintahan untuk indikator menuju pengelolaan daerah yang semakin baik lagi.
Asistensi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerahtersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi aspek pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dimana kinerja ini nantinya akan dievalusi pada triwulan keempat di Inspektorat Jendral Kemendagri.
Kegiatan tersebut diawali dengan pembukaan oleh Sekda Zulkipli Yadi Noor yang sangat mengapresiasi kegiatan ini dikarenakan pemkab dapat mengetahui perihal kekurangan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang tentu akan lebih cepat dapat diatasi. “Hakikatnya adalah kinerja Pj Bupati merupakan kinerja kami semua, kami disini dengan sepenuh hati melaksanakan program kegiatan yang diamanahkan,” ujar Zulkipli.
Mujiyat juga menyampaikan bahwa Barito Kuala terus berusaha menyelenggarakan Pemerintahan Daerah yang maksimal dalam menangani permasalahan seperti stunting, pngendalian inflasi, dan menekan angka kemiskinan. Menurut data yang telah terkumpul, angka stunting mengalami penurunan sekitar 11.43%, perihal inflasi juga telah ditangani dengan baik, dan pengentasan kemiskinan esktrim melalui pelaksanaan bedah rumah yang telah mencapai ratusan rumah. Mujiyat juga menambahkan kemajuan Barito Kualadalam bidang pertanian yang menjadi lumbung pangan nasional juga salah satu langkah pengendalian inflasi.
Kegiatantersebut berlanjut dengan arahan dan bimbingan dari Narasumber Inspektorat Jendral Kementerian Dalam Negeri yakni oleh Inspektur Satu sampai Inspektur Empat dan para Auditor Madya. Para narasumber tersebut memberikan masukkan kepada Pemerintah Barito Kuala tentang data yang telah dikirimkan sebelumnya kepada narasumber. Agar nantinya saat pertanggung jawaban LPJ, Pj Bupati dapat berjalan dengan lancar dan dapat dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.
“selama 8 bulan bekerja, ada 12 penghargaan yang sudah diterima oleh Barito Kuala. Artinya dalam satu bulan ada lebih dari satu penghargaan yang diterima berarti kinerja barito kuala sudah baik,” ujar Mujiyat.
Ia pun berharap agar setiap data-data yang disajikan oleh Pemerintah Daerah dapat selaras dan terhubung dengan baik agar dapat diharmonisasikan bersama oleh penyelengara pemerintahan untuk indikator menuju pengelolaan daerah yang semakin baik lagi.
Lihat Juga :
(dsa)
