Soal Sosialisasi RKUHP, Ini Kata Pengamat Hukum dari Universitas Jember

Presiden pun, menurutnya, punya kewajiban untuk mengawasi kontrol institusi masing-masing bagaimana aparat jalankan KUHP ini. Jika dalam hal-hal tertentu, lanjut Gede, ada masyarakat yang paham bahwa suatu pasal merugikan diriya, ada mekanisme lain yang bisa ditempuh.

"Yakni mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi. Meski tidak diinginkan olen tim perumus, ruang untuk itu tetap disediakan oleh Negara," imbuhnya.

Gede yakin, jika tim perumus sudah menyusun norma penjelasan yang benar-benar tepat, maka kecil kemungkinan bagi aparat untuk menyalahgunakan undang-undang ini.

“Sudah clear di rumusan. Misalkan soal penghinaan terhadap presiden, tentu tim bisa membedakan mana kritik dan mana penghinaan. Kalau pun terjadi kasus itu dan presiden mengadukan, sederhana saja, datangkan saksi hal untuk mengecek apakah itu kritik atau penghinaan,” ungkapnya.

Gede menyampaikan bahwa proses penyusunan KUHP yang baru sudah berjalan sangat lama, yaitu sejak 1963. Hal itu dilakukan karena Indonesia ingin memiliki undang-undang yang mencerminkan norma yang ada di negeri ini. Baca juga: 14 Pasal RKUHP dari Dewan Pers, Arsul Sani: Wajib Dibahas dalam Rapat DPR