Komite Sekolah Patok Sumbangan hingga Rp10 Juta, Emak-emak di Bandung Desak Gubernur Cabut Pergub
Kamis, 22 September 2022 - 12:59 WIB
loading...
Masyarakat pemerhati pendidikan saat menggelar aksi di Gedung DPRD Jabar. Foto Arif Budianto
A
A
A
BANDUNG - Masa berjumlah puluhan yang mayoritas emak-emak melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Jabar, Kamis (22/9/2022). Salah satu tuntutan mereka adalah revisi atau cabut Pergub No 44/2022 tentang Komite Sekolah. Pergub ini menjadi dasar bagi komite untuk meminta sumbangan jutaan rupiah kepada siswa.
Orang tua siswa ini bergabung dengan pemerhati pendidikan dari Forum Pemerhati Pendidikan (FMPP) Jawa Barat, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (Gemppur) menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Baca juga: Bupati Wajo Minta Komite Sekolah Berkontribusi Dukung Kemajuan Pendidikan
Mereka membawa spanduk bertuliskan keprihatinan atas mahalnya biaya pendidikan di Jawa Barat. Ada yang bertuliskan "Mahalnya Biaya Sekolah", "Dunia Pendidikan Sedang Gawat", "Kenapa Jaman Sekarang Korupsi Dipermudah, Sekolah Dipersulit" dan poster lainnya.
Usai menggelar orasi, perwakilan demonstran kemudian melakukan audiensi dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar. Tujuannya agar aspirasi mereka bisa disampaikan kepada Dinas Pendidikan atau Gubernur Jabar.
Koordinator Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (Gemppur) Iwan Hermawan mengaku, aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi saat ini dengan maraknya permintaan sumbangan di SMA/SMK di Jabar yang berbau pungutan.
Ternyata di lapangan ada komite sekolah yang mematok sumbangan antara Rp3 hingga Rp10 juta. "Bentuk sumbangannya ditentukan oleh Komite Sekolah berdasarkan grade bawah hingga atas. Saya kira ini bukan sumbangan tapi pungutan yang terselubung," kata Iwan.
Orang tua siswa ini bergabung dengan pemerhati pendidikan dari Forum Pemerhati Pendidikan (FMPP) Jawa Barat, Forum Aksi Guru Indonesia (FAGI), dan Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (Gemppur) menggeruduk Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat di Jalan Diponegoro, Kota Bandung. Baca juga: Bupati Wajo Minta Komite Sekolah Berkontribusi Dukung Kemajuan Pendidikan
Mereka membawa spanduk bertuliskan keprihatinan atas mahalnya biaya pendidikan di Jawa Barat. Ada yang bertuliskan "Mahalnya Biaya Sekolah", "Dunia Pendidikan Sedang Gawat", "Kenapa Jaman Sekarang Korupsi Dipermudah, Sekolah Dipersulit" dan poster lainnya.
Usai menggelar orasi, perwakilan demonstran kemudian melakukan audiensi dengan Komisi 5 DPRD Provinsi Jabar. Tujuannya agar aspirasi mereka bisa disampaikan kepada Dinas Pendidikan atau Gubernur Jabar.
Koordinator Gerakan Masyarakat Pemantau Pendidikan untuk Reformasi (Gemppur) Iwan Hermawan mengaku, aksi ini sebagai bentuk keprihatinan atas kondisi saat ini dengan maraknya permintaan sumbangan di SMA/SMK di Jabar yang berbau pungutan.
Ternyata di lapangan ada komite sekolah yang mematok sumbangan antara Rp3 hingga Rp10 juta. "Bentuk sumbangannya ditentukan oleh Komite Sekolah berdasarkan grade bawah hingga atas. Saya kira ini bukan sumbangan tapi pungutan yang terselubung," kata Iwan.
Lihat Juga :
