Dua Daerah Masih Zona Merah COVID-19, Hanya 1 Daerah Zona Hijau
Kamis, 02 Juli 2020 - 07:00 WIB
loading...
A
A
A
"Prinsip dasarnya adalah semakin ketat pembatasan perjalanan seseorang, berarti semakin terkendali misalnya pandemi. Semakin leluasa orang bergerak, berarti pergerakan virusnya semakin tinggi. Persoalan teknis terkait ini nanti akan diterjemahkan pada level kebijakan," ujar Ridwan.
Sementara itu Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengakui terjadinya penambahan kasus COVID-19 di beberapa daerah karena penularan dari Kota Makassar. Sebagai wilayah episentrum utama penularan, Makassar menjadi penyumbang terbesar peningkatan angka kasus di Sulsel.
"Terus terang kita agak jebol. Jadi Makassar ini, orang ke daerah pasti menularkan di sana. Maka kalau ini bisa kita kendalikan cepat, daerah-daerah bisa kendalikan cepat," tukas Nurdin, kemarin.
Kata Dia, penularan yang bermuara di Kota Makassar, perlu menjadi prioritas. Agar infeksi tidak menyebar luas ke daerah lain. Nurdin tak ingin kasus ini dianggap enteng, semua daerah di Sulsel pun mesti waspada, tanpa terkecuali. Diapun meminta tiap kepala daerah memaksimalkan percepatan penanganan COVID-19.
"Kalau saya jangan kita anggap enteng, makanya hal yang paling mendesak yang harus kita lakukan, masing-masing bupati dan wali kota pastikan warga yang masuk ke wilayahnya itu pastikan dia sehat, tidak ada gejala OTG, itu harus dipastikan. Demikian juga orang yang keluar dari daerah," papar Nurdin.
Hal ini ditegaskan Nurdin menyusul rencana memperketat pembatasan perjalanan warga antar wilayah. Kota Makassar yang disebut-sebut sebagai sumber penularan ke daerah, tengah mengkaji rencana ini untuk diterapkan.
Kebijakan pembatasan perjalanan antar wilayah ini dinilai efektif untuk menekan penularan. Dimana selama ini peningkatan terjadi karena masih bebasnya pergerakan atau aktivitas masyarakat.
Skenario pembatasan pergerakan akses antar wilayah ini ada prasyarat perjalanannya. Setidaknya, setiap warga yang ingin keluar masuk perbatasan wilayah, harus dipastikan sehat, dengan mengantongi surat keterangan bebas COVID-19.
Sementara itu Gubernur Sulsel, Prof Nurdin Abdullah mengakui terjadinya penambahan kasus COVID-19 di beberapa daerah karena penularan dari Kota Makassar. Sebagai wilayah episentrum utama penularan, Makassar menjadi penyumbang terbesar peningkatan angka kasus di Sulsel.
"Terus terang kita agak jebol. Jadi Makassar ini, orang ke daerah pasti menularkan di sana. Maka kalau ini bisa kita kendalikan cepat, daerah-daerah bisa kendalikan cepat," tukas Nurdin, kemarin.
Kata Dia, penularan yang bermuara di Kota Makassar, perlu menjadi prioritas. Agar infeksi tidak menyebar luas ke daerah lain. Nurdin tak ingin kasus ini dianggap enteng, semua daerah di Sulsel pun mesti waspada, tanpa terkecuali. Diapun meminta tiap kepala daerah memaksimalkan percepatan penanganan COVID-19.
"Kalau saya jangan kita anggap enteng, makanya hal yang paling mendesak yang harus kita lakukan, masing-masing bupati dan wali kota pastikan warga yang masuk ke wilayahnya itu pastikan dia sehat, tidak ada gejala OTG, itu harus dipastikan. Demikian juga orang yang keluar dari daerah," papar Nurdin.
Hal ini ditegaskan Nurdin menyusul rencana memperketat pembatasan perjalanan warga antar wilayah. Kota Makassar yang disebut-sebut sebagai sumber penularan ke daerah, tengah mengkaji rencana ini untuk diterapkan.
Kebijakan pembatasan perjalanan antar wilayah ini dinilai efektif untuk menekan penularan. Dimana selama ini peningkatan terjadi karena masih bebasnya pergerakan atau aktivitas masyarakat.
Skenario pembatasan pergerakan akses antar wilayah ini ada prasyarat perjalanannya. Setidaknya, setiap warga yang ingin keluar masuk perbatasan wilayah, harus dipastikan sehat, dengan mengantongi surat keterangan bebas COVID-19.
Lihat Juga :
