Pelindo III Bersinergi Tekan Biaya Logistik Jalur Laut
loading...
A
A
A
SURABAYA - PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III bersama dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan juga Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sepakat bersinergi dalam hal penataan ekosistem logistik nasional.
(Baca juga: UTBK Hari Kedua Kendala Server dan Rapid Test Aman )
Sinergi ini dalam rangka efisiensi biaya logistik guna memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Salah satu upaya penataan ekosistem logistik nasional diantaranya adalah dengan penerapan Single Submission dan Joint Inspection.
Saat ini, kedua sistem tersebut diterapkan di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) dan selanjutnya diterapkan juga di Terminal Teluk Lamong (TTL) dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Tanjung Perak Surabaya.
(Baca juga: Dihantam Ombak, Perahu Nelayan Angkut 21 Orang Tenggelam )
Sementara itu Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyampaikan, program Single Submission dan Joint Inspection yang sudah berjalan menjadi sebuah lompatan terobosan dalam upaya menekan waktu dan biaya logistik.
Dirinya pun meminta kedepan inovasi tersebut tidak hanya berlaku pada produk impor melainkan juga ekspor. "Yang sudah berjalan di alur impor barang ini akan terus kita kembangkan. Tidak menutup kemungkinan juga untuk barang ekspor karena ini merupakan solusi realistis dalam menekan biaya logistik," katanya, Senin (6/7/2020).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko mengaku, telah menyiapkan aplikasi bernama InaPortnet yang telah digunakan di lebih dari 30 pelabuhan di Indonesia. Sehingga aktivitas pergerakan kapal dan barang bisa dipantau secara realtime dan akurat.
"Kami sendiri telah mengoperasikan program InaPortnet yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan rencana efisiensi biaya logistik. Sebab, dari aplikasi tersebut, pergerakan kapal dan barang bisa dipantau secara real time," imbuhnya.
(Baca juga: Polres Blitar Kota Gulung Pengedar Sabu Jaringan Pengusaha )
Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III, Putut Sri Muljanto mengatakan, pihaknya telah berhasil menerapkan joint inspection di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS).
Sistem ini telah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan sebanyak 38 persen. Apabila status petikemas flag joint inspection di sistem Single Submission sudah terbit sebelum bongkar di pelabuhan, maka efisiensi biaya logistik di pelabuhan mencapai 49 persen.
"Kami sudah mengkalkulasi kemungkinan efisiensi tersebut secara cermat. Jika ini sudah bisa dilakukan di sebagian besar pelabuhan khususnya Pelindo III, efisiensinya akan cukup besar. Terlebih kami sudah menerapkan teknologi single platform dalam hal pelayanan logistik ini. Jadi kami sangat siap jika akan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pelindo III," pungkas Putut.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) pada 16 Juni 2020. Inpres tersebut bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
(Baca juga: UTBK Hari Kedua Kendala Server dan Rapid Test Aman )
Sinergi ini dalam rangka efisiensi biaya logistik guna memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional. Salah satu upaya penataan ekosistem logistik nasional diantaranya adalah dengan penerapan Single Submission dan Joint Inspection.
Saat ini, kedua sistem tersebut diterapkan di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) dan selanjutnya diterapkan juga di Terminal Teluk Lamong (TTL) dan Terminal Petikemas Surabaya (TPS) di Tanjung Perak Surabaya.
(Baca juga: Dihantam Ombak, Perahu Nelayan Angkut 21 Orang Tenggelam )
Sementara itu Direktur Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Heru Pambudi menyampaikan, program Single Submission dan Joint Inspection yang sudah berjalan menjadi sebuah lompatan terobosan dalam upaya menekan waktu dan biaya logistik.
Dirinya pun meminta kedepan inovasi tersebut tidak hanya berlaku pada produk impor melainkan juga ekspor. "Yang sudah berjalan di alur impor barang ini akan terus kita kembangkan. Tidak menutup kemungkinan juga untuk barang ekspor karena ini merupakan solusi realistis dalam menekan biaya logistik," katanya, Senin (6/7/2020).
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Capt. Wisnu Handoko mengaku, telah menyiapkan aplikasi bernama InaPortnet yang telah digunakan di lebih dari 30 pelabuhan di Indonesia. Sehingga aktivitas pergerakan kapal dan barang bisa dipantau secara realtime dan akurat.
"Kami sendiri telah mengoperasikan program InaPortnet yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan rencana efisiensi biaya logistik. Sebab, dari aplikasi tersebut, pergerakan kapal dan barang bisa dipantau secara real time," imbuhnya.
(Baca juga: Polres Blitar Kota Gulung Pengedar Sabu Jaringan Pengusaha )
Sementara itu, Direktur Operasi dan Komersial Pelindo III, Putut Sri Muljanto mengatakan, pihaknya telah berhasil menerapkan joint inspection di Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS).
Sistem ini telah berhasil menekan biaya logistik di pelabuhan sebanyak 38 persen. Apabila status petikemas flag joint inspection di sistem Single Submission sudah terbit sebelum bongkar di pelabuhan, maka efisiensi biaya logistik di pelabuhan mencapai 49 persen.
"Kami sudah mengkalkulasi kemungkinan efisiensi tersebut secara cermat. Jika ini sudah bisa dilakukan di sebagian besar pelabuhan khususnya Pelindo III, efisiensinya akan cukup besar. Terlebih kami sudah menerapkan teknologi single platform dalam hal pelayanan logistik ini. Jadi kami sangat siap jika akan diterapkan secara menyeluruh di lingkungan Pelindo III," pungkas Putut.
Sebelumnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres No. 5/2020 tentang Penataan Ekosistem Logistik Nasional (Ekolognas) pada 16 Juni 2020. Inpres tersebut bertujuan meningkatkan kinerja logistik nasional, memperbaiki iklim investasi, dan meningkatkan daya saing ekonomi nasional.
(eyt)