Menko PMK Harap Industri Tak PHK Pekerja untuk Cegah Keluarga Miskin Baru
Kamis, 24 November 2022 - 08:30 WIB
loading...
Menko PMK Muhadjir Effendy berharap dunia industri tak mem-PHK pekerja untuk mencegah keluarga miskin baru.
A
A
A
SURABAYA - Sejumlah asosiasi melaporkan, beberapa industri padat karya kinerjanya melambat. Bahkan ada yang memangkas jam kerja menjadi 3-4 hari, yang biasanya 7 hari kerja. Dampaknya bisa pemutusan hubungan kerja (PHK)
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespons itu dengan meninjau langsung kondisi dan masalah ketenagakerjaan di beberapa industri padat karya di Jawa Barat, Rabu (16/11/2022). Muhajir didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan pemerintah daerah setempat.
Muhadjir mengimbau perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan. Ia menegaskan, keputusan PHK merupakan jalan terakhir yang digunakan. "Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (24/11/2022).
Baca juga: Pikap dan Motor Bertabrakan di Madiun, Pengendara Tewas
Meskipun dirinya tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, tapi masalah PHK ataupun pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahannya lantaran berisiko meningkatkan jumlah kemiskinan.
Namun demikian, jika PHK tidak dapat dihindari, Menko PMK meminta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pihaknya menilai hal ini harus dilakukan secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global.
Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy merespons itu dengan meninjau langsung kondisi dan masalah ketenagakerjaan di beberapa industri padat karya di Jawa Barat, Rabu (16/11/2022). Muhajir didampingi Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Anggoro Eko Cahyo dan pemerintah daerah setempat.
Muhadjir mengimbau perusahaan dapat menyiapkan proyeksi yang jelas untuk target ke depan. Ia menegaskan, keputusan PHK merupakan jalan terakhir yang digunakan. "Sebisa mungkin ditahan dulu, jangan ada PHK. Kita cari bersama solusinya,” katanya dalam keterangan resmi, Kamis (24/11/2022).
Baca juga: Pikap dan Motor Bertabrakan di Madiun, Pengendara Tewas
Meskipun dirinya tidak membidangi urusan industri dan perekonomian, tapi masalah PHK ataupun pengurangan jam kerja akan menjadi permasalahannya lantaran berisiko meningkatkan jumlah kemiskinan.
Namun demikian, jika PHK tidak dapat dihindari, Menko PMK meminta agar para pekerja yang di-PHK dapat ditangani dengan baik melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pihaknya menilai hal ini harus dilakukan secara terkoneksi sehingga bisa menekan laju PHK di tengah ketidakpastian perekonomian akibat politik global.
Lihat Juga :
