Kemenkumham Sulsel Harmonisasi Ranperda Penanaman Modal-Kemudahan Investasi Wajo
loading...
Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan harmonisasi Ranperda Kabupaten Wajo tentang Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi di Aula Kanwil, Rabu (24/8/2022) kemarin. Foto/Dok Kemenkumham Sulsel
A
A
A
MAKASSAR - Kanwil Kemenkumham Sulsel melakukan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda ) Kabupaten Wajo tentang Penanaman Modal dan Kemudahan Investasi, di Aula Kanwil, Rabu (24/8/2022) kemarin.
Kepala Bidang Hukum Andi Haris mewakili Kepala Kantor Wilayah , Liberti Sitinjak, membuka kegiatan, mengatakan pelaksanaan harmonisasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Dalam mengharmonisasi perda, perancang harus memperhatikan 10 dimensi yang terdiri dari: Pancasila, UUD 1945, Dimensi Vertikal, Horizontal, Yurisprudensi, Asas Hukum, Sistem Pembangunan Nasional, Perjanjian Internasional, Hukum Adat, dan Dimensi Teknik Penyusunan,” kata Haris.
Haris berharap ke-10 dimensi tersebut sudah tergambar dalam ranperda Kab Wajo.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Wajo, Armayani, menyampaikan terima kasih atas kesediaan jajaran perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel menerima pihaknya dan melakukan harmonisasi ranperda penanaman modal dan kemudahan berusaha ini.
“Tentunya kewenangan pengharmonisasian telah dilimpahkan ke Kemenkumham dan pasti kami tidak henti-hentinya untuk datang ke Kanwil karena memang begitu aturan yang harus di tempuh,” ujar Armayani.
Lebih lanjut, Armayani mengungkapkan terkait dengan perda yang akan diharmonisasi, Pemkab Wajo sebelumnya telah memiliki perda terkait dengan penanaman modal tahun 2015 yaitu Perda Nomor 8 terkait dengan penanaman modal. Namun dikarenakan adanya perubahan regulasi UU Cipta Kerja, maka perpu tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi UU Cipta Kerja yang telah ada.
“Mungkin sudah ada muatan-muatan di dalamnya tidak sesuai lagi dengan kondisi UU yang baru sehingga perlu menyesuaikan. Oleh karenanya, kami dari Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan perubahan perda tersebut,” terang Armayani.
Selanjutnya, jajaran perancang Zonasi Wajo memberikan tanggapannya. Perancang mengatakan ranperda ini yang dulunya telah termuat pada UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal mengalami penyesuaian atas berlakunya UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta beberapa peraturan perundangan lainnya yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah, PP Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dan PP Nomor 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Kepala Bidang Hukum Andi Haris mewakili Kepala Kantor Wilayah , Liberti Sitinjak, membuka kegiatan, mengatakan pelaksanaan harmonisasi ini sejalan dengan amanat Undang-Undang (UU) Nomor 13 tahun 2022 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan.
“Dalam mengharmonisasi perda, perancang harus memperhatikan 10 dimensi yang terdiri dari: Pancasila, UUD 1945, Dimensi Vertikal, Horizontal, Yurisprudensi, Asas Hukum, Sistem Pembangunan Nasional, Perjanjian Internasional, Hukum Adat, dan Dimensi Teknik Penyusunan,” kata Haris.
Haris berharap ke-10 dimensi tersebut sudah tergambar dalam ranperda Kab Wajo.
Sementara itu, Sekretaris Kabupaten Wajo, Armayani, menyampaikan terima kasih atas kesediaan jajaran perancang Kanwil Kemenkumham Sulsel menerima pihaknya dan melakukan harmonisasi ranperda penanaman modal dan kemudahan berusaha ini.
“Tentunya kewenangan pengharmonisasian telah dilimpahkan ke Kemenkumham dan pasti kami tidak henti-hentinya untuk datang ke Kanwil karena memang begitu aturan yang harus di tempuh,” ujar Armayani.
Lebih lanjut, Armayani mengungkapkan terkait dengan perda yang akan diharmonisasi, Pemkab Wajo sebelumnya telah memiliki perda terkait dengan penanaman modal tahun 2015 yaitu Perda Nomor 8 terkait dengan penanaman modal. Namun dikarenakan adanya perubahan regulasi UU Cipta Kerja, maka perpu tersebut perlu menyesuaikan dengan kondisi UU Cipta Kerja yang telah ada.
“Mungkin sudah ada muatan-muatan di dalamnya tidak sesuai lagi dengan kondisi UU yang baru sehingga perlu menyesuaikan. Oleh karenanya, kami dari Pemerintah Kabupaten Wajo melakukan perubahan perda tersebut,” terang Armayani.
Selanjutnya, jajaran perancang Zonasi Wajo memberikan tanggapannya. Perancang mengatakan ranperda ini yang dulunya telah termuat pada UU No 25/2007 tentang Penanaman Modal mengalami penyesuaian atas berlakunya UU Nomor 11/2020 tentang Cipta Kerja, serta beberapa peraturan perundangan lainnya yaitu: Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24/2019 tentang Pemberian Intensif dan Kemudahan Investasi di Daerah, PP Nomor 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dan PP Nomor 6/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
Explore More